Guru Saja Wajib S1, Mengapa Anggota DPR yang Digaji Ratusan Juta Cukup Lulusan SMA?

Bangun Santoso, Bagaskara Isdiansyah

Kamis, 19 November 2026 | 21:35 WIB
Guru Saja Wajib S1, Mengapa Anggota DPR yang Digaji Ratusan Juta Cukup Lulusan SMA?
Ilustrasi ijazah anggota DPR RI. (grafis Suara.com/Syahda)
baca 10 detik
  • Warga negara menuntut transparansi rekam jejak pendidikan anggota DPR melalui petisi daring tertanggal 18 November 2026.
  • Undang-Undang Pemilu menetapkan batas minimal pendidikan anggota DPR adalah tamat sekolah menengah atas atau sederajat.
  • Pakar menilai keterbukaan riwayat pendidikan penting agar publik dapat mengawasi akuntabilitas kinerja para wakil rakyat.

Suara.com - Gelombang desakan publik menuntut transparansi rekam jejak pendidikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI terus membesar di linimasa media sosial. Percakapan ini kian memanas sebagai imbas bergulirnya perdebatan mengenai keabsahan ijazah pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang sebelumnya ramai diperbincangkan.

Sorotan tersebut bermuara pada lahirnya sebuah petisi daring di laman Change.org yang digagas oleh seorang warga bernama Farida Octavia.

Petisi yang menuntut pembukaan dokumen riwayat pendidikan para wakil rakyat di Senayan itu telah diteken lebih dari 28 ribu orang per Rabu (18/11/2026) sore.

Petisi tersebut secara resmi dialamatkan kepada tiga otoritas pemangku kebijakan, yakni Pimpinan DPR RI, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia, serta Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia.

Inisiator petisi menegaskan bahwa anggota DPR mengemban mandat konstitusi sekaligus pengelola anggaran negara, sehingga integritas, kredibilitas, dan rekam jejak akademisnya dinilai sebagai hal mutlak yang tidak boleh ditutupi.

Publik dipandang berhak memastikan bahwa setiap pembuat regulasi memiliki kualifikasi pendidikan yang sah, kredibel, serta terbebas dari praktik manipulasi atau pemalsuan ijazah.

Keterbukaan ini didorong bukan sekadar ranah privasi perorangan, melainkan bentuk pertanggungjawaban moral dan hukum terhadap konstituen.

Munculnya tuntutan tersebut menyulut tanda tanya mendasar: seperti apa sesungguhnya aturan hukum yang mengikat syarat pendidikan bagi calon wakil rakyat di Indonesia?

Aturan Main di UU Pemilu dan PKPU

baca juga

Kriteria kualifikasi pendidikan calon anggota legislatif (caleg) DPR RI, DPRD Provinsi, hingga DPRD Kabupaten/Kota secara fundamental diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, khususnya pada Pasal 240.

Regulasi ini memuat syarat substantif sekaligus syarat administratif yang mengikat setiap bakal calon legislatif (bacaleg).

Pada Pasal 240 ayat (1) huruf e UU Pemilu, ketentuan batas jenjang pendidikan ditegaskan secara gamblang, yakni: berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat.

Sementara pada Pasal 240 ayat (2) huruf b, diatur pemenuhan aspek kelengkapan administratifnya berupa bukti kelulusan pendidikan berupa fotokopi ijazah, surat tanda tamat belajar, syahadah, sertifikat, atau surat keterangan lain yang dilegalisasi oleh satuan pendidikan atau program pendidikan menengah.

Penjabaran teknis mengenai tata cara pembuktian kualifikasi tersebut diatur melalui Peraturan KPU (PKPU) Nomor 10 Tahun 2023, yang kemudian diperbarui melalui PKPU Nomor 11, meski substansi syarat pendidikan bacaleg tidak mengalami perubahan.

Dalam Pasal 11 ayat (1) huruf e PKPU 10/2023, ditegaskan kembali bahwa bakal calon anggota DPR RI harus memenuhi kualifikasi: "Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat."

Istilah sederajat ini mencakup pula program pendidikan kesetaraan seperti Paket C maupun satuan pendidikan keagamaan formal yang diakui setingkat dengan jenjang pendidikan menengah oleh kementerian terkait.

Adapun pada Pasal 12 ayat (1) huruf b angka 6, bukti pemenuhan ijazah wajib diunggah secara digital melalui Sistem Informasi Pencalonan (Silon) berupa salinan ijazah atau surat keterangan pengganti yang dilegalisasi instansi berwenang.

Bagi caleg berlatar belakang lulusan luar negeri, Pasal 21 dan Pasal 23 mengatur kewajiban melampirkan surat keputusan penyetaraan ijazah dari kementerian bidang pendidikan (Kemendikbudristek yang kini menjadi Kemendikdasmen) atau Kementerian Agama.

Dari keseluruhan konstruksi pasal dalam UU Pemilu maupun PKPU, tidak ditemukan klausul yang mewajibkan caleg atau anggota DPR mengantongi ijazah perguruan tinggi, baik sarjana (S1), magister (S2), maupun doktor (S3).

Peran Verifikasi KPU dan Alasan Kompromi Regulasi

Dalam tahapan pemilu, KPU bertindak sebagai pihak yang memverifikasi kelengkapan berkas pendaftaran melalui Silon, mulai dari mencocokkan identitas KTP dengan dokumen kelulusan hingga memeriksa keabsahan cap stempel legalisasi.

Apabila timbul keraguan atau terdapat tanggapan masyarakat saat tahapan pengumuman Daftar Calon Sementara (DCS), KPU memiliki wewenang mengklarifikasi langsung ke lembaga pendidikan penerbit dokumen, Dinas Pendidikan, Kemenag, atau kementerian terkait.

Lantas, mengapa batas minimal pendidikan parlemen hanya dipatok setingkat SMA?

Syarat pendidikan anggota DPR RI. (Grafis Suara.com/Syahda)
Syarat pendidikan anggota DPR RI. (Grafis Suara.com/Syahda)

Terkait pertimbangan historis dan sosiologis ketentuan ini, Anggota DPR RI Fraksi Golkar Zulfikar Arse Sadikin sempat memberikan penjelasan pada 7 Oktober 2025 ketika merespons putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak uji materi batas syarat pendidikan di UU Pemilu.

Saat itu, Zulfikar yang menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi II DPR RI mengungkapkan:

"Coba kalian lacak itu apa sejarahnya, dan itu kompromi kita. Sebenarnya itu secara sosiologis juga penghargaan terhadap masyarakat kita yang memang umumnya kan lulusan SMA," kata Zulfikar.

Membedah Komposisi Pendidikan Wakil Rakyat vs Realitas Sosial

Menyusul perhatian publik yang intensif, KPU RI sempat memaparkan komposisi latar belakang pendidikan 580 anggota DPR RI periode 2024–2029 berdasarkan dokumen pencalonan.

Komisioner KPU RI Idham Kholik memaparkan data Penggantian Antarwaktu (PAW) per Desember 2025, yang mencatat:

  • Lulusan SMA: 191 orang
  • Lulusan Diploma 3 (D3): 1 orang
  • Lulusan Sarjana (S1): 146 orang
  • Lulusan Magister (S2): 168 orang
  • Lulusan Doktor (S3): 74 orang

Di sisi lain, Badan Pusat Statistik (BPS) RI turut menyajikan data agregat komposisi pendidikan anggota DPR RI hasil pendaftaran Pemilu 2024. Data agregat tersebut mencatat:

  • Lulusan SMA/sederajat: 63 orang
  • Lulusan D3: 3 orang
  • Lulusan S1: 155 orang
  • Lulusan S2: 119 orang
  • Lulusan S3: 29 orang
  • Tidak mencantumkan riwayat pendidikan: 211 orang

Catatan 211 anggota yang tidak mencantumkan riwayat pendidikan dalam agregat data tersebut menjadi salah satu pemantik tanda tanya publik perihal transparansi profil wakil mereka.

Fakta komposisi anggota dewan berijazah SMA ini juga memiliki kontras tersendiri jika disandingkan dengan profil ketenagakerjaan nasional.

Laporan Keadaan Ketenagakerjaan Indonesia yang dirilis BPS per 5 November 2026 mencatat, lulusan SMA merupakan kelompok yang menyumbang angka pengangguran terbanyak di Indonesia per Agustus 2026.

Sebanyak 2,38 juta orang berijazah SMA berstatus menganggur, atau berkontribusi sebesar 32,31 persen dari total 7,38 juta pengangguran nasional, melampaui angka pengangguran lulusan SMK di angka 24,85 persen (1,83 juta orang).

Bedah Kritis Pakar: Urgensi Keterbukaan Informasi

Dosen Manajemen dan Kebijakan Publik Fisipol UGM, Agustinus Subarsono, menilai desakan masyarakat agar riwayat pendidikan anggota DPR dibuka ke publik merupakan tuntutan yang logis dan beralasan.

"Tuntutan publik adalah wajar saja, tidak berlebihan, apalagi selama ini banyak anggota DPR yang bersuara lantang tentang Ijazah Gibran," kata Subarsono kepada Suara.com, Rabu (18/11/2026).

Subarsono menggarisbawahi bahwa informasi latar belakang pendidikan penting untuk memastikan prinsip transparansi dan akuntabilitas parlemen.

Menurutnya, publik membutuhkan kejelasan data, terutama menyangkut para wakil rakyat yang profil pendidikannya tidak tercantum.

"Sehingga bisa membuat analisis berdasarkan data apakah tingkat pendidikan mempengaruhi performa mereka," ujarnya.

Ia juga menyoroti hak masyarakat untuk mengawasi penggunaan uang negara, mengingat anggota dewan digaji dengan nominal fantastis.

"Apakah layak negara harus menggaji anggota DPR ratusan juta yang latar belakang pendidikannya tidak jelas dan tentu saja ada implikasinya pada tingkat kinerjanya," imbuhnya.

Lebih jauh, Subarsono menyoroti relevansi aturan batas minimal SMA di tengah fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan parlemen yang kian rumit.

Ia membandingkan syarat anggota dewan dengan kualifikasi profesi guru SMP dan SMA yang sudah diwajibkan menyandang gelar sarjana (S1), padahal anggota DPR memegang tanggung jawab membuat undang-undang bagi jutaan rakyat.

Meski memahami bahwa penaikan syarat pendidikan berisiko mempersempit peluang representasi warga berkapasitas politik yang terkendala akses pendidikan tinggi, Subarsono memandang tantangan modern membutuhkan kapasitas pemikiran yang lebih teruji.

"Dalam perspektif kekinian, misalnya di era globalisasi dan high technology, kita membutuhkan DPR yang memiliki kompetensi ekonomi global dan geopolitik, kompetensi hukum dan regulasi internasional, kompetensi berpikir kritis dan strategis, kompetensi literasi digital dan teknologi, dan kompetensi analisis kebijakan publik berbasis data," ungkapnya.

Subarsono pun menekankan bahwa pintu penyaring utama peningkatan kualitas wakil rakyat sesungguhnya berada di tangan partai politik sebagai pengusung caleg.

"Penting bagi partai politik bukan semata-mata merekrut jumlah kader namun juga merekrut kader yang berkualitas yang akan diprospek menjadi legislator," tambah dia.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

Kalkulator Kecocokan Jodoh Online Menurut Primbon Jawa, Bantu Cek Keserasian Pasangan
Ikuti Kuisnya ➔
Gryffindor atau Slytherin? Cek Kepribadianmu di Kuis Asrama Hogwarts
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Leo Sih Kamu? Mengukur Tingkat Percaya Diri dan Karisma
Ikuti Kuisnya ➔
Kalkulator Weton Online, Cek Hari Lahir Menurut Penanggalan Jawa
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kacamata Apa yang Paling Cocok dengan Gayamu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Sepatu Mana yang Cocok dengan Kepribadianmu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan Si Zodiak Cancer?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Penantian 18 Tahun Berakhir! Puan Maharani Ketok Palu Sahkan UU Perampasan Aset di Paripurna

Penantian 18 Tahun Berakhir! Puan Maharani Ketok Palu Sahkan UU Perampasan Aset di Paripurna

Video | Kamis, 19 November 2026 | 19:30 WIB

Bakom 4 Kali Ganti Pimpinan, Syahganda: Mana Tahu Sebulan Lagi Saya Diganti

Bakom 4 Kali Ganti Pimpinan, Syahganda: Mana Tahu Sebulan Lagi Saya Diganti

News | Kamis, 19 November 2026 | 20:30 WIB

RUU Perampasan Aset Selangkah Lagi Jadi UU, DPR Sepakati Dibawa ke Paripurna!

RUU Perampasan Aset Selangkah Lagi Jadi UU, DPR Sepakati Dibawa ke Paripurna!

Video | Kamis, 19 November 2026 | 17:10 WIB

Baru Terima Draf H-1 Paripurna, AMPB Tetap Puas RUU Perampasan Aset Disahkan

Baru Terima Draf H-1 Paripurna, AMPB Tetap Puas RUU Perampasan Aset Disahkan

News | Kamis, 19 November 2026 | 17:36 WIB

Subhan Palal Somasi hingga Laporkan Ina Liem, Diduga Beri Keterangan Palsu di Sidang Ijazah Gibran

Subhan Palal Somasi hingga Laporkan Ina Liem, Diduga Beri Keterangan Palsu di Sidang Ijazah Gibran

News | Kamis, 19 November 2026 | 16:33 WIB

Dasco Terima Botok Cs, Sebut 80 Persen Aspirasi Masuk UU Perampasan Aset

Dasco Terima Botok Cs, Sebut 80 Persen Aspirasi Masuk UU Perampasan Aset

News | Kamis, 19 November 2026 | 16:25 WIB

Mendadak ke Gedung DPR, Menhan Sjafrie Temui Dasco Bahas Revisi UU Pertahanan

Mendadak ke Gedung DPR, Menhan Sjafrie Temui Dasco Bahas Revisi UU Pertahanan

News | Kamis, 19 November 2026 | 16:12 WIB

Terkini

Guru Saja Wajib S1, Mengapa Anggota DPR yang Digaji Ratusan Juta Cukup Lulusan SMA?

Guru Saja Wajib S1, Mengapa Anggota DPR yang Digaji Ratusan Juta Cukup Lulusan SMA?

News | Kamis, 19 November 2026 | 21:35 WIB

Indeks CFX10 Bangkit ke Level 775,27, Kripto Cardano Pimpin Penguatan

Indeks CFX10 Bangkit ke Level 775,27, Kripto Cardano Pimpin Penguatan

Bisnis | Kamis, 19 November 2026 | 21:34 WIB

Megawati Tegaskan Pilih di Luar Pemerintahan: Kalau Diajak, Saya Bilang Terima Kasih

Megawati Tegaskan Pilih di Luar Pemerintahan: Kalau Diajak, Saya Bilang Terima Kasih

News | Kamis, 19 November 2026 | 21:26 WIB

Belum Genap Seminggu Rilis, GTA VI Diprediksi Balik Modal Rp18 Triliun!

Belum Genap Seminggu Rilis, GTA VI Diprediksi Balik Modal Rp18 Triliun!

Bisnis | Kamis, 19 November 2026 | 21:25 WIB

Praktis Tanpa Kabel, Ini Kelebihan dan Kekurangan Power Bank Wireless untuk iPhone

Praktis Tanpa Kabel, Ini Kelebihan dan Kekurangan Power Bank Wireless untuk iPhone

Tekno | Kamis, 19 November 2026 | 21:15 WIB

Momen Donald Trump Tidur saat Xi Jinping Bicara di Depan Prabowo dan Putin dalam KTT APEC

Momen Donald Trump Tidur saat Xi Jinping Bicara di Depan Prabowo dan Putin dalam KTT APEC

Video | Kamis, 19 November 2026 | 21:00 WIB

Eks Menkeu Malaysia Minta Rp57 T Gegara Asap Karhutla, Bakom RI: Presiden Sudah Minta Maaf

Eks Menkeu Malaysia Minta Rp57 T Gegara Asap Karhutla, Bakom RI: Presiden Sudah Minta Maaf

News | Kamis, 19 November 2026 | 20:56 WIB

Jebakan Political Breadcrumbing: Meredam Kritik Rakyat Lewat Bantuan Sesaat

Jebakan Political Breadcrumbing: Meredam Kritik Rakyat Lewat Bantuan Sesaat

Your Say | Kamis, 19 November 2026 | 20:50 WIB

Warga Bojong Koneng Gantungkan Harapan ke Kapolri Jenderal Suyudi Tuntaskan Konflik Lahan Sentul

Warga Bojong Koneng Gantungkan Harapan ke Kapolri Jenderal Suyudi Tuntaskan Konflik Lahan Sentul

Bogor | Kamis, 19 November 2026 | 20:47 WIB

Dilaporkan ke Komisi Etik, Yunus Nusi Serang Balik Michael Sianipar Sindir soal Sekolah di AS

Dilaporkan ke Komisi Etik, Yunus Nusi Serang Balik Michael Sianipar Sindir soal Sekolah di AS

Bola | Kamis, 19 November 2026 | 20:45 WIB

×