Suara.com - Presiden Prabowo Subianto telah resmi meluncurkan BPI Danantara yang bertugas untuk mengelola aset dan investasi BUMN. Meski sudah dikendalikan Danantara, Menteri BUMN Erick Thohir tetap masih superpower atas BUMN.
Pasalnya, Kementerian BUMN masih mengoleksi 1 persen saham Seri A Dwiwarna di BUMN. Sedangkan, Danantara memilii 99 persen Seri B di BUMN.
Dalam kepemilikan saham itu, pemegang saham seri A Dwiwarna memiliki hak istimewa mulai dari persetujuan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), mengusulkan agenda RUPS, dan berhak untuk mengakses data dan dokumen BUMN sesuai perundang-undangan.
Kemudian, pemegang saham Seri A Dwiwarna juga berhak untuk menentukan kebijakan strategis, bahkan bisa merombak susunan komisaris maupun direksi BUMN.
"Hak untuk mengangkat dan memberhentikan direksi dan dewan komisaris atas persetujuan presiden," bunyi Pasal 4C Ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2025 Tentang BUMN, seperti yang dikutip, Rabu (26/2/2025).
Saling beriringan
Sementara, Kepala BPI Danantara Rosan Roeslani menyebut posisi Kementerian BUMN akan tetap sebagai pengawas perusahaan pelat merah.
Pasalnya, 1 persen saham seluruh BUMN seri A dwiwarna masih dipegang oleh Kementerian BUMN.
"Kemudian perannya dengan BUMN kita sebetulnya sangat erat dalam hal ini karena memang 99 persen kepemilikan ada di Danantara, tapi 1 persen kepemilikan saham seri A atau saham merah putih itu ada di kementerian BUMN," ujarnya dalam konferensi pers yang dikutip Selasa (25/2/2025).
Baca Juga: Petrokimia Gresik Raih Proper Emas dari Kementerian LH
Menurut Rosan, justru Danantara dengan Kementerian BUMN berjalan beriringan untuk menetapkan strategi bisnis BUMN-BUMN ke depan.
"Jadi tentunya kita akan selalu merencanakaan ini bersama-sama dan baik itu dalam rencana jangka pendek, penengah atau panjang," kata dia.
