Selain itu, pejabat Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) yang mengisi komasaris BTN.
"Kita lihat kemarin di BRI ada perwakilan dari Kementerian UMKM misalnya. Lalu kita lihat dari BTN ada perwakilan Kementerian Perumahan. Nah tidak lain ini untuk mensinergikan, tetapi tetap diawasi, ada Kemenkue, BI dan lain-lainnya," beber dia.
Erick kembali menegaskan, penunjukan komisaris Himbara juga atas perintah Prabowo. Hal ini dilakukan agar kinerja Himbara meningkat dan semakin efisien.
"Ya, kami memang diinstruksikan oleh Bapak Presiden bagaimana pengelolaan BUMN ke depan harus makin efisien. Dan kami dari Kementerian BUMN mendukung good corporate governance, transparasi, dan juga peningkatan daripada kinerja perusahaan," ucap dia.
Terlebih, tambah Erick, saham perbankan BUMN mulai menunjukkan tanda kenaikan di pasar saham. Sehingga, memang perlu ada transparansi dan akuntabilitas yang mengawasi kinerja para perbankan pelat merah tersebut.
"Kita lihat harga daripada saham-saham BUMN di Himbara ini menjadi peningkatan yang sangat baik kemarin. Dan ini membuktikan bahwa visi Bapak Presiden bagaimana kita harus mengelola BUMN ini lebih transparasi ke depan, ini menjadi tujuan utama," kata dia.
Berikut beberapa pejabat kementerian jadi komisaris di Himbara:
Wakil Menteri UMKM Helvi Yuni Moraza jadi Komisaris BRI
Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Fahri Hamzah jadi Komisaris BTN
Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung jadi Komisaris Bank Mandiri
Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu, Suryo Utomo jadi Komisaris Utama BTN
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu, Luky Alfirman jadi Komisaris Bank Mandiri
Deputi Bidang Sumber Daya Manusia, Teknologi, dan Informasi Kementerian BUMN, Tedi Bharata jadi Wakil Komisaris Utama BNI
Baca Juga: BRImerchant Hadirkan Inovasi Kemudahan Akses Pelaku Usaha ke Sistem Pembayaran
