Anak Usaha Garuda Indonesia, Aero Systems Indonesia Masuk Jurang Pailit

Mohammad Fadil Djailani

Rabu, 30 April 2025 | 15:42 WIB
Anak Usaha Garuda Indonesia, Aero Systems Indonesia Masuk Jurang Pailit
Ilustrasi Aero Systems Indonesia resmi ditetapkan dalam status Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sementara . [Shutterstock]

Suara.com - Kabar kurang sedap kembali menghantam ekosistem PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. Salah satu anak perusahaannya, PT Aero Systems Indonesia (ASI), resmi ditetapkan dalam status Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sementara oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat pada Selasa (22/4/2025).

Putusan dengan nomor perkara 55/Pdt.Sus-PKPU/2025/PN Niaga Jkt.Pst ini sontak menimbulkan pertanyaan besar mengenai kondisi keuangan internal maskapai pelat merah tersebut.

"Menetapkan Termohon PKPU (PT. Aero Systems Indonesia) dalam keadaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sementara selama 43 (empat puluh tiga) hari terhitung sejak putusan ini diucapkan," demikian bunyi putusan yang mengindikasikan bahwa ASI diberi waktu kurang lebih enam pekan untuk "bernafas" dan menyusun strategi penyelamatan diri dari jeratan utang.

Pengadilan Niaga juga telah menunjuk Marper Pandiangan sebagai Hakim Pengawas untuk mengawasi jalannya proses PKPU ini. Selain itu, tiga nama juga ditunjuk sebagai Tim Pengurus PKPU, yakni William Eduard Daniel, Mohammad Rizki, dan Ryan Tampubolon, yang akan bertugas memfasilitasi komunikasi dan negosiasi antara ASI dan para krediturnya.

Dalam rapat kreditur pertama yang digelar di Pengadilan Niaga PN Jakarta Pusat pada hari ini, Rabu (30/4/2025), mereka mengeluarkan ultimatum kepada seluruh pihak terkait, terutama PT Aero Systems Indonesia, untuk bersikap kooperatif dan segera menyerahkan dokumen-dokumen penting.

"Terutama untuk debitur, mohon agar dokumen terkait utang dan aset segera disampaikan ke kami," tegas Mohammad Rizki SH, salah satu anggota Tim Pengurus, dalam forum yang dihadiri para pihak yang berkepentingan. 

Tak hanya kepada debitur, Tim Pengurus juga memberikan deadline penting kepada para kreditur yang merasa memiliki tagihan terhadap PT Aero Systems Indonesia. Mereka diminta untuk segera mengajukan tagihannya paling lambat pada Rabu, 14 Mei 2025, melalui Kantor Sekretariat Tim Pengurus atau melalui email yang telah disediakan. Keterlambatan pengajuan tagihan berpotensi mempersulit proses restrukturisasi utang di kemudian hari.

Lebih lanjut, Tim Pengurus juga memberikan pesan penting kepada PT Aero Systems Indonesia untuk segera mempersiapkan proposal perdamaian yang realistis dan dapat diterima oleh seluruh kreditur. Proposal ini akan menjadi jantung dari proses PKPU, yang berisi skema pembayaran utang atau restrukturisasi lainnya yang diharapkan dapat menyelamatkan ASI dari potensi kebangkrutan.

"Lalu, untuk Debitur agar segera disiapkan proposal perdamaian untuk seluruh kreditur," pungkas Rizki.

baca juga

Sebagai informasi, Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) merupakan mekanisme hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Proses ini memberikan kesempatan bagi debitur yang kesulitan membayar utangnya untuk menunda kewajibannya dan menyusun rencana perdamaian dengan para krediturnya. Tujuan utama PKPU adalah untuk mencapai kesepakatan restrukturisasi utang sehingga debitur dapat kembali sehat secara finansial dan terhindar dari kepailitan.

Dalam konteks kasus PT Aero Systems Indonesia, status PKPU sementara ini memberikan angin segar bagi anak usaha Garuda Indonesia tersebut untuk melakukan negosiasi dengan para krediturnya. Namun, tantangannya terletak pada kemampuan manajemen ASI dalam menyusun proposal perdamaian yang adil dan dapat diterima oleh semua pihak.

Jika proposal tersebut disepakati, ASI berpotensi selamat dari jurang kebangkrutan. Namun, jika gagal mencapai kesepakatan, ancaman kepailitan bisa menjadi kenyataan pahit bagi perusahaan yang bergerak di bidang sistem dan teknologi penerbangan ini. Kita tunggu perkembangan selanjutnya dari drama PKPU di tubuh anak usaha maskapai kebanggaan Indonesia ini.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

Kalkulator Kecocokan Jodoh Online Menurut Primbon Jawa, Bantu Cek Keserasian Pasangan
Ikuti Kuisnya ➔
Gryffindor atau Slytherin? Cek Kepribadianmu di Kuis Asrama Hogwarts
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Leo Sih Kamu? Mengukur Tingkat Percaya Diri dan Karisma
Ikuti Kuisnya ➔
Kalkulator Weton Online, Cek Hari Lahir Menurut Penanggalan Jawa
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kacamata Apa yang Paling Cocok dengan Gayamu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Sepatu Mana yang Cocok dengan Kepribadianmu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan Si Zodiak Cancer?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Detik-Detik Ban Garuda Lepas di Tanjung Pinang: Penumpang Selamat, Begini Penjelasan Garuda

Detik-Detik Ban Garuda Lepas di Tanjung Pinang: Penumpang Selamat, Begini Penjelasan Garuda

Video | Sabtu, 19 April 2025 | 09:42 WIB

Garuda Indonesia Buka Suara Soal Karyawan Terseret Kasus Uang Palsu

Garuda Indonesia Buka Suara Soal Karyawan Terseret Kasus Uang Palsu

Bisnis | Minggu, 13 April 2025 | 17:43 WIB

Harga Tiket Pesawat Medan-Batam Tembus Rp17 Jutaan, ke Jepang Cuma Rp5 Juta

Harga Tiket Pesawat Medan-Batam Tembus Rp17 Jutaan, ke Jepang Cuma Rp5 Juta

News | Minggu, 06 April 2025 | 14:01 WIB

Terkini

Prabowo dan Putin Gelar Pertemuan Empat Mata Selama Satu Jam, Bahas Apa?

Prabowo dan Putin Gelar Pertemuan Empat Mata Selama Satu Jam, Bahas Apa?

News | Kamis, 19 November 2026 | 21:50 WIB

BRIN Ungkap Belanja Riset Indonesia Baru 0,23 Persen PDB, Apa Dampaknya bagi Pendidikan Tinggi?

BRIN Ungkap Belanja Riset Indonesia Baru 0,23 Persen PDB, Apa Dampaknya bagi Pendidikan Tinggi?

News | Kamis, 19 November 2026 | 21:44 WIB

PMLI Terima Certificate of Approval Pelatihan Pandu Laut Dalam dari Kementerian Perhubungan

PMLI Terima Certificate of Approval Pelatihan Pandu Laut Dalam dari Kementerian Perhubungan

News | Kamis, 19 November 2026 | 21:39 WIB

Guru Saja Wajib S1, Mengapa Anggota DPR yang Digaji Ratusan Juta Cukup Lulusan SMA?

Guru Saja Wajib S1, Mengapa Anggota DPR yang Digaji Ratusan Juta Cukup Lulusan SMA?

News | Kamis, 19 November 2026 | 21:35 WIB

Indeks CFX10 Bangkit ke Level 775,27, Kripto Cardano Pimpin Penguatan

Indeks CFX10 Bangkit ke Level 775,27, Kripto Cardano Pimpin Penguatan

Bisnis | Kamis, 19 November 2026 | 21:34 WIB

Megawati Tegaskan Pilih di Luar Pemerintahan: Kalau Diajak, Saya Bilang Terima Kasih

Megawati Tegaskan Pilih di Luar Pemerintahan: Kalau Diajak, Saya Bilang Terima Kasih

News | Kamis, 19 November 2026 | 21:26 WIB

Belum Genap Seminggu Rilis, GTA VI Diprediksi Balik Modal Rp18 Triliun!

Belum Genap Seminggu Rilis, GTA VI Diprediksi Balik Modal Rp18 Triliun!

Bisnis | Kamis, 19 November 2026 | 21:25 WIB

Praktis Tanpa Kabel, Ini Kelebihan dan Kekurangan Power Bank Wireless untuk iPhone

Praktis Tanpa Kabel, Ini Kelebihan dan Kekurangan Power Bank Wireless untuk iPhone

Tekno | Kamis, 19 November 2026 | 21:15 WIB

Momen Donald Trump Tidur saat Xi Jinping Bicara di Depan Prabowo dan Putin dalam KTT APEC

Momen Donald Trump Tidur saat Xi Jinping Bicara di Depan Prabowo dan Putin dalam KTT APEC

Video | Kamis, 19 November 2026 | 21:00 WIB

Eks Menkeu Malaysia Minta Rp57 T Gegara Asap Karhutla, Bakom RI: Presiden Sudah Minta Maaf

Eks Menkeu Malaysia Minta Rp57 T Gegara Asap Karhutla, Bakom RI: Presiden Sudah Minta Maaf

News | Kamis, 19 November 2026 | 20:56 WIB

×