-
14:15 WIBKomisi II Desak Pemerintah Keluarkan Perppu Pilkada 2020
Ahmad mengatakan ada peraturan dalam PKPU terkait teknis pelaksanaan Pilkada 2020 yang tidak sesuai dengan kondisi pandemi Covid-19.
Selengkapnya -
07:05 WIBDilarang Kumpulkan Massa, Paslon Pilkada Bandung Didorong Kampanye Online
Bentuk pelaksanaan kampanye yang mengundang kerumunan sudah tidak lagi diperkenankan berdasarkan PKPU karena faktor pandemi Covid-19 yang belum usai.
Selengkapnya -
21:00 WIBFormappi Kritik Masih Adanya Aturan Kampanye Tatap Muka di PKPU Terbaru
Syarat melakukan pertemuan terbatas itu harus dilakukan di ruangan tertutup, dihadiri 50 orang dengan berjaga jarak setiap satu meter.
Selengkapnya -
18:18 WIBKenapa Pilkada di Tengah Pandemi Tak Diatur Perppu? Ini Penjelasannya
PKPU lebih dipilih ketimbang perubahan peraturan perundang-undangan (Perppu) lantaran situasi yang mendesak.
Selengkapnya -
16:29 WIBAturan Baru PKPU 13/2020 Dianggap Bawaslu Masih Kurang Garang
"Kemudian mentok diundang-undangnya. Memang idealnya Perppu menggantikan itu. Tapi kan tidak juga (dibikin Perppu)."
Selengkapnya -
10:29 WIBOJK Proses Surat Permohonan PKPU dan Pailit Mitra AIA Financial
OJK tengah memproses surat PKPU dan pailit yang diajukan oleh sejumlah mantan mitra bisnis PT AIA Financial (AIA).
Selengkapnya -
18:34 WIBSahkan PKPU KCN Damai, Hakim Minta Semua Pihak Hormati
Direktur Utama PT KCN, Widodo Setiadi mengapresiasi apa yang telah diputuskan oleh majelis hakim dengan menyetujui homologasi.
Selengkapnya -
11:15 WIB
Gara-gara Urusan Fee, Sidang PKPU KCN Ditunda Lagi
PKPU yang melibatkan PT Karya Citra Nusantara (KCN) dan enam krediturnya kembali ditunda.
Selengkapnya -
07:17 WIB
Perjanjian Damai Diteken Pengurus dan Hakim Pengawas, PKPU KCN Selesai
Pengurus PKPU Arief Patramijaya dan hakim pengawas telah menandatangani perjanjian perdamaian dengan mengundang debitor PT Karya Citra Nusantara (KCN).
Selengkapnya -
09:32 WIB
KCN Sesalkan Hakim Tunda Lagi Sidang Putusan PKPU
Direktur Utama PT KCN, Widodo Setiadi menyesalkan sidang penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) hingga saat ini belum selesai.
Selengkapnya -
13:38 WIBPutusan MA Bisa Batalkan Kemenangan Jokowi - Maruf? Ini Jawaban Refly Harun
"Jadi tidak salah sesungguhnya KPU, namun karena ini dibatalkan, maka yang menjadi persoalan adalah norma ini tidak bisa dipakai lagi," jelas Refly.
Selengkapnya -
12:27 WIBBerdamai dengan Kreditur, Napas Duniatex Kembali Panjang
Pengadilan Niaga Semarang telah mengesahkan perjanjian perdamaian antara para debitur dari Duniatex Group dan kreditur-krediturnya.
Selengkapnya -
19:22 WIBSelenggarakan Pilkada di Tengah Covid, DPR Minta KPU Jamin Kesehatan Rakyat
DPR meminta KPU dapat terus berkoordinasi dengan Gugus Tugas.
Selengkapnya -
15:50 WIBMasalah Gagal Bayar, Nasabah KSP Indosurya Berharap Ada Jalan Keluar
Akibat kondisi keuangan nasional yang terjadi belakangan ini membuat KSP Indosurya mengalami gagal bayar.
Selengkapnya -
20:28 WIBPSBB Dilonggarkan, PT Mahkota Siapkan Skema Penyelesaian Sengketa Investor
Laporan ini sebelumnya menimbulkan polemik karena laporan tersebut ditujukan kepada Raja Sapta Oktohari (RSO).
Selengkapnya -
13:12 WIB
Kuasa Hukum KSP Indosurya Cipta Sesali Opini Negatif di Tengah Proses PKPU
KSP Indosurya tenggah menyelesaikan masalah gagal bayar tersebut melalui proses perdamaian.
Selengkapnya -
08:41 WIBKSP Indosurya Susun Skema Penyelesaian Kewajiban untuk Anggotanya
KSP Indosurya Cipta saat ini tengah menyusun skema penyelesaian kewajiban atas Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) kepada anggota.
Selengkapnya -
08:24 WIBNasabah Disebut Akan Rugi Jika KSP Indosurya Cipta Pailit
Kasus gagal bayar Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Indosurya Cipta terus bergulir.
Selengkapnya -
15:31 WIBICW Desak KPU Segera Revisi PKPU Syarat Mantan Napi Koruptor Maju Pilkada
PKPU dikatakan Donal penting untuk segera direvisi untuk memberikan kepastian hukum para pendaftar calon kepala daerah di Pilkada 2020.
Selengkapnya -
18:10 WIBIkuti PKPU, Nasdem Ogah Larang Mantan Koruptor Daftar Kepala Daerah
Jadi proses seleksinya biar menjadi keputusan internal politik partai, bukan melarang."
Selengkapnya
