REGIONAL:
Suara.com - PT PP (Persero) Tbk. (PTPP) mengungkapkan pembangunan infrastruktur Bendungan Manikin Paket 2 di Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur masih berjalan. Tercatat, progres pembangunan mencapai 83,143 persen, melebihi target sebesar 82,687 persen.
Proyek ini menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional dan pengendalian banjir di wilayah timur Indonesia.
Dengan nilai kontrak sebesar Rp933,6 miliar, proyek yang mulai dikerjakan sejak 15 Januari 2019 dan ditargetkan selesai 15 Desember 2025.
Proyek ini dikerjakan melalui skema kerja sama operasional (JO) dimana proporsi PTPP sebagai leader sebesar 72,5 persen.
Adapun manfaat besar dari proyek bendungan ini antara lain penyediaan air baku sebesar 700 liter/detik, penyediaan air irigasi untuk 310 hektare lahan pertanian dan pengendalian banjir yang kerap melanda wilayah sekitar. Selain itu potensi pengembangan kawasan wisata berbasis air.
Salah satu keunggulan teknis proyek ini adalah penggunaan sistem paralel antara galian terowongan dan beton lining dalam pekerjaan tunneling, serta penerapan desain spillway Morning Glory yang unik dan efisien, dimana air yang melimpas dialirkan melalui shaft vertikal dan mengalir ke dalam terowongan yang mengarahkan aliran air kembali ke Sungai.
Dalam kunjungan kerjanya ke lokasi proyek, Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka, menegaskan pentingnya bendungan ini sebagai investasi jangka panjang bagi masyarakat NTT.
"Pembangunan infrastruktur sumber daya air, seperti bendungan manikin sangat esensial, karena akses air irigasi yang cukup merupakan kunci utama bagi petani, terutama di daerah yang rentan terhadap kekeringan," ujar Wapres Gibran seperti dikutip, Kamis (8/5/2025).
Melihat potensinya yang besar, Wapres menambahkan pembangunan Bendungan Manikin bukan hanya sebatas proyek infrastruktur, tetapi juga sebagai investasi jangka Panjang yang dapat meningkatkan kesejahteraan Masyarakat NTT.
Untuk itu, ia meminta agar kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan Masyarakat dalam memastikan kelancaran dan keberhasilan proyek ini terus diperkuat.
Sebagai perusahaan konstruksi yang mendukung pembangunan nasional, PTPP berkomitmen untuk dapat menyelesaikan pembangunan infrastruktur terutama yang termasuk dalam program asta cita, yang salah satunya program ketahanan pangan, sesuai dengan standar kesehatan kualitas dan target.
Tentunya, dalam operasionalnya PTPP akan terus menghadirkan inovasi dan pembangunan berkelanjutan di berbagai sektor.
"Dengan mengedepankan teknologi seperti Building Information Modeling (BIM) dan sistem ERP yang memadai, PTPP siap menjadi mitra strategis dalam pembangunan Indonesia yang lebih maju dan tangguh," imbuh Joko Raharjo, Corporate Secretary PTPP.
Nilai Kontrak PP
PTPP meraih nilai kontrak baru Rp6,27 triliun pada kuartal I tahun 2025. Angka itu naik 32 persen secara tahunan atau Year-on-Year (YoY) atau dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya.
Secara target, perolehan nilai kontrak baru PTPP sampai dengan bulan Maret 2025 berhasil melebihi 151 persen dari yang di targetkan pada Kuartal I Tahun 2025, dan telah mencapai 21 persen dari target akhir tahun 2025.
Joko menyebutkan, terdapat proyek dengan nilai kontrak jumbo yang berhasil diperoleh PTPP di akhir Kuartal I tahun 2025 sehingga terdapat kenaikan signifikan pada pencapaian nilai kontrak baru dari sebelumnya yang dilaporkan pada bulan Februari 2025.
"Pada bulan Maret 2025, PTPP mendapatkan salah satunya proyek pelabuhan yang memiliki nilai kontrak jumbo yaitu proyek NPEA Seksi II dengan nilai Rp 2,33 Triliun. Dengan demikian, terdapat kenaikan sebesar 116 persen dari perolehan nilai kontrak dari Februari 2025," ujar Joko.
Selanjutnya, dengan pembukuan nilai kontrak PTPP yang meningkat positif, Joko optimis terhadap kinerja PTPP di akhir tahun 2025. "Dengan pencapaian tersebut, Perseroan akan terus fokus untuk pencapaian target pemasaran sampai dengan akhir tahun 2025," kata Joko.
Adapun, perolehan nilai kontrak baru tersebut didominasi oleh proyek dengan sumber dana BUMN sebesar 52,1 persen, swasta sebesar 28,6 persen, dan pemerintah sebesar 19,3 persen.
Sementara itu, perolehan kontrak baru tertinggi yaitu pada sektor pelabuhan sebesar 37,2 persen, gedung sebesar 32,9 persen, jalan dan jembatan sebesar 22,6 persen, bendungan sebesar 4,3 persen, irigasi sebesar 2,8 persen, serta minyak dan gas sebesar 0,3 persen.
TERPOPULER
