Prabowo Murka! Peringatkan Jenderal-jenderal yang Bekingi Tambang Ilegal

Suara.com - Presiden RI Prabowo Subianto tidak akan takut untuk menghadapi jenderal-jenderal Polisi maupun TNI yang melindungi pertambangan ilegal.

Dia pun memperingatkan, atas nama rakyat bisa menindak jenderal-jenderal yang masih membekingi pertambangan ilegal.

Hal ini diungkapkan oleh Prabowo ketika Pidato Kenegaraan Sidang Tahunan MPR-DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (15/8/2025).

"Dan saya beri peringatan apakah ada orang besar orang-orang kuat jenderal-jenderal dari mana pun, apakah jenderal dari TNI dan dari polisi atau mantan jenderal, tidak ada alasan, kami akan bertindak atas nama rakyat," ujarnya.

"Dan sebagai sesama pimpinan partai, sebagai sesama pimpinan partai saya ingatkan anggota partai, termasuk partai saya, Gerindra, kalau Anda terlibat, Anda jadi justice kolaborator, Anda laporkan saja, karena walaupun kau Gerindra tidak akan saya lindungi, Saudara-Saudara, kalau ada yang berani, saya telah perintahkan Panglima TNI dan Kapolri kalau Anda mau ke provinsi ini pakai pasukan dari provinsi lain, jangan-jangan ada anak buah mu di kebun-kebun itu," sambung Prabowo.

Kepala Negara memaparkan, sebanyak ribuan pertambangan yang dilakukan secara ilegal. Bahkan, aksi itu membuat kerugian negara hingga Rp 300 triliun.

"Setelah ini kita akan tertibkan juga tambang-tambang yang melanggar aturan. Saya telah diberi laporan oleh aparat-aparat bahwa terdapat 1.063 tambang ilegal dan potensi kekayaan yang dihasilkan oleh 1.063 tambang ilegal ini dilaporkan potensi kerugian negara adalah minimal Rp 300 triliun," imbuhnya.

Maka dari itu, Ketua Umum Partai Gerindra ini meminta adanya dukungan politik dari legislator maupun partai politik. Prabowo bilang, aksi ini demi untuk kepentingan rakyat.

Sebenarnya, masalah pertambangan ini bukan terletak pada pengelolaan di rakyat, yang dipersoalkan justru adanya oknum yang melakukan penyelundupan hasil tambang tersebut.

"Kalau rakyat yang nambang, yasudah kita bikin koperasi, kita legalkan kita atur kita legalkan tapi jangan alasan rakyat tau-tau nyelundup, nyelundup ratusan triliun nyelundup," pungkas Prabowo.