-
Direktur PT Merapi Arsita Graha, Sutarto Waluyo, menyambut positif kepemimpinan Menteri Keuangan baru, Purbaya Yudhi Sadewa.
-
Kepercayaan ini didasari oleh langkah Purbaya yang mengucurkan dana Rp 200 triliun ke lima bank Himbara, yang diharapkan dapat mempermudah masyarakat dalam mendapatkan KPR.
-
Kalangan pengusaha properti memiliki ekspektasi tinggi terhadap kebijakan Purbaya dan menanti dampak konkret dari langkah tersebut dalam beberapa bulan ke depan.
Suara.com - Direktur PT Merapi Arsita Graha, Sutarto Waluyo, menyambut positif kepemimpinan Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan yang menggantikan Sri Mulyani.
Purbaya dilantik sebagai Menteri Keuangan sejak 8 September 2025. Belum genap satu bulan, beberapa gebrakan dilakukan alumnus ITB tersebut.
Salah satunya adalah Rp 200 triliun kas negara pada lima bank Himbara. Rinciannya, masing-masing sebesar Rp 55 triliun ke Bank Mandiri, BNI, dan BRI; Rp 25 triliun ke BTN; serta Rp 10 triliun ke Bank Syariah Indonesia.
Sutarto Waluyo berharap kepemimpinan Purbaya bisa semakin memudahkan masyarakat dalam membeli hunian melalui skema bantuan perbankan.
Hal ini disampaikan Sutarto usai menyambut kunjungan industri dari 140 siswa dari SMKN 1 Udanawu Blitar pada Selasa (23/9/2025) di perumahan Griya Kuantan, Godean, Sleman.
"Untuk KPR saat ini kemudahan-kemudahan semakin banyak. Aapalagi dengan kemarin, Menteri Keuangan yang baru mengucurkan dana itu, sepertinya akan semakin mudah," kata Sutarto.
"Tapi itu kan belum ada satu bulan ya, kami belum melihat. Efeknya ke kami itu lebih ke ekspektasi saja sih. Kalau mungkin bisa berasa setelah satu atau dua bulan," lanjutnya.
Dengan langkah awal yang dinilai progresif, kalangan pengusaha properti menaruh harapan besar terhadap arah kebijakan Purbaya Yudhi Sadewa.
Kehadiran dana segar di perbankan diyakini bisa memperluas akses masyarakat terhadap fasilitas pembiayaan hunian.
Kini, pelaku usaha menanti realisasi konkret kebijakan tersebut dalam beberapa bulan ke depan, sekaligus menguji konsistensi kepemimpinan baru di Kementerian Keuangan.
