- Perumahan menjadi program unggulan di bawah agenda Asta Cita Presiden Prabowo (2025-2029) untuk pemerataan ekonomi.
- Pemerintah menaikkan kuota FLPP menjadi 350 ribu unit dan menggandakan batas kelayakan pendapatan (hingga Rp14 juta/bulan).
- Program ini membuka peluang besar bagi BTN dan perbankan lain, didukung insentif likuiditas Rp80 Triliun dari BI, meskipun menghadapi risiko eksekusi dan margin pengembang.
Meskipun skenario sebelumnya mengasumsikan kenaikan suku bunga pinjaman KPR, pemerintah memilih mempertahankan suku bunga FLPP tetap di 5%.
Untuk mengatasi tekanan margin (Net Interest Margin atau NIM) akibat suku bunga yang tetap rendah, Bank BTN (Bank Tabungan Negara) mengusulkan peningkatan dukungan likuiditas dari pemerintah menjadi 90% (dari sebelumnya 75%).
Jika usulan ini disetujui, tekanan NIM akan sedikit terkompensasi. Namun, mengingat tenor pinjaman KPR yang panjang dan pergeseran mix yang bertahap, perkiraan Return on Equity (RoE) BTN diperkirakan akan berada di kisaran 10% selama dua tahun ke depan.
Program KUR Perumahan: Peluang Pertumbuhan Baru
Secara paralel, pemerintah juga meluncurkan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan senilai Rp130 triliun.
Program ini secara spesifik menargetkan UMKM dalam rantai pasokan perumahan. KUR Perumahan menawarkan tiket pinjaman yang lebih besar dan disertai subsidi bunga antara 5% hingga 10%.
Secara ekonomi, program KUR ini dinilai lebih menarik bagi perbankan, dengan estimasi RoE mencapai 18% hingga 31%.
Secara keseluruhan, FLPP dan KUR Perumahan membentuk strategi jalur ganda (dual-track strategy) yang bertujuan memacu sektor perumahan dari sisi permintaan maupun penawaran (melalui UMKM).
Meskipun demikian, risiko eksekusi dan implementasi di lapangan tetap menjadi tantangan yang harus diatasi pemerintah dan perbankan.
TERPOPULER
