Omongan Menkeu Purbaya Terbukti? Kilang Pertamina di Dumai Langsung Terbakar

Suara.com - Sebuah insiden kebakaran hebat melanda kilang minyak milik PT Pertamina (Persero) di Dumai, Riau, pada Rabu malam (1/10/2025). Peristiwa ini terjadi hanya sehari setelah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melontarkan kritik tajam yang menyinggung lambannya pembangunan kilang baru dan masalah efisiensi di tubuh Pertamina.

Dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR RI, Selasa (30/9), Purbaya secara terbuka menyebutkan bahwa hambatan pembangunan kilang bukan karena ketiadaan proyek, melainkan karena sikap dari BUMN energi tersebut.

"Kilang itu, bukan kita gak bisa bikin atau gak bisa bikin proyeknya. Cuman Pertaminanya males-malesan aja," tegas Purbaya.

Purbaya mengungkap pernah menawarkan skema kerja sama yang sangat menguntungkan: seorang investor dari Tiongkok bersedia membangun kilang minyak dengan sistem Build Operate Transfer (BOT). Artinya, aset kilang akan menjadi milik Indonesia secara gratis setelah 30 tahun. Namun, tawaran tersebut justru ditolak mentah-mentah oleh Pertamina.

"Pertamina keberatan dengan usulan tersebut. Karena kami sudah over capacity. Waktu itu saya kaget over capacity apa?" ungkap Purbaya.

Keterkejutan Purbaya beralasan, mengingat hingga saat ini belum ada satu pun pembangunan kilang baru yang terealisasi, padahal Pertamina seringkali menjanjikan proyek tersebut. Purbaya, yang sebelumnya menjabat di Kemenko Maritim dan Investasi, mengaku pernah merekomendasikan Pertamina membangun tujuh kilang baru dalam lima tahun.

"Kami (Pertamina) sudah berencana bangun kilang baru, satu pun gak jadi kan. Mereka bilang akan jadi, tapi sampai sekarang gak jadi, yang ada malah beberapa dibakar," ujarnya, mengaitkan insiden kebakaran dengan kegagalan pembangunan.

Purbaya menegaskan, kinerja Pertamina yang lamban ini harus diawasi ketat. Ia secara khusus meminta DPR untuk lebih aktif mengontrol kinerja BUMN tersebut dalam pembangunan infrastruktur energi.

Menurutnya, kerja sama antara pemerintah dan parlemen sangat dibutuhkan untuk mencapai tujuan bersama: menekan subsidi energi dan memastikan subsidi yang ada menjadi lebih efisien dan tepat sasaran.

"Tolong dari parlemen mengontrol hal tersebut, jadi kita kerjasama. Tujuan kita sama yaitu mengurangi subsidi, dan membuat subsidi yang ada pun lebih murah dan tepat sasaran," pungkasnya.