TPG Triwulan 3 Sudah Masuk Rekening: Cek Jadwal Pencairan Sesuai SKTP dan Info GTK

Suara.com - Pencairan Tunjangan Profesi Guru (TPG) Triwulan 3 tahun 2025 (periode Juli hingga September) telah resmi dimulai sejak akhir Oktober.

Dana sertifikasi ini kini mulai mengalir ke rekening guru-guru di berbagai daerah, menandai dimulainya rangkaian transfer bertahap yang dijadwalkan berlangsung hingga pertengahan November mendatang.

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) memastikan bahwa proses penyaluran TPG Triwulan 3 tidak dilakukan secara serentak.

Distribusi dana disesuaikan dengan jadwal penerbitan Surat Keputusan Tunjangan Profesi (SKTP) yang berbeda-beda di setiap daerah, serta validitas data guru dalam sistem Dapodik. Proses ini dibagi menjadi tiga gelombang besar:

Tiga Gelombang Pencairan TPG Triwulan 3 (Juli-September)

1. Gelombang 1: Akhir Oktober 2025 (Sudah Cair)

Gelombang ini dikhususkan bagi guru yang data Dapodiknya sudah valid dan SKTP-nya telah terbit sejak September.

Guru di sejumlah daerah seperti Maluku, Kalimantan Timur, dan sebagian wilayah Jawa Timur telah melaporkan pencairan pada tahap ini. Dana telah ditransfer langsung ke rekening masing-masing.

2. Gelombang 2: Awal November 2025

Tahap ini diperuntukkan bagi guru yang baru menyelesaikan validasi data di Dapodik atau sempat mengalami perbaikan data krusial, seperti penyesuaian beban mengajar, Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK), atau penyesuaian status sekolah induk. Guru di tahap ini tinggal menunggu giliran transfer.

3. Gelombang 3: Pertengahan November 2025

Ini merupakan tahap terakhir pencairan TPG Triwulan 3. Umumnya, gelombang ini mencakup daerah yang masih harus menyelesaikan proses verifikasi administrasi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dan pengesahan data oleh Dinas Pendidikan di tingkat kabupaten/kota.

Kemendikdasmen menargetkan seluruh dana TPG Triwulan 3 tersalurkan selambat-lambatnya pada akhir November 2025.

Penyebab Keterlambatan dan Cara Tracking Mandiri

Kemendikdasmen menekankan bahwa keterlambatan pencairan yang terjadi di sejumlah wilayah tidak selalu disebabkan oleh ketiadaan dana, melainkan akibat perbedaan proses administrasi dan validasi yang kompleks di tiap daerah.