- Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa akan menunda PPh Pasal 22 e-commerce jika kondisi ekonomi Indonesia masih lemah.
- Kebijakan PPh Pasal 22 ini bertujuan menyederhanakan administrasi perpajakan, bukan semata mendongkrak penerimaan negara.
- Pedagang daring dengan omzet di atas Rp500 juta per tahun dikenakan pajak 0,5 persen sesuai PMK Nomor 37 Tahun 2025.
Suara.com - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa buka suara soal penarikan pajak e-commerce lewat kebijakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 yang direncanakan berlaku tahun ini.
Menkeu Purbaya beralasan kalau saat ini Kementerian Keuangan (Kemenkeu) masih melihat kondisi ekonomi Indonesia. Apabila lemah, mereka tak akan memberlakukan kebijakan tersebut.
"Ketika ekonominya masih lemah, enggak akan ditarik. Tapi kalau sudah kuat, ya kita pertimbangkan untuk ditarik," kata Purbaya saat konferensi pers akhir tahun di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Rabu (31/12/2025).
Purbaya menilai jika ekonomi sudah kuat, masyarakat tidak akan keberatan dengan penarikan pajak ecommerce karena pemasukan juga ikut membaik.
"Harusnya kalau sudah bagus seperti itu, orangnya juga ditarik pajak enggak terasa amat karena mereka income-nya juga kencang," imbuhnya.
Diketahui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyatakan fokus tujuan aturan niaga elektronik (e-commerce) memungut Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 dari pedagang, lebih menyoal penyederhanaan administrasi, bukan untuk mendongkrak penerimaan pajak.
Pengenaan pajak ini bukan merupakan jenis pajak baru. Pelaku usaha dengan omzet di atas Rp500 juta dalam setahun dikenakan pajak sebesar 0,5 persen, baik bersifat final maupun tidak final.
Hanya saja, dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 37 Tahun 2025, pajak itu diterapkan terhadap pedagang daring di mana pemungutannya dilakukan oleh lokapasar.
TERPOPULER
