Infografis
- Menteri Keuangan Purbaya menyatakan UU Cipta Kerja merugikan negara akibat restitusi pajak batu bara.
- Restitusi pajak membuat negara dianggap memberikan subsidi kepada perusahaan batu bara yang sudah menguntungkan.
- Kebijakan baru bea keluar ekspor diterapkan untuk menyeimbangkan keuntungan pengusaha, negara, dan rakyat.
Suara.com - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan kalau Undang-Undang Cipta Kerja atau UU Ciptaker bikin pengusaha batu bara untung, sedangkan negara malah rugi.
Pasalnya, UU Cipta Kerja itu memberlakukan restitusi pajak untuk perusahaan batu bara. Menkeu Purbaya menilai kebijakan itu justru membuat negara memberikan subsidi ke pengusaha.
"Kalau saya lihat nett-nya (pendapatan bersih), dia bayar pajak, bayar ini, bayar PPh (Pajak Penghasilan), bayar itu, bayar itu, royalti segala macam, tapi ditarik di restitusi. Saya dapatnya negatif," katanya saat konferensi pers di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Rabu (31/12/2025).
Purbaya menganggap kalau hal itu membuat negara justru memberikan subsidi ke perusahaan batu bara. Padahal di sisi lain, pengusaha komoditas itu sudah mendapatkan banyak keuntungan.
"Jadi saya memberi subsidi perusahaan batubara yang sudah pada kaya itu. Menurut Anda, wajar enggak?" lanjut dia.
Purbaya menilai kalau pengelolaan sumber daya alam (SDA) seperti batu bara seharusnya memperhatikan Pasal 33 UUD 1945.
![Kementerian Keuangan sedang mematangkan regulasi penerapan bea keluar batu bara yang rencananya berlaku pada 1 Januari 2026. Foto: Suasana bongkar muat di tempat penampungan sementara batu bara, Muaro Jambi, Jambi, Selasa (25/11/2025). [Antara]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2025/12/16/81449-batu-bara.jpg)
Ia mengutip ayat 3 Pasal 33 UUD 25 yang berbunyi, "Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat." Namun untuk perusahaan batu bara, Purbaya menilai dasar negara tersebut seolah tak berlaku.
"Kalau ini enggak kan, diambil tanah, diambil bumi, saya bayar juga. Kalau gitu lebih baik saya tutup semuanya industri batu bara, selesai," bebernya.
Maka dari itu, dia menerapkan kebijakan baru terkait bea keluar ekspor batu bara. Hal itu dilakukan agar menguntungkan pengusaha, negara, maupun rakyat.
Baca Juga: Diizinkan DPR, Purbaya Bakal Cawe-cawe Pantau Anggaran Kementerian-Lembaga 2026
"Kita pakai untuk program-program yang bisa memakmurkan masyarakat. Misalnya kayak bencana di Aceh, dari mana uangnya? Program pendidikan dari mana? Begitu kira-kira," paparnya.
Ia menegaskan kalau penarikan bea keluar batu bara itu bukan dimaksudkan mematikan industri, tapi mengoptimalkan semua pihak. Purbaya juga menyinggung soal UU Ciptaker yang dianggap menguntungkan pelaku industri batu bara.
"Saya cuma mau balikin ke normal saja. Itu kan gara-gara Undang-Undang Cipta Kerja kan? Jadi ada perubahan yang tiba-tiba di sana sehingga mereka bisa klaim restitusi, dan pelaksanaan restitusinya berlebihan. Itu saja," jelasnya.
