Materi Mens Rea Pandji & Realitas Kelas Menengah: Terbahak Sambil Tercekik

Suara.com - Belakangan, jagat media sosial diramaikan oleh potongan materi komika Pandji Pragiwaksono dalam pertunjukan spesialnya bertajuk Mens Rea. Pandji memotret keresahan yang sangat personal namun kolektif yakni nasib Kelas Menengah di Indonesia.

Isu ini bukan sekadar bahan tawa, melainkan refleksi pahit atas kondisi ekonomi saat ini. Di mana anak muda dan keluarga muda terjebak dalam "Sistem Sandwich" yang tidak adil terlalu kaya untuk mendapat bantuan pemerintah, namun terlalu miskin untuk merasa aman secara finansial.

Siapa Sebenarnya Kelas Menengah?

Menurut standar Bank Indonesia dan World Bank, kelas menengah adalah mereka yang pengeluarannya berkisar antara Rp1,2 juta hingga Rp6 juta per kapita per bulan.

Masalahnya definisi ini sering dianggap tidak relevan dengan realitas biaya hidup di kota besar. Seseorang dengan gaji Rp7-10 juta seringkali dianggap "mampu", padahal setelah dipotong cicilan KPR, biaya sekolah anak, transportasi, dan pajak, sisa uang mereka sering kali mepet atau bahkan minus.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2019 masyarakat kelas menengah mencapai 57,33 juta, kemudian jumlah tersebut turun menjadi 47,85 juta pada 2021. Penurunan tersebut membuat populasi kelas menengah di Indonesia yang tadinya mencapai 21,5 persen pada 2019, turun menjadi 17,1 persen pada 2024.

Semakin Sekarat

Keresahan di panggung komedi divalidasi oleh angka-angka makro. Mohammad Faisal, Direktur Eksekutif CORE Indonesia, memproyeksikan ekonomi Indonesia pada tahun 2026 hanya akan tumbuh di kisaran 4,9 persen hingga 5,1 persen.

Faisal menyebut tahun 2026 berpotensi lebih menantang dari 2025 karena beberapa faktor seperti penyempitan net ekspor di mana perdagangan internasional tak lagi bisa diandalkan sebagai mesin utama.

Meskipun ada kenaikan di sektor konsumsi rumah tangga dan investasi, jumlahnya sangat kecil sehingga tidak mampu mengompensasi penurunan sektor lain.

"Bukti nyata bahwa kelas menengah sedang sekarat terlihat dari pola konsumsi mereka. Masyarakat tidak lagi berani bermimpi memiliki aset jangka panjang," kata Faisal dalam laporannya yang diterima Suara.com, Selasa (6/1/2026).

Kondisi ini ditambah dengan penyaluran kredit konsumsi yang tumbuh melambat dari 10,2 persen (Februari 2025) menjadi hanya 6,9 persen (Oktober 2025).

"Ini sinyal bahwa masyarakat mulai takut berutang karena ketidakpastian pendapatan," katanya.

Tak sampai di situ saja, Faisal bilang sektor properti yang menjadi indikator kesejahteraan kelas menengah mencatatkan rapor merah. Penjualan rumah tipe sedang terkontraksi 12 persen, sementara rumah tipe besar merosot hingga minus 23 persen pada triwulan III 2025.

"Kelas menengah lebih memilih mengamankan uang tunai untuk kebutuhan pokok daripada membeli rumah atau kendaraan," katanya.

Tantangan bertambah berat karena modal asing tak kunjung masuk secara signifikan. Sepanjang 2025, pertumbuhan investasi asing terkontraksi minus 1 persen. Sebaliknya, investasi domestik tumbuh 30%.

Artinya, kata Faisal ekonomi Indonesia saat ini hanya digerakkan oleh "uang kita sendiri" sementara investor global masih meragukan iklim usaha dan prospek daya beli di Indonesia.

"Jika kondisi ini berlanjut hingga 2026, lapangan kerja berkualitas yang diharapkan anak muda akan semakin langka," tuturnya.

Kelas Menengah Sapi Perah?

Dalam materi Mens Rea, tersirat sentimen bahwa kelas menengah adalah "Sapi Perah". Inilah alasan mengapa mereka merasa sistem di Indonesia tidak adil.

Saat harga beras naik atau ada bantuan langsung tunai (BLT), kelas menengah tidak pernah masuk daftar. Mereka dianggap "aman", padahal daya beli mereka terus tergerus inflasi.

Tak hanya itu, saat pemerintah memberikan insentif pajak bagi korporasi besar, kelas menengah justru dihantam kenaikan PPN 12%, pajak penghasilan yang ketat, hingga rencana iuran tambahan seperti Tapera.

Meski membayar pajak secara disiplin, banyak kelas menengah tetap harus membayar mahal untuk sekolah swasta dan asuransi kesehatan mandiri karena fasilitas publik yang belum memenuhi ekspektasi mereka.

Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha Kementerian Koordinator Perekonomian, Ferry Irawan, menegaskan pemerintah tidak pernah “meninggalkan” kelas menengah.

Ferry beranggapan, pemerintah sudah meluncurkan stimulus untuk menopang golongan tersebut. Ferry mencontohkan, ada subsidi bahan bakar minyak (BBM) yang jumlahnya tidak sedikit guna meringankan beban masyarakat menengah.

“BBM itu ada komponen subsidinya, dan nilainya itu enggak kecil. Subsidi dan kompensasi energi itu hampir Rp400 triliun. Itu siapa sih yang menikmati? Sebagian juga dari kelas menengah,” kata Ferry.

Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) juga menjadi salah satu wujud bantuan pemerintah terhadap golongan menengah. Ferry berujar, penerima KUR tiap tahunnya mencapai 4 juta debitur, yang mencakup pekerja formal.

Bantuan lain berupa Bantuan Subsidi Upah (BSU), Bantuan Sosial (Bansos), atau subsidi lainnya, akan terus pemerintah keluarkan. Dan di kuartal-IV 2025, pemerintah akan mencairkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk menjaga daya beli masyarakat.

Tapi nyatanya Bagi Gen Z dan Milenial di kelas menengah, impian untuk "naik kelas" menjadi semakin utopis karena kesempatan berkembang yang terbatas.

Pendapat ini pun ditenangkan oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang meminta Gen Z tidak perlu mengkhawatirkan masa depannya. Pemerintah kata dia punya kebijakan baru agar Indonesia cerah di masa mendatang.

“Buat hari ini dengan kebijakan yang baru harusnya Indonesia akan terang, Gen Z jangan takut masa depan seperti apa, karena saya juga Gen Z rupanya,” kata Purbaya.

Bhima Yudhistira, Direktur Eksekutif Celios mengatakan bahwa sistem ketidakadilan pajak menjadi sumber masalahnya selama ini.

“Pemerintah perlu memperluas ruang fiskal tanpa menekan konsumsi, oleh karenanya Celios konsisten mendorong penerapan Pajak Kekayaan (wealth tax) serta percepatan pengesahan RUU Perampasan Aset agar aset hasil kejahatan ekonomi dapat dipulihkan.” kata Bhima.

Bhima menambahkan pentingnya revisi total regulasi perpajakan yang membebani masyarakat, termasuk penurunan PPN menjadi 8 persen sebagai stimulus langsung bagi UMKM dan kelas menengah-bawah.

Langkah ini bertujuan untuk memperkuat basis penerimaan yang progresif dan menahan pelemahan permintaan domestik. Di sisi belanja, Celios meminta pemangkasan alokasi APBN yang tidak prioritas, termasuk pengetatan belanja POLRI, serta evaluasi menyeluruh terhadap anggaran MBG, Koperasi Desa Merah Putih, dan Danantara.

Anggaran yang dihemat perlu dialihkan ke subsidi tunai langsung bagi kelompok rentan sehingga manfaatnya cepat dan terukur.

Sentilan Pandji dalam Mens Rea adalah pengingat bahwa negara perlu memperhatikan "kelompok yang terlupakan" ini. Solusinya bukan sekadar bansos, melainkan kepastian hukum, perbaikan kualitas fasilitas publik (pendidikan & kesehatan), serta sistem pajak yang lebih adil. Tanpa itu, anak muda kelas menengah hanya akan terus bertahan hidup, bukan benar-benar berkembang.