- Target inflasi 2026 dipatok 2,5±1% melalui sinergi ketat Pemerintah dan Bank Indonesia.
- Pemerintah siapkan diskon transportasi dan bansos pangan untuk redam inflasi Ramadan 2026.
- Penguatan logistik dan digitalisasi daerah jadi kunci jaga harga pangan tetap stabil.
Suara.com - Pemerintah bersama Bank Indonesia berupaya dalam menjaga stabilitas inflasi nasional pada 2026. Hal tersebut dilakukan agar inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) tetap berada dalam rentang sasaran 2,5±1 persen, sekaligus menopang pertumbuhan ekonomi nasional.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menekankan pentingnya pengendalian inflasi, khususnya pada kelompok pangan bergejolak atau volatile food, yang kerap menjadi penyumbang utama tekanan harga.
“Terkait volatile food, terutama makanan, terus kita jaga di kisaran 3 sampai dengan 5 persen. Pemerintah juga mendorong agar koordinasi antara Daerah dan Pusat terus dijaga, terutama untuk pengadaan pasokan pangan antarwaktu dan antarwilayah, melalui peningkatan produktivitas dan pembiayaan, meningkatkan kelancaran logistik untuk beberapa komoditas seperti bawang merah, bawang putih, dan juga tentu yang penting mengenai beras,” ujar Airlangga dalam keterangan tertulis, Jumat (30/1/2026).
Selain penguatan pasokan pangan, pemerintah juga mendorong perumusan kebijakan administered prices dengan mempertimbangkan waktu pelaksanaan, urutan kebijakan, serta besaran penyesuaian. Langkah tersebut diarahkan untuk menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat.
Airlangga menyampaikan tekanan inflasi pada 2026 berpotensi meningkat pada kuartal pertama. Faktor ketidakpastian global, kondisi iklim dan cuaca, serta pola musiman Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Ramadan dan Idulfitri menjadi tantangan yang perlu diantisipasi sejak dini.
Untuk meredam potensi tekanan tersebut, pemerintah menyiapkan sejumlah stimulus. Kebijakan yang disiapkan mencakup diskon transportasi dan tarif tol, serta penyaluran bantuan pangan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) pada kelompok desil 1 hingga 4.
“Pemerintah juga terus mendorong di daerah bencana untuk dukungan infrastruktur dan logistik agar kita bisa menjaga, dan tadi disampaikan bahwa di daerah tersebut inflasi sudah mulai turun," ungkapnya.
"Kemudian untuk menjelang Hari Raya Lebaran nanti, beberapa program telah dipersiapkan, termasuk untuk diskon transportasi, baik itu pesawat, kereta api, angkutan laut, angkutan darat, dan juga jalan tol itu sudah dipersiapkan. Demikian pula untuk bantuan sosial, baik itu beras maupun minyak kita sedang siapkan juga,” lanjut Airlangga.
Sebagai bagian dari penguatan kebijakan, pemerintah mengimplementasikan program Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera. Program ini merupakan penguatan dari Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) yang selama ini menjadi salah satu instrumen utama pengendalian inflasi.
Baca Juga: Mensesneg Baru Terima Surat Resmi dari DPR: Adies Kadir ke MK, Thomas Djiwandono ke BI
Ke depan, TPIP juga berencana menggelar Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi Tahun 2026 pada akhir Juni 2026. Forum tersebut akan mengusung tema penguatan ketahanan pangan dan perluasan digitalisasi keuangan daerah untuk menjaga stabilitas harga.
Pemerintah mencatat inflasi sepanjang 2025 berada di level 2,92 persen secara tahunan. Capaian tersebut dinilai tetap terjaga dalam kisaran sasaran dan mencerminkan solidnya sinergi kebijakan fiskal pemerintah dan kebijakan moneter Bank Indonesia.
Sinergi tersebut diharapkan terus berlanjut pada 2026 guna menjaga stabilitas makroekonomi, memperkuat daya beli masyarakat, serta mendorong akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional.
