Moody's Tebar Peringatan Dini buat Prabowo: Kebijakan Ugal-ugalan!

Suara.com - Kabar kurang sedap datang dari lembaga pemeringkat internasional, Moody’s Investors Service. Outlook utang Indonesia yang sebelumnya anteng di posisi 'Stabil', kini resmi digeser menjadi 'Negatif'.

Perubahan ini menjadi alarm keras bagi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, terutama terkait arah kebijakan ekonomi yang dinilai sulit diprediksi.

Salah satu poin krusial yang disorot Moody’s adalah langkah agresif pemerintah menarik 28 izin perusahaan ke bawah kendali Danantara. Langkah ini ditangkap pasar sebagai sinyal "nasionalisasi aset swasta" yang bisa merusak iklim investasi.

"Meski ekonomi Indonesia diproyeksikan tumbuh 5,11% pada 2025, Moody’s mewanti-wanti adanya risiko hambatan serius di tahun 2026 jika pola komunikasi kebijakan yang prematur terus berlanjut," kata Direktur Eksekutif Celios Bhima Yudhistira melalui pesan singkatnya ke Suara.com Jumat (6/2/2026).

Bhima juga bilang bahwa pasar modal dan investor juga mulai gerah dengan wacana revisi UU Keuangan Negara No. 17 Tahun 2003. Rencana menghapus batas defisit anggaran 3% dari PDB demi mengakomodasi janji kampanye dianggap sebagai langkah berbahaya yang merusak kredibilitas fiskal Indonesia.

"Setiap kali muncul wacana utak-atik batas defisit, investor langsung bereaksi negatif. Ini masalah kepercayaan," katanya.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tak luput dari bidikan. Dengan anggaran jumbo di tengah tren penerimaan pajak yang sedang lesu, MBG dianggap bisa menjadi "bom waktu". Apalagi, efisiensi anggaran pusat mulai berdampak pada pemangkasan dana ke daerah.

Sejumlah ekonom mendesak pemerintah untuk melakukan evaluasi total terhadap MBG. Jangan sampai program ini dipaksakan hanya demi pemenuhan janji politik, sementara fundamental ekonomi dikorbankan.

Jika peringatan Moody’s ini diabaikan, peringkat Indonesia terancam turun ke Baa3. Dampaknya tidak main-main: suku bunga utang akan melonjak tajam dan tekanan terhadap Rupiah akan semakin berat.

"Dulu ekonomi kita sudah diingatkan oleh para pakar dalam negeri, tapi mungkin lewat Moody’s ini pemerintah baru mau mendengar. Perbaikan harus dilakukan sekarang sebelum rating benar-benar jatuh," ungkap Bhima.