Purbaya Akui Anggaran Pembuatan Kapal KKP Belum Dikucurkan

Suara.com - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengakui kalau anggaran pembuatan kapal untuk Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) belum dikucurkan.

Pernyataan Menkeu Purbaya merespons Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono yang menyebut dana pembuatan kapal dalam negeri berasal dari pinjaman Pemerintah Inggris atau UK.

Menurutnya, alokasi anggaran kapal akan tetap berasal dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

“Memang belum,” kata Purbaya sebagaimana dikutip dari Antara, Kamis (12/2/2026). 

Ia memaparkan kalau Kemenkeu sudah melakukan pengecekan lebih lanjut secara internal soal rencana pembangunan kapal dalam negeri.

Purbaya menegaskan kalau pembangunan kapal pada dasarnya bisa dilakukan tanpa menunggu adanya pencairan dana. Dengan demikian kapal bisa dipesan selagi rencananya matang.

"Gini, kalau anda punya rencana buat kapal sekian ribu, masa nunggu sampai ada dananya dulu. Kan sudah ada rencana di depannya kan. Saya minta itu. Itu saja belum kelihatan gerakan di depannya," papar dia.

Purbaya menambahkan, komunikasi dengan Trenggono tidak menjadi persoalan. Ia menyebut hubungan keduanya berjalan baik sehingga koordinasi dinilai dapat dilakukan dengan mudah.

"Ah gampang. Pak Menteri kan sahabat saya juga, gampang," jelasnya.

Diketahui konflik Purbaya dan Trenggono bermula pada Selasa, 10 Februari 2026. Kala itu Menkeu Purbaya menghadiri acara Revitalisasi Galangan Kapal yang diadakan Kadin Indonesia di Jakarta.

Purbaya mengaku heran karena para pengusaha galangan kapal mengeluh belum menerima pesanan (order) dari KKP, padahal ia mengklaim anggaran untuk pengadaan kapal sudah dikucurkan oleh Kementerian Keuangan.

“Uangnya gue keluarin. Ini mungkin kalian kurang aktif atau gimana nih? Kenapa KKP belum ada order ke sana?" ujar Purbaya dalam acara tersebut.

Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono tidak tinggal diam. Ia mengunggah tangkapan layar berita pernyataan Purbaya di akun Instagram pribadinya (@swtrenggono) dengan kalimat yang cukup tajam dan menantang pada Selasa (10/2/2026).

"Yth Menteri Keuangan, supaya Anda paham dan cerdas, bahwa dana pembangunan kapal itu bersumber dari pinjaman luar negeri dari pemerintah UK," tulis Trenggono dalam keterangannya.

Inti perselisihan tersebut terletak pada perbedaan data mengenai status anggaran.

Menurut Purbaya, dana sudah dialokasikan atau “keluar” sehingga seharusnya proses pemesanan kapal ke industri lokal sudah berjalan.

Sedangkan menurut Trenggono, proyek pembangunan sekitar 1.500 kapal itu didanai melalui skema pinjaman luar negeri (Credit Export) dari pemerintah Inggris (UK) dan dananya memang belum cair atau masuk ke KKP untuk dibelanjakan.