Berapa Anggaran Sidang Isbat di Hotel Borobudur?

Suara.com - Polemik mengenai besarnya biaya operasional Sidang Isbat kembali mencuat ke publik setiap tahunnya menjelang penetapan awal Ramadan.

Banyak pihak mempertanyakan berapa sebenarnya dana yang dikucurkan negara hanya untuk menetapkan tanggal di kalender. Seperti halnya yang dilakukan Kementerian Agama (Kemenag) pada hari ini Selasa (17/2/2026) di Hotel Borbudur, Jakarta.

Direktur Jenderal Bimas Islam Kemenag, Abu Rokhmad pernah menjelaskan bahwa biaya yang dikeluarkan pemerintah untuk mengalokasikan anggaran sidang isbat berkisar antara Rp140 juta sampai Rp160 juta.

Dana tersebut dialokasikan untuk membiayai transportasi dan konsumsi ratusan undangan yang terdiri dari ormas Islam, pakar astronomi, perwakilan negara sahabat, hingga petugas di titik-titik rukyatul hilal seluruh Indonesia.

Pemerintah berdalih, anggaran ini adalah bentuk kehadiran negara dalam memberikan kepastian hukum dan ibadah bagi mayoritas penduduk Indonesia. Mengingat implikasinya yang luas mulai dari operasional perbankan hingga penetapan hari libur nasional ongkos ratusan juta dianggap sebagai investasi kecil untuk stabilitas sosial-ekonomi nasional.

Meski teknologi aplikasi astronomi sudah sangat presisi, Kemenag tetap mempertahankan tradisi ini sebagai sarana edukasi dan pemersatu umat. Jadi, meski 'melihat bulan' terlihat sederhana, ada mekanisme birokrasi dan biaya operasional yang harus dibayar demi sebuah kata "sepakat".

Disisi lain kata Abu Rokhmad sidang isbat merupakan wujud kehadiran negara dalam memfasilitasi kebutuhan keagamaan masyarakat dengan mengedepankan prinsip kemaslahatan umat.

"Sidang Isbat adalah bentuk kehadiran negara untuk memfasilitasi umat beragama dalam menjalankan ajaran agama yang berimplikasi pada kehidupan publik," ujar Abu Rokhmad di Jakarta, Jumat (13/2/2026) melansir Antara.

"Kepastian ibadah ini menjadi penting, karena berdampak pada operasional perkantoran, layanan masyarakat, hingga perbankan dan kepentingan publik lainnya," sambung dia.

Abu Rokhmad mengatakan Sidang Isbat juga menjadi sarana edukasi publik bahwa penentuan bulan kamariah harus dilakukan secara hati-hati, karena berkaitan dengan pemanfaatan ruang publik yang menuntut ketertiban dan keteraturan.

"Pemerintah berikhtiar mengintegrasikan metode hisab dan rukyat dalam penentuan posisi hilal awal Ramadan, Syawal, dan Zulhijah secara cermat. Sidang Isbat menjadi wadah ilmiah dan musyawarah mufakat dalam penentuan awal bulan tersebut," papar dia.

Abu Rokhmad menyebut, sidang isbat tidak dimaksudkan untuk mempertajam perbedaan, melainkan sebagai sarana edukasi atau tarbiyah bagi masyarakat terkait metode penentuan awal bulan kamariah.

"Saat ini perbincangan mengenai perbedaan awal Ramadhan kembali hangat. Kita sering menemukan dikotomi antara metode hisab dan rukyat. Kemenag ingin mengedukasi masyarakat, bukan mempertajam perbedaan. Pemerintah ingin memberi pemahaman bahwa perbedaan metode memiliki implikasi yang kompleks," terang dia.