Mengapa Biaya Logistik di Indonesia Mahal? Ternyata Ini Akar Masalahnya

Suara.com - Tingginya biaya logistik nasional kembali menjadi sorotan tajam di tengah tekanan ketidakpastian ekonomi global yang melanda Indonesia.

Tingginya ongkos distribusi ini dinilai menjadi beban berat bagi dunia usaha karena mengerek biaya operasional serta mengikis daya saing produk ekspor nasional di pasar internasional.

Senior Vice President International Federation of Freight Forwarders Associations (FIATA) sekaligus Ketua Dewan Pembina Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI), Yukki Nugrahawan Hanafi, menegaskan bahwa persoalan ini tidak bisa dilihat secara sempit. Menurutnya, hambatan logistik tidak boleh semata-mata dibebankan kepada sektor transportasi dan armada distribusi barang.

“Biaya logistik yang tinggi justru merupakan dampak dari persoalan struktural, khususnya belum meratanya pembangunan ekonomi nasional meskipun harus kita akui telah banyak kebijakan pemerintah yang dilakukan,” ujar Yukki kepada wartawan, Selasa (19/5/2026).

Yukki memaparkan, akar masalah mahalnya biaya logistik berawal dari ketimpangan infrastruktur, belum optimalnya konektivitas antarwilayah, proses birokrasi yang panjang, hingga munculnya biaya ekonomi informal di lapangan.

“Kuncinya adalah membangun struktur ekonomi yang lebih seimbang melalui industrialisasi, hilirisasi, dan pemerataan pusat pertumbuhan ekonomi nasional, bukan hanya terbatas membangun infrastruktur fisik,” kata Yukki menambahakan.

Salah satu bukti nyata ketimpangan struktural ini tecermin dari konsentrasi aktivitas ekonomi yang masih berpusat di Pulau Jawa. Padahal, lumbung komoditas unggulan seperti sektor pertambangan, perkebunan, dan perikanan mayoritas berada di luar Pulau Jawa. Kondisi ini memicu ketidakseimbangan arus lalu lintas barang secara nasional.

Dampaknya, banyak armada pengiriman seperti kapal laut, truk kontainer, hingga pesawat kargo terpaksa kembali ke pulau Jawa dalam kondisi kosong tanpa muatan (empty backhaul).

Fenomena muatan kosong satu arah inilah yang membuat perusahaan logistik harus melipatgandakan tarif untuk menutup biaya operasional perjalanan pulang-pergi.

Di samping masalah operasional di lapangan, Yukki juga menyoroti kelemahan struktural pada perdagangan internasional Indonesia. Hingga saat ini, sistem perdagangan domestik masih didominasi oleh skema impor Cost, Insurance & Freight (CIF) dan skema ekspor Free on Board (FOB).

Konsekuensi dari penerapan skema ini membuat nilai tambah ekonomi dari sektor logistik, asuransi, dan pelayaran internasional lebih banyak dinikmati oleh perusahaan asing ketimbang pelaku industri dalam negeri.

Sebagai solusi jangka panjang, ALFI mendesak pemerintah untuk mempercepat langkah re-industrialisasi dan hilirisasi nasional secara bertahap.

Pengembangan industri pengolahan berbasis mineral, pertanian, perikanan, dan energi di daerah asal dinilai menjadi langkah paling strategis untuk memangkas biaya logistik secara permanen.

Apabila pusat manufaktur dan pengolahan tumbuh subur di luar Pulau Jawa, maka efisiensi biaya logistik akan terbentuk secara alami karena terciptanya keseimbangan arus barang dari kedua arah.

“Re-industrialisasi dan hilirisasi akan menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di luar Jawa melalui pembangunan kawasan industri, manufaktur, cold chain (rantai dingin), pergudangan, dan jaringan distribusi regional,” jelas Yukki.

Dengan adanya pabrik pengolahan di daerah penghasil, komoditas yang dikirim ke luar wilayah tidak lagi berupa bahan mentah melainkan produk olahan bernilai tambah. Langkah ini otomatis akan menaikkan tingkat keterisian (utilisasi) moda transportasi nasional secara seimbang.

“Tanpa re-industrialisasi dan hilirisasi, Indonesia akan terus menghadapi ketimpangan logistik tanpa aktivitas manufaktur yang bernilai tambah,” pungkas Yukki.