Purbaya Umumkan Defisit APBN Rp 164,4 Triliun per April 2026, Sentil Prediksi Ekonom

Suara.com - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengumumkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mengalami defisit Rp 164,4 triliun atau 0,64 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) per 30 April 2025.

Defisit APBN adalah pengeluaran atau Belanja Negara lebih besar dari pada pemasukan atau Pendapatan Negara. Menkeu Purbaya menerangkan kalau defisit APBN per April 2026 lebih rendah dari Maret 2026 yang tembus Rp 240,1 triliun.

"Realisasi sampai dengan April 2026, saya pengin lihat yang paling bawah saja tuh. Jadi defisitnya tinggal Rp 164,4 triliun atau 0,64 persen dari PDB," kata Menkeu Purbaya dalam konferensi pers APBN KiTa edisi April 2026 di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Selasa (19/5/2026) malam.

Menkeu Purbaya juga menyinggung para analisis dari ekonom yang sempat kritik bahwa defisit APBN bisa mencapai 3,6 persen sampai akhir tahun 2026. Ia pun merinci angka tersebut dihitung dari 0,9 persen dikali empat, yang hasilnya 3,6 persen.

"Kemarin waktu keluar di bulan maret, 0,93 bulan Maret. Analis atau para ekonom bilang kalau itu kan 0,9 tiga bulan, kalau pukul rata kan 0,9 kali empat, jadi defisitnya 3,6. Oke. Sekarang kalau saya pakai approach yang sama yang mereka pakai, 0,6 (persen) itu empat bulan, berarti setahun kira-kira 0,6 (persen) x 3 (per kuartal), 1,8 (persen)," beber dia.

"Tapi itu hitungannya enggak begitu. Kalau cara mereka begitu, itu hitungan hitungan ajaib. Kalau cara mereka gue sudah aman secara analis sekarang. Ini belum menari-nari. Tapi keadaan membaik," lanjutnya.

Pemasukan dan pengeluaran negara per April 2026

Purbaya menerangkan, Pendapatan Negara mencapai Rp 918,4 triliun atau 29,1 persen dari proyeksi APBN. Angka ini tumbuh 13,3 persen jika dari tahun sebelumnya (year on year atau yoy).

Pendapatan Negara ini mencakup Penerimaan Pajak Rp 646,3 triliun atau 27,4 persen dari outlook, Kepabeanan dan Cukai Rp 100,6 triliun atau 29,9 persen, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Rp 171,3 triliun atau 37,3 persen, dan Penerimaan Hibah Rp 300 miliar atau 41,1 persen.

Sedangkan untuk Belanja Negara mencapai Rp 1.082,8 triliun atau 28,2 persen dari proyeksi APBN. Angka ini tumbuh 34,3 persen dari tahun lalu atau yoy.

Belanja Negara ini mencakup Belanja Pemerintah Pusat Rp 826 triliun atau 26,2 persen dari proyeksi APBN, yang terdiri dari Belanja Kementerian Lembaga (K/L) Rp 400,5 triliun atau 26,5 persen dan Belanja non K/L Rp 425,5 triliun atau 26,0 persen. Kemudian Transfer ke Daerah (TKD) Rp 256,8 triliun atau 37,1 persen dari proyeksi APBN.

Sementara itu Keseimbangan Primer surplus Rp 28 triliun per April 2026, meningkat dari Maret 2026 yang sempat defisit Rp 95,8 triliun.