REGIONAL:
- Presiden Prabowo membentuk PT Danantara Sumberdaya Indonesia untuk mengatasi manipulasi harga ekspor komoditas CPO dan batu bara.
- Praktik under invoicing melalui perantara di Singapura menyebabkan kerugian pajak, bea keluar, serta berkurangnya devisa negara Indonesia.
- Lembaga DSI akan mengelola seluruh ekspor untuk mencegah penyelundupan dan meningkatkan penerimaan negara demi membiayai pembangunan ekonomi nasional.
Suara.com - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menceritakan alasan Pemerintah membentuk badan ekspor baru bernama PT Danantara Sumberdaya Indonesia (PT DSI).
Menkeu Purbaya menyebut kalau ide itu muncul setelah Presiden RI Prabowo Subianto mendapatkan banyak laporan soal under invoicing atau manipulasi harga barang dari harga asli dalam kegiatan ekspor.
Ia menyebut banyak pengusaha Indonesia melakukan under invoicing, khususnya di komoditas Crude Palm Oil (CPO atau minyak kelapa sawit mentah) hingga batu bara. Manipulasi yang dilakukan mulai dari harga hingga volume yang lebih rendah.
"Jadi mereka boleh dibilang sebagian diselundupkan lah," katanya dalam acara Jogja Financial Festival, dikutip dari kanal YouTube Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Minggu (24/5/2026).
Prabowo lalu memintanya untuk memeriksa kasus under invoicing. Usai memeriksa 10 perusahaan CPO terbesar di Indonesia, Purbaya menemukan manipulasi itu dilakukan dari Singapura, sebelum akhirnya dikirim ke Amerika Serikat.
Cara kerjanya, pengusaha itu tak langsung mengirim CPO ke AS, tapi ditujukan dulu ke perusahaan perantara yang ada di Singapura. Lewat perusahaan yang juga dimiliki pengusaha itu, mereka mencantumkan perbedaan harga antara yang dikirim dari Indonesia ke Singapura dan Singapura ke AS.
"Harganya di sini ke Singapura itu setengah dari harga dari Singapura ke Amerika. Jadi kalau saya sebagai Menteri Keuangan saya rugi. Pajak ekspor yang saya peroleh setengahnya. Pajak pendapatan juga separuhnya. Devisa juga lebih sedikit. Devisa juga lebih sedikit dan diparkir ke luar negeri," beber dia.
Purbaya lalu mengusulkan ke Prabowo untuk memperketat pengawasan di lapangan lewat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kemenkeu. Hanya saja Presiden menilai itu belum cukup.
"Bea Cukai juga gampang bocor. Jadi Pak Presiden pikir sebaiknya ya sudah kita beresin saja sekalian. Kita buat satu lembaga atau badan ekspor namanya DSI, Danantara Sumberdaya Indonesia. Di mana semua pengekspor nanti hanya bisa lewat situ. Jadi yang jual hanya DSI itu ke pasar-pasar dunia," paparnya.
Lebih lanjut Purbaya menilai kalau pembentukan DSI bisa mencegah kasus under invoicing yang selama ini terjadi. Dengan begitu Penerimaan Negara dari pajak maupun bea keluar bakal lebih banyak.
"Dan yang paling penting adalah barang kita tidak diselundupkan ke luar negeri. Jadi nanti untungnya juga dipakai untuk membangun ekonomi kita. Jadi dengan itu saya harapkan uang saya lebih banyak, dan uangnya bisa dipakai untuk membantu program-program Pemerintah, termasuk pendidikan maupun program-program pembangunan daerah," jelas Purbaya.
TERPOPULER