RI Mulai Dagang Karbon Kehutanan, Potensinya Rp5 Triliun

Achmad Fauzi, Fakhri Fuadi Muflih

Kamis, 02 Juli 2026 | 19:35 WIB
RI Mulai Dagang Karbon Kehutanan, Potensinya Rp5 Triliun
Pemerintah mulai buka perdagangan karbon. (Pexels/Ana Mai)
baca 10 detik
  • Pemerintah mengimplementasikan perdagangan karbon sektor kehutanan melalui empat proyek perdana yang melibatkan tiga PBPH dan satu perhutanan sosial.
  • Pemerintah akan menyerahkan persetujuan penerbitan kredit karbon sebesar 31,7 juta ton CO2e kepada keempat pihak pada 6 Juli 2026.
  • Proyek ini ditargetkan menghasilkan transaksi Rp5 triliun serta menyumbang Penerimaan Negara Bukan Pajak senilai Rp500 miliar bagi negara.

Suara.com - Pemerintah mulai mengimplementasikan perdagangan karbon di sektor kehutanan. Sebanyak tiga pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) dan satu kelompok perhutanan sosial akan menjadi proyek perdana yang memperdagangkan kredit karbon dengan potensi nilai transaksi mencapai sekitar Rp5 triliun.

Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan, pemerintah akan menyerahkan persetujuan menteri untuk penerbitan kredit karbon kepada empat proyek tersebut pada 6 Juli 2026.

Total potensi unit karbon yang akan diperdagangkan mencapai sekitar 31,7 juta ton setara karbon dioksida (CO2e).

"Kita akan melakukan penyerahan persetujuan menteri untuk penerbitan karbon kredit. Jadi tadi sudah disampaikan oleh Pak Hasyim, ada tiga PBPH dan satu perhutanan sosial, jadi empat totalnya, Pak. Kira-kira nanti akan ada 31,7 juta ton CO2 ekuivalen. Kira-kira nilai transaksinya Rp5 triliun, dan PNBP-nya sekitar Rp500 miliar," ujar Raja Juli dalam konferensi pers Komite Pengarah Nilai Ekonomi Karbon di Jakarta, Rabu (2/7/2026).

Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni usai mengikuti rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (12/3)
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni usai mengikuti rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (12/3)

Menurut Raja Juli, implementasi perdagangan karbon tersebut merupakan bagian dari arahan Presiden Prabowo Subianto untuk menciptakan sumber pertumbuhan ekonomi baru melalui konsep green growth atau pertumbuhan hijau.

"Jadi ini bagian dari apa yang diperintahkan oleh Bapak Presiden sebagai new engine of growth untuk mencapai 8 persen, terutama mempergunakan green growth. Sehingga ada keseimbangan antara pembangunan, antara ekonomi dan ekologi," katanya.

Selain menghasilkan transaksi perdagangan karbon, proyek perdana tersebut diperkirakan menyumbang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sekitar Rp500 miliar. Nilai itu belum termasuk potensi penerimaan pajak dari aktivitas perdagangan karbon.

Raja Juli menjelaskan, peluncuran proyek perdagangan karbon sektor kehutanan akan menjadi langkah awal sebelum pemerintah meresmikan Sistem Registri Unit Karbon (SRUK) pada 9 Juli 2026.

"Pertama, atas perintah Bapak Presiden Prabowo Subianto, ekosistem perdagangan karbon kita mulai bisa kita perbaiki, bahkan bisa kita implementasikan. Apa yang mandek pada saat yang lalu, insyaallah akan bisa kita eksekusi," ucapnya.

baca juga

Ia menambahkan, pemerintah sengaja melibatkan satu skema perhutanan sosial dalam proyek perdana agar manfaat ekonomi dari perdagangan karbon juga dapat dirasakan masyarakat.

"Salah satunya makanya ada tiga PBPH, swasta besar, satu lagi PS (Perhutanan Sosial). Jadi ini benar-benar melibatkan masyarakat, masyarakat adat, perhutanan sosial, yang selama ini terpinggirkan dalam pembangunan, itu kita ajak bersama-sama," kata Raja Juli.

Sementara itu, Ketua Komite Pengarah Nilai Ekonomi Karbon sekaligus Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan alias Zulhas menyebut implementasi perdagangan karbon dilakukan secara bertahap.

Menurut dia, sektor yang regulasinya telah siap akan langsung berjalan, sedangkan aturan yang belum rampung akan diselesaikan secara paralel.

"Yang sudah siap jalan. Yang belum selesai akan menyusul, yang sudah selesai berjalan. Jadi kita lakukan secara paralel," ungkap Zulhas.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

Kalkulator Kecocokan Jodoh Online Menurut Primbon Jawa, Bantu Cek Keserasian Pasangan
Ikuti Kuisnya ➔
Gryffindor atau Slytherin? Cek Kepribadianmu di Kuis Asrama Hogwarts
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Leo Sih Kamu? Mengukur Tingkat Percaya Diri dan Karisma
Ikuti Kuisnya ➔
Kalkulator Weton Online, Cek Hari Lahir Menurut Penanggalan Jawa
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kacamata Apa yang Paling Cocok dengan Gayamu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Sepatu Mana yang Cocok dengan Kepribadianmu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan Si Zodiak Cancer?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

MUTU Umumkan Private Placement Rp 29,9 Miliar, Incar Ekspansi Bisnis Karbon

MUTU Umumkan Private Placement Rp 29,9 Miliar, Incar Ekspansi Bisnis Karbon

Bisnis | Rabu, 01 Juli 2026 | 18:08 WIB

KLH Luncurkan SRUK di 9 Juli, Garap Potensi Ekonomi Perdagangan Karbon

KLH Luncurkan SRUK di 9 Juli, Garap Potensi Ekonomi Perdagangan Karbon

Bisnis | Selasa, 30 Juni 2026 | 18:53 WIB

KRL hingga Whoosh Jadi Andalan KAI Tekan Emisi Karbon

KRL hingga Whoosh Jadi Andalan KAI Tekan Emisi Karbon

Bisnis | Jum'at, 12 Juni 2026 | 18:17 WIB

Terkini

Anggarkan Nyaris Rp200 M, Jalan Serang-Pandeglang dan Akses BIS Bakal Dilebarkan

Anggarkan Nyaris Rp200 M, Jalan Serang-Pandeglang dan Akses BIS Bakal Dilebarkan

News | Jum'at, 20 November 2026 | 06:30 WIB

Cara Memulihkan Chat WhatsApp yang Terhapus Tanpa Cadangan Google Drive

Cara Memulihkan Chat WhatsApp yang Terhapus Tanpa Cadangan Google Drive

Tekno | Jum'at, 20 November 2026 | 06:00 WIB

Setelah 18 Tahun Bergulir, DPR Sahkan UU Perampasan Aset

Setelah 18 Tahun Bergulir, DPR Sahkan UU Perampasan Aset

Foto | Jum'at, 20 November 2026 | 06:00 WIB

Berapa Biaya Nikah di KUA dan Luar KUA Terbaru 2026? Cek Rincian Tarifnya

Berapa Biaya Nikah di KUA dan Luar KUA Terbaru 2026? Cek Rincian Tarifnya

Lifestyle | Jum'at, 20 November 2026 | 05:50 WIB

PB ORAMA Punya Ambisi Besar, Majiang Indonesia Disiapkan Tembus Level Internasional

PB ORAMA Punya Ambisi Besar, Majiang Indonesia Disiapkan Tembus Level Internasional

Sport | Jum'at, 20 November 2026 | 01:49 WIB

Dari Tanah Kaya Sumber Daya, OJK Menenun Jalan Kemandirian Ekonomi Sultan Muda

Dari Tanah Kaya Sumber Daya, OJK Menenun Jalan Kemandirian Ekonomi Sultan Muda

Sumsel | Kamis, 19 November 2026 | 23:53 WIB

Prabowo dan Putin Gelar Pertemuan Empat Mata Selama Satu Jam, Bahas Apa?

Prabowo dan Putin Gelar Pertemuan Empat Mata Selama Satu Jam, Bahas Apa?

News | Kamis, 19 November 2026 | 21:50 WIB

BRIN Ungkap Belanja Riset Indonesia Baru 0,23 Persen PDB, Apa Dampaknya bagi Pendidikan Tinggi?

BRIN Ungkap Belanja Riset Indonesia Baru 0,23 Persen PDB, Apa Dampaknya bagi Pendidikan Tinggi?

News | Kamis, 19 November 2026 | 21:44 WIB

PMLI Terima Certificate of Approval Pelatihan Pandu Laut Dalam dari Kementerian Perhubungan

PMLI Terima Certificate of Approval Pelatihan Pandu Laut Dalam dari Kementerian Perhubungan

News | Kamis, 19 November 2026 | 21:39 WIB

Guru Saja Wajib S1, Mengapa Anggota DPR yang Digaji Ratusan Juta Cukup Lulusan SMA?

Guru Saja Wajib S1, Mengapa Anggota DPR yang Digaji Ratusan Juta Cukup Lulusan SMA?

News | Kamis, 19 November 2026 | 21:35 WIB

×