Buruh Waswas Aturan Baru Tembakau, Khawatir Gelombang PHK Meluas

Suara.com - Kalangan buruh mengkhawatirkan tiga rancangan regulasi pengendalian tembakau yang tengah disusun pemerintah berpotensi memicu gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK).

Pasalnya, aturan tersebut dinilai tidak hanya berdampak pada industri hasil tembakau, tetapi juga mengancam jutaan pekerja yang bergantung pada rantai pasok sektor tersebut.

Kekhawatiran itu disampaikan Wakil Presiden Dewan Pimpinan Pusat Konfederasi Serikat Buruh Muslimin Indonesia (DPP K-Sarbumusi), Soeharjono, menyusul pembahasan tiga rancangan aturan terkait pembatasan kadar nikotin dan TAR, larangan sejumlah bahan tambahan produk tembakau, serta standardisasi kemasan produk tembakau atau kemasan polos.

Menurut Soeharjono, sebelum menetapkan kebijakan, pemerintah perlu memperhitungkan dampaknya terhadap dunia ketenagakerjaan.

"Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan, setidaknya ada sekitar 6 juta jiwa yang akan terdampak apabila regulasi ini diberlakukan. Bukan hanya petani atau buruh tembakau, tetapi juga pekerja di industri turunannya hingga pedagang kecil. Karena itu pemerintah perlu mempertimbangkan dampak ketenagakerjaan sebelum menetapkan kebijakan," ujarnya seperti dikutip, Minggu (5/7/2026).

Ia menjelaskan, industri hasil tembakau memiliki rantai pasok yang panjang dan melibatkan banyak sektor.

Dampak regulasi tersebut tidak hanya akan dirasakan oleh pekerja di dalam pabrik rokok, tetapi juga petani tembakau, petani cengkeh, buruh linting, distributor, pekerja industri kreatif, hingga pedagang kelontong yang menggantungkan sebagian penghasilannya dari penjualan produk tembakau.

Soeharjono mengingatkan, apabila kebijakan baru membuat produksi industri hasil tembakau menurun, maka risiko PHK akan semakin besar di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih.

Karena itu, ia meminta pemerintah menyusun kebijakan kesehatan secara proporsional agar tidak memunculkan persoalan sosial dan ekonomi baru.

"Yang kami harapkan bukan berarti pemerintah mengabaikan aspek kesehatan. Kami mendukung upaya meningkatkan kesehatan masyarakat, tetapi kebijakan itu juga harus mempertimbangkan keberlangsungan tenaga kerja, petani, dan pelaku usaha. Jangan sampai tujuan melindungi kesehatan justru menimbulkan persoalan baru berupa meningkatnya pengangguran dan melemahnya ekonomi masyarakat," jelasnya.

Kekhawatiran serupa juga disampaikan Lembaga Seni Budaya Muslimin Indonesia Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (Lesbumi PBNU).

Organisasi tersebut menyatakan menolak tiga rancangan regulasi pengendalian tembakau yang sedang disiapkan Kementerian Kesehatan karena dinilai berpotensi mematikan ekosistem pertembakauan nasional.

Penolakan itu dituangkan dalam sebuah petisi yang telah disampaikan kepada Kementerian Kesehatan. Selain itu, petisi juga dikirimkan kepada Presiden Prabowo Subianto, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, pimpinan DPR RI, sejumlah kementerian, serta asosiasi pemerintah daerah.

Ketua Lesbumi PBNU Jadul Maula menilai kebijakan tersebut belum tentu efektif dari sisi kesehatan, namun hampir pasti membawa dampak besar terhadap masyarakat yang selama ini menggantungkan mata pencaharian di sektor pertembakauan.

"Peraturan ini tidak adil bagi rakyat ketika kondisi ekonomi kita sedang turun. Ketika ditambah dengan aturan ini, justru akan melemahkan semangat daya hidup rakyat kita. Oleh karena itu kami meminta rancangan peraturan tersebut dibatalkan karena dampak sosial, ekonomi, dan budayanya jauh lebih besar," bebernya.

Selain alasan ekonomi, Lesbumi berpandangan tembakau dan kretek telah menjadi bagian dari sejarah serta kebudayaan Nusantara. Karena itu, organisasi tersebut meminta pemerintah mempertimbangkan aspek sosial, budaya, dan ketenagakerjaan sebelum menerbitkan kebijakan yang berpotensi memengaruhi keberlangsungan industri hasil tembakau.