Buruh Waswas Aturan Baru Tembakau, Khawatir Gelombang PHK Meluas

Achmad Fauzi

Minggu, 05 Juli 2026 | 10:15 WIB
Buruh Waswas Aturan Baru Tembakau, Khawatir Gelombang PHK Meluas
Ilustrasi para buruh tembakau. [ist].
baca 10 detik
  • K-Sarbumusi khawatir tiga rancangan regulasi tembakau pemerintah dapat memicu gelombang PHK bagi jutaan pekerja di sektor industri terkait.
  • Pemerintah diminta mempertimbangkan dampak ekonomi terhadap enam juta pekerja, termasuk petani, buruh, dan pedagang di seluruh rantai pasok.
  • Lesbumi PBNU secara resmi menolak regulasi tersebut karena berpotensi mematikan ekosistem pertembakauan serta berdampak buruk bagi sosial budaya masyarakat.

Suara.com - Kalangan buruh mengkhawatirkan tiga rancangan regulasi pengendalian tembakau yang tengah disusun pemerintah berpotensi memicu gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK).

Pasalnya, aturan tersebut dinilai tidak hanya berdampak pada industri hasil tembakau, tetapi juga mengancam jutaan pekerja yang bergantung pada rantai pasok sektor tersebut.

Kekhawatiran itu disampaikan Wakil Presiden Dewan Pimpinan Pusat Konfederasi Serikat Buruh Muslimin Indonesia (DPP K-Sarbumusi), Soeharjono, menyusul pembahasan tiga rancangan aturan terkait pembatasan kadar nikotin dan TAR, larangan sejumlah bahan tambahan produk tembakau, serta standardisasi kemasan produk tembakau atau kemasan polos.

Menurut Soeharjono, sebelum menetapkan kebijakan, pemerintah perlu memperhitungkan dampaknya terhadap dunia ketenagakerjaan.

"Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan, setidaknya ada sekitar 6 juta jiwa yang akan terdampak apabila regulasi ini diberlakukan. Bukan hanya petani atau buruh tembakau, tetapi juga pekerja di industri turunannya hingga pedagang kecil. Karena itu pemerintah perlu mempertimbangkan dampak ketenagakerjaan sebelum menetapkan kebijakan," ujarnya seperti dikutip, Minggu (5/7/2026).

Petani tembakau yang ada di Indonesia. (Dok: Komunitas Kretek)
ilustrasi tembakau yang ada di Indonesia. (Dok: Komunitas Kretek)

Ia menjelaskan, industri hasil tembakau memiliki rantai pasok yang panjang dan melibatkan banyak sektor.

Dampak regulasi tersebut tidak hanya akan dirasakan oleh pekerja di dalam pabrik rokok, tetapi juga petani tembakau, petani cengkeh, buruh linting, distributor, pekerja industri kreatif, hingga pedagang kelontong yang menggantungkan sebagian penghasilannya dari penjualan produk tembakau.

Soeharjono mengingatkan, apabila kebijakan baru membuat produksi industri hasil tembakau menurun, maka risiko PHK akan semakin besar di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih.

Karena itu, ia meminta pemerintah menyusun kebijakan kesehatan secara proporsional agar tidak memunculkan persoalan sosial dan ekonomi baru.

"Yang kami harapkan bukan berarti pemerintah mengabaikan aspek kesehatan. Kami mendukung upaya meningkatkan kesehatan masyarakat, tetapi kebijakan itu juga harus mempertimbangkan keberlangsungan tenaga kerja, petani, dan pelaku usaha. Jangan sampai tujuan melindungi kesehatan justru menimbulkan persoalan baru berupa meningkatnya pengangguran dan melemahnya ekonomi masyarakat," jelasnya.

baca juga

Kekhawatiran serupa juga disampaikan Lembaga Seni Budaya Muslimin Indonesia Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (Lesbumi PBNU).

Organisasi tersebut menyatakan menolak tiga rancangan regulasi pengendalian tembakau yang sedang disiapkan Kementerian Kesehatan karena dinilai berpotensi mematikan ekosistem pertembakauan nasional.

Penolakan itu dituangkan dalam sebuah petisi yang telah disampaikan kepada Kementerian Kesehatan. Selain itu, petisi juga dikirimkan kepada Presiden Prabowo Subianto, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, pimpinan DPR RI, sejumlah kementerian, serta asosiasi pemerintah daerah.

Ketua Lesbumi PBNU Jadul Maula menilai kebijakan tersebut belum tentu efektif dari sisi kesehatan, namun hampir pasti membawa dampak besar terhadap masyarakat yang selama ini menggantungkan mata pencaharian di sektor pertembakauan.

"Peraturan ini tidak adil bagi rakyat ketika kondisi ekonomi kita sedang turun. Ketika ditambah dengan aturan ini, justru akan melemahkan semangat daya hidup rakyat kita. Oleh karena itu kami meminta rancangan peraturan tersebut dibatalkan karena dampak sosial, ekonomi, dan budayanya jauh lebih besar," bebernya.

Selain alasan ekonomi, Lesbumi berpandangan tembakau dan kretek telah menjadi bagian dari sejarah serta kebudayaan Nusantara. Karena itu, organisasi tersebut meminta pemerintah mempertimbangkan aspek sosial, budaya, dan ketenagakerjaan sebelum menerbitkan kebijakan yang berpotensi memengaruhi keberlangsungan industri hasil tembakau.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

Kalkulator Kecocokan Jodoh Online Menurut Primbon Jawa, Bantu Cek Keserasian Pasangan
Ikuti Kuisnya ➔
Gryffindor atau Slytherin? Cek Kepribadianmu di Kuis Asrama Hogwarts
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Leo Sih Kamu? Mengukur Tingkat Percaya Diri dan Karisma
Ikuti Kuisnya ➔
Kalkulator Weton Online, Cek Hari Lahir Menurut Penanggalan Jawa
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kacamata Apa yang Paling Cocok dengan Gayamu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Sepatu Mana yang Cocok dengan Kepribadianmu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan Si Zodiak Cancer?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Penasihat Presiden Cari Karyawan Korban PHK TikTok Tokopedia

Penasihat Presiden Cari Karyawan Korban PHK TikTok Tokopedia

Bisnis | Minggu, 05 Juli 2026 | 05:55 WIB

Kemnaker Klaim Belum Ada Laporan PHK di TikTok Tokopedia

Kemnaker Klaim Belum Ada Laporan PHK di TikTok Tokopedia

Bisnis | Sabtu, 04 Juli 2026 | 21:28 WIB

Kabar Tokopedia PHK Ribuan Karyawan, GOTO Bilang Begini

Kabar Tokopedia PHK Ribuan Karyawan, GOTO Bilang Begini

Bisnis | Sabtu, 04 Juli 2026 | 12:28 WIB

Terkini

Prabowo dan Putin Gelar Pertemuan Empat Mata Selama Satu Jam, Bahas Apa?

Prabowo dan Putin Gelar Pertemuan Empat Mata Selama Satu Jam, Bahas Apa?

News | Kamis, 19 November 2026 | 21:50 WIB

BRIN Ungkap Belanja Riset Indonesia Baru 0,23 Persen PDB, Apa Dampaknya bagi Pendidikan Tinggi?

BRIN Ungkap Belanja Riset Indonesia Baru 0,23 Persen PDB, Apa Dampaknya bagi Pendidikan Tinggi?

News | Kamis, 19 November 2026 | 21:44 WIB

PMLI Terima Certificate of Approval Pelatihan Pandu Laut Dalam dari Kementerian Perhubungan

PMLI Terima Certificate of Approval Pelatihan Pandu Laut Dalam dari Kementerian Perhubungan

News | Kamis, 19 November 2026 | 21:39 WIB

Guru Saja Wajib S1, Mengapa Anggota DPR yang Digaji Ratusan Juta Cukup Lulusan SMA?

Guru Saja Wajib S1, Mengapa Anggota DPR yang Digaji Ratusan Juta Cukup Lulusan SMA?

News | Kamis, 19 November 2026 | 21:35 WIB

Indeks CFX10 Bangkit ke Level 775,27, Kripto Cardano Pimpin Penguatan

Indeks CFX10 Bangkit ke Level 775,27, Kripto Cardano Pimpin Penguatan

Bisnis | Kamis, 19 November 2026 | 21:34 WIB

Megawati Tegaskan Pilih di Luar Pemerintahan: Kalau Diajak, Saya Bilang Terima Kasih

Megawati Tegaskan Pilih di Luar Pemerintahan: Kalau Diajak, Saya Bilang Terima Kasih

News | Kamis, 19 November 2026 | 21:26 WIB

Belum Genap Seminggu Rilis, GTA VI Diprediksi Balik Modal Rp18 Triliun!

Belum Genap Seminggu Rilis, GTA VI Diprediksi Balik Modal Rp18 Triliun!

Bisnis | Kamis, 19 November 2026 | 21:25 WIB

Praktis Tanpa Kabel, Ini Kelebihan dan Kekurangan Power Bank Wireless untuk iPhone

Praktis Tanpa Kabel, Ini Kelebihan dan Kekurangan Power Bank Wireless untuk iPhone

Tekno | Kamis, 19 November 2026 | 21:15 WIB

Momen Donald Trump Tidur saat Xi Jinping Bicara di Depan Prabowo dan Putin dalam KTT APEC

Momen Donald Trump Tidur saat Xi Jinping Bicara di Depan Prabowo dan Putin dalam KTT APEC

Video | Kamis, 19 November 2026 | 21:00 WIB

Eks Menkeu Malaysia Minta Rp57 T Gegara Asap Karhutla, Bakom RI: Presiden Sudah Minta Maaf

Eks Menkeu Malaysia Minta Rp57 T Gegara Asap Karhutla, Bakom RI: Presiden Sudah Minta Maaf

News | Kamis, 19 November 2026 | 20:56 WIB

×