Titipan Politik di Kursi Komisaris dan Direksi Makin Kuat di BUMN, Ini Datanya

Mohammad Fadil Djailani

Rabu, 08 Juli 2026 | 08:05 WIB
Titipan Politik di Kursi Komisaris dan Direksi Makin Kuat di BUMN, Ini Datanya
Pupuk Indonesia tercatat memliki komposisi non-profesional paling tinggi di BUMN saat ini.
baca 10 detik
  • Profesional dominan, tetapi politik masih menguasai banyak kursi BUMN.
  • Pupuk Indonesia menjadi BUMN dengan porsi profesional terendah (43%).
  • Perbankan dan anak usaha BUMN cenderung memiliki tata kelola yang lebih profesional.

Suara.com - Gelombang perombakan direksi dan komisaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dilakukan pemerintah era Presiden Prabowo Subianto belum sepenuhnya menghilangkan aroma titipan politik di tubuh perusahaan pelat merah.

Data komposisi jajaran Board of Directors (BOD) dan Board of Commissioners (BOC) di sejumlah BUMN justru menunjukkan bahwa kursi strategis masih banyak diisi figur berlatar belakang politik maupun mantan pejabat pemerintahan.

Berdasarkan penelusuran Suara.com komposisi direksi dan komisaris di kelompok profesional memang menjadi mayoritas di berbagai BUMN. Namun, porsi tokoh politik dan eks pejabat pemerintah masih mencapai seperempat hingga hampir setengah dari total pengurus di sejumlah perusahaan.

Kondisi tersebut memunculkan kembali pertanyaan lama mengenai sejauh mana reformasi tata kelola BUMN benar-benar berjalan berdasarkan merit system atau masih dipengaruhi kepentingan politik.

Dalam praktik tata kelola perusahaan modern, keberagaman memang menjadi salah satu prinsip penting. Direktur NEXT Indonesia Center Herry Gunawan menyebut konsep tersebut dikenal sebagai board diversity, yaitu menghadirkan anggota dewan komisaris dari berbagai latar belakang agar proses pengambilan keputusan tidak bersifat homogen.

Namun, diversity bukan berarti menghapus kompetensi. Menurut Herry, perbedaan pengalaman harus tetap dibangun di atas fondasi kepatutan, kapasitas, pengalaman organisasi, rekam jejak korporasi, atau kompetensi akademik.

Jika seseorang sama sekali tidak memiliki pengalaman mengawasi organisasi besar maupun memahami tata kelola perusahaan, keberadaannya justru dikhawatirkan menjadi beban, bukan nilai tambah.

"Kalau komisaris gak pernah kerja atau punya pengalaman, misalnya di bidang korporasi, lembaga publik, atau tidak ada kompetensi akademik, yang kasihan BUMN. Gak dapat apa-apa, kecuali jadi beban," kata Herry kepada Suara.com Senin (6/7/2026).

Herry Gunawan juga menilai masih terdapat persoalan kepatuhan terhadap aturan. Ia menyoroti adanya pengurus partai politik yang diangkat menjadi komisaris, padahal Peraturan Menteri BUMN Tahun 2023 mengatur larangan tertentu terkait organ dan sumber daya manusia BUMN.

baca juga

Jika melihat publikasi masing-masing dari perusahaan BUMN saat ini, komposisi non-profesional paling tinggi tercatat berada di Pupuk Indonesia, di mana hanya 43% jajaran direksi dan komisaris berasal dari kalangan profesional. Sisanya terdiri dari 36% mantan pejabat pemerintah serta 21% tokoh politik.

Situasi serupa terlihat di Antam, yang memiliki 50% profesional, sementara separuh lainnya berasal dari unsur militer dan kepolisian (17%), politik (8%), serta mantan pejabat pemerintah (25%).

Di Agrinas Palma Nusantara, profesional hanya mencapai 50%, sedangkan 33% berasal dari militer dan kepolisian serta 17% eks pejabat pemerintah.

Komposisi yang relatif seimbang antara profesional dan non-profesional juga terlihat di MIND ID dengan 53% profesional, 29% eks pemerintah, dan 18% berlatar belakang militer.

Sementara itu, Pertamina mencatat 53% profesional, namun hampir sepertiga jajarannya atau 29% berasal dari kalangan pemerintahan serta 12% militer dan 6% politik.

Di sisi lain, sejumlah perusahaan menunjukkan dominasi profesional yang jauh lebih besar.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

Kalkulator Kecocokan Jodoh Online Menurut Primbon Jawa, Bantu Cek Keserasian Pasangan
Ikuti Kuisnya ➔
Gryffindor atau Slytherin? Cek Kepribadianmu di Kuis Asrama Hogwarts
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Leo Sih Kamu? Mengukur Tingkat Percaya Diri dan Karisma
Ikuti Kuisnya ➔
Kalkulator Weton Online, Cek Hari Lahir Menurut Penanggalan Jawa
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kacamata Apa yang Paling Cocok dengan Gayamu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Sepatu Mana yang Cocok dengan Kepribadianmu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan Si Zodiak Cancer?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Momen PM India Narendra Modi Pidato di Parlemen RI

Momen PM India Narendra Modi Pidato di Parlemen RI

Foto | Rabu, 08 Juli 2026 | 06:30 WIB

Danantara Lebur 4 BUMN Manajer Investasi

Danantara Lebur 4 BUMN Manajer Investasi

Bisnis | Selasa, 07 Juli 2026 | 20:29 WIB

PM Narendra Modi Perkenalkan Visi Gangga-Mahakam, Ajak Indonesia Masuki Era Baru

PM Narendra Modi Perkenalkan Visi Gangga-Mahakam, Ajak Indonesia Masuki Era Baru

News | Selasa, 07 Juli 2026 | 18:35 WIB

Terkini

PKS Minta Menhut Tak Izinkan Pemindahan Badak Jawa dari Ujung Kulon ke Alas Purwo

PKS Minta Menhut Tak Izinkan Pemindahan Badak Jawa dari Ujung Kulon ke Alas Purwo

News | Sabtu, 21 November 2026 | 08:05 WIB

Prabowo Hadiri Forum Bisnis Indonesia-China, 35 Kesepakatan Capai Rp274 Triliun

Prabowo Hadiri Forum Bisnis Indonesia-China, 35 Kesepakatan Capai Rp274 Triliun

Foto | Sabtu, 21 November 2026 | 08:00 WIB

Sequis UI Ultra Run 2026 Bukan Sekadar Lomba, Ada Misi Beasiswa untuk Mahasiswa

Sequis UI Ultra Run 2026 Bukan Sekadar Lomba, Ada Misi Beasiswa untuk Mahasiswa

Bisnis | Sabtu, 21 November 2026 | 07:51 WIB

Dipecat Usai Selingkuhi Istri TNI, Aiptu D Tolak Putusan Sidang Etik

Dipecat Usai Selingkuhi Istri TNI, Aiptu D Tolak Putusan Sidang Etik

Jatim | Sabtu, 21 November 2026 | 07:43 WIB

Tarif Kurir Online Tak Lagi Sekadar Ongkir, Kemkomdigi Kaji Biaya Risiko hingga Waktu Tunggu

Tarif Kurir Online Tak Lagi Sekadar Ongkir, Kemkomdigi Kaji Biaya Risiko hingga Waktu Tunggu

Tekno | Sabtu, 21 November 2026 | 07:37 WIB

Pengangguran Bandar Lampung Turun Tajam, Tapi 43 Ribu Warga Masih Menganggur

Pengangguran Bandar Lampung Turun Tajam, Tapi 43 Ribu Warga Masih Menganggur

Lampung | Sabtu, 21 November 2026 | 07:35 WIB

Awasi Pasar Modal RI, Nasdaq Bakal Berkantor di BEI

Awasi Pasar Modal RI, Nasdaq Bakal Berkantor di BEI

Bisnis | Sabtu, 21 November 2026 | 07:35 WIB

Cakra Adi Negara Ditangkap Usai Dilaporkan Aktivis AMPB atas Dugaan Pencemaran Nama Baik

Cakra Adi Negara Ditangkap Usai Dilaporkan Aktivis AMPB atas Dugaan Pencemaran Nama Baik

News | Sabtu, 21 November 2026 | 07:13 WIB

Kebakaran Landa Permukiman Badui, Puluhan Keluarga Mengungsi

Kebakaran Landa Permukiman Badui, Puluhan Keluarga Mengungsi

Foto | Sabtu, 21 November 2026 | 07:00 WIB

Momen Prabowo dan Xi Jinping Bahas Kerja Sama Ekonomi Dua Negara

Momen Prabowo dan Xi Jinping Bahas Kerja Sama Ekonomi Dua Negara

Foto | Sabtu, 21 November 2026 | 06:00 WIB

×