Perkuat Hilirisasi Sawit, Kemenkop Dorong Koperasi dan LPDB Buka Akses Pembiayaan

Suara.com - Kementerian Koperasi Republik Indonesia menegaskan komitmennya memperkuat ekonomi kerakyatan melalui pengembangan hilirisasi sawit berbasis koperasi.

Komitmen tersebut mengemuka dalam Seminar Nasional Optimalisasi dan Hilirisasi Sawit Berbasis Koperasi yang digelar di Gedung OPP Room Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin, Selasa (11/8/2026), dengan melibatkan sekitar 1.000 peserta yang terdiri dari petani sawit, asosiasi, kelompok tani, perangkat daerah, hingga pengurus koperasi.

Seminar ini menghadirkan Menteri Koperasi, Ferry Juliantono dan Direktur Utama PT Agrinas Palma Nusantara, Mohammad Abdul Ghani sebagai pembicara utama, dengan Deputi Pengembangan Usaha Kementerian Koperasi, Panel Barus sebagai moderator.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Menteri Koperasi Farida Farichah, Bupati Musi Banyuasin Toha Tohet, Wakil Bupati Musi Banyuasin Abdur Rohman Husen, Sekretaris Kementerian Koperasi Ahmad Zabadi, Direktur Utama LPDB Koperasi Krisdianto, serta Direktur Umum dan Hukum LPDB Koperasi Deva Rachman.

Dalam pemaparannya, Direktur Utama PT Agrinas Palma Nusantara Mohammad Abdul Ghani menyatakan membuka secara luas terhadap kolaborasi antara koperasi petani sawit dan PT Agrinas Palma Nusantara, khususnya dalam pengelolaan kebun sawit dan pengembangan hilirisasi.

Menurutnya, koperasi harus menjadi mitra strategis utama dalam pengelolaan industri sawit bukan lagi pihak swasta, sehingga nilai tambah dari sektor sawit dapat dinikmati langsung oleh petani.

Sementara itu, Menteri Koperasi Ferry Juliantono menegaskan bahwa pemerintah mendukung penuh berbagai skema kerja sama antara petani sawit rakyat dengan PT Agrinas Palma Nusantara. Ia menilai, dominasi sektor swasta dalam industri sawit nasional perlu diimbangi dengan penguatan peran koperasi sebagai pilar ekonomi rakyat.

Ferry menekankan bahwa semangat Pasal 33 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menjadi landasan utama dalam membangun model pengelolaan sawit yang lebih adil dan berkeadilan.

“Kami Kementerian Koperasi bersama dengan LPDB Koperasi akan membantu, mendampingi, dan tentunya membiayai koperasi petani sawit yang mengelola lahan bersama Agrinas Palma. Kami ingin koperasi menjadi bagian penting dari rantai industri sawit nasional, mulai dari produksi hingga hilirisasi,” ujar Ferry.

Ia juga mendorong koperasi-koperasi sawit untuk mendirikan pabrik pengolahan kelapa sawit (PKS) secara mandiri dengan memanfaatkan skema pembiayaan dana bergulir LPDB Koperasi serta dukungan pembiayaan lainnya.

Pembiayaan Sektor Produktif
Sementara itu, Direktur Utama LPDB Koperasi Krisdianto menegaskan bahwa LPDB Koperasi siap menjadi mitra pembiayaan strategis bagi koperasi peoduktif yang ingin membangun kapasitas industri, memperkuat kelembagaan, dan masuk ke sektor hilirisasi.

Menurut Krisdianto masa depan industri sawit Indonesia tidak hanya bergantung pada peningkatan produksi, tetapi juga pada penguatan kelembagaan koperasi sebagai pemilik dan pengelola nilai tambah.

“Apa yang disampaikan Bapak Menteri Koperasi dan Direktur Utama PT Agrinas Palma Nusantara sejalan dengan arah transformasi pembiayaan sektor riil yang sedang didorong LPDB Koperasi. Petani tidak boleh berhenti sebagai pemasok tandan buah segar, tetapi harus naik kelas menjadi pelaku industri melalui koperasi. Di sinilah pembiayaan dana bergulir hadir sebagai instrumen untuk memperkuat kelembagaan, membangun fasilitas pengolahan, dan meningkatkan posisi tawar petani,” kata Krisdianto.

Ia menambahkan bahwa LPDB Koperasi tidak hanya menyediakan akses pembiayaan, tetapi juga mendukung koperasi melalui pendekatan pendampingan, penguatan tata kelola, dan peningkatan kapasitas usaha agar pembiayaan yang diberikan benar-benar produktif dan berkelanjutan.

“Kami ingin koperasi menjadi entitas bisnis yang sehat, profesional, dan mampu mengelola rantai nilai dari hulu hingga hilir. Ketika koperasi memiliki pabrik pengolahan, akses pasar, dan manajemen yang baik, maka manfaat ekonomi akan kembali kepada anggota koperasi, yaitu para petani. Itulah esensi ekonomi kerakyatan yang diamanatkan konstitusi,” ujarnya.