3 Mandat Baru dari Prabowo untuk OJK di Momen 17 Agustus, Apa Saja?

Suara.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus memantapkan perannya dalam menjadikan sektor jasa keuangan sebagai motor penggerak untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.

Komitmen ini diwujudkan melalui penguatan stabilitas dan integritas industri, perluasan akses keuangan yang aman, serta optimalisasi pembiayaan pada sektor ekonomi produktif.

Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi, menekankan bahwa industri jasa keuangan dituntut memiliki daya tahan tinggi terhadap berbagai gejolak global. Selain itu, sektor ini juga harus adaptif merespons pesatnya perkembangan teknologi, namun tetap menjadikan kepentingan nasional sebagai prioritas utama.

"Untuk memperkuat Indonesia yang berdaulat, kita harus memastikan sektor jasa keuangan tetap stabil dan berintegritas. Pengawasan kita harus tangguh, adaptif terhadap teknologi, tegas dalam menegakkan aturan, dan selalu berorientasi pada kepentingan bangsa," papar Friderica dalam keterangan resminya, Senin (17/8/2026).

Guna menciptakan keadilan ekonomi, OJK secara agresif mendorong pemerataan akses layanan keuangan yang terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat.

Target utamanya mencakup pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), perempuan, generasi muda, hingga masyarakat di kawasan Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T).

Namun, Friderica mengingatkan bahwa inovasi digital dan perluasan akses tersebut wajib dikawal oleh literasi yang memadai serta sistem perlindungan konsumen yang tangguh.

"Inklusi harus sejalan dengan literasi. Kemajuan digital harus membuka pintu kesempatan bagi masyarakat, bukan justru menciptakan ruang baru bagi penipuan, penyalahgunaan data, atau praktik yang merugikan," tegasnya.

Di sisi lain, sektor jasa keuangan juga didorong agar lebih aktif mengucurkan pembiayaan untuk kegiatan yang mampu menciptakan lapangan kerja, memperkokoh hilirisasi industri, serta mendukung transisi menuju ekonomi hijau yang berkelanjutan.

Tiga Mandat Strategis dari Negara

Di hadapan ribuan pegawainya, Friderica turut menyoroti amanat krusial yang diberikan oleh Presiden RI Prabowo Subianto dalam Pidato Kenegaraan Sidang Tahunan MPR RI pada 14 Agustus 2026 lalu. Ia menyebut bertambahnya kewenangan ini sebagai bentuk kepercayaan besar negara yang harus dijaga oleh seluruh insan OJK.

Setidaknya terdapat tiga mandat strategis yang kini menjadi fokus utama OJK:

Pembangunan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis (BMKS): OJK ditugaskan untuk mengawal pembentukan pasar komoditas yang kredibel dan transparan demi mewujudkan Indonesia Reference Price. Langkah ini bertujuan memperkuat kedaulatan negara atas mineral strategisnya.

Reformasi Pasar Modal: OJK akan terus melanjutkan agenda penguatan kelembagaan, termasuk rencana demutualisasi Bursa Efek. Tujuannya adalah menciptakan pasar modal yang semakin dalam, likuid, kompetitif, dan dipercaya oleh investor global.

Penguatan Pasar Karbon Nasional: Melalui optimalisasi Sistem Registri Unit Karbon (SRUK), OJK berupaya membangun ekosistem pasar karbon yang transparan dan mampu terintegrasi langsung dengan pasar karbon internasional.

"Membangun bursa komoditas ini bukan semata-mata soal infrastruktur pasar, melainkan bagian dari upaya memperkuat kedaulatan Indonesia demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat," pungkas Friderica.