DPR Setuju Bahas RAPBN 2027, Anggaran MBG Jadi Sorotan

Suara.com - Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR) menyetujui pembahasan lanjutan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau RAPBN 2027. Sejumlah fraksi menyampaikan pandangan terhadap RAPBN 2027, termasuk terkait anggaran program Makan Bergizi Gratis atau MBG yang menelan anggaran jumbo.

“Sebagaimana diketahui bahwa pemerintah sudah menyampaikan keterangan atas RUU tentang APBN tahun anggaran 2027 beserta nota keuangannya pada Rapat Paripurna 14 Agustus 2026 yang lalu, dan sesuai dengan Pasal 168 Ayat 2 Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib bahwa fraksi diberikan kesempatan untuk memberikan pandangan umum dalam Rapur atas Rancangan Undang-Undang APBN,” kata Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-2 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026-2027, di Jakarta, Selasa (18/8/2026).

Budi Sulistyono Kanang, anggota DRP dari Fraksi PDI Perjuangan menyoroti pelaksanaan program MBG. Ia mengatakan alokasi anggaran MBG yang mencapai Rp242 triliun harus lebih memenuhi prinsip yang tepat sasaran. Pelaksanaannya harus mengurangi berbagai risiko, baik dari sisi kapasitas fiskal, pengelolaan anggaran, tata kelola makanan bergizi, serta kelompok penerima manfaat yang inklusif.

“Anak-anak sekolah di daerah terpencil, tertinggal, terisolir masih perlu mendapatkan perhatian. Belanja negara yang efisien, yang berkualitas harus ditunjukkan dengan menetapkan indikasi kualitas belanja di setiap kementerian atau lembaga dengan indikator yang terukur,” kata Kanang.

Sementara itu, Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Nurul Arifin mengapresiasi target pertumbuhan ekonomi 2027 yang ditetapkan sebesar 6 persen.

Partai Golkar memandang pencapaian target tersebut membutuhkan penguatan sumber-sumber pertumbuhan yang mampu meningkatkan kapasitas produksi dan produktivitas perekonomian secara berkelanjutan.

"Untuk itu, Fraksi Partai Golkar meminta penjelasan pemerintah mengenai strategi untuk mencapai pertumbuhan ekonomi berkualitas, terutama dalam menghasilkan penciptaan lapangan kerja, perluasan kesempatan ekonomi, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat," katanya pula.

Adapun Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra Kamrussamad dalam tanggapannya mendukung peningkatan rasio pajak (tax ratio) dari 9,31 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) pada 2025 menjadi 10,4 persen pada 2027.

"Kami mendorong pemerintah untuk mengambil langkah strategis agar rasio pajak ini konsisten bertahan di angka dua digit seiring dengan membesarnya skala ekonomi nasional sistem perpajakan kita harus lebih adaptif," ujar Kamrussamad.

Pemerintah menetapkan sejumlah asumsi dasar ekonomi makro dalam RAPBN 2027. Pertumbuhan ekonomi nasional ditargetkan mencapai 6 persen secara tahunan (year on year/yoy).

Selain itu, inflasi pada 2027 ditargetkan terjaga pada kisaran 2,5 persen. Suku bunga Surat Berharga Negara (SBN) tenor 10 tahun diperkirakan sebesar 6,9 persen, sedangkan nilai tukar rupiah diproyeksikan berada pada kisaran Rp17.500 per dolar Amerika Serikat (AS).

Harga minyak mentah Indonesia (Indonesian Crude Price/ICP) diperkirakan sebesar 75 dolar AS per barel. Sementara itu, lifting minyak ditargetkan mencapai 610.000 barel per hari dan lifting gas sebesar 954.000 barel setara minyak per hari.

Dari sisi target pembangunan, tingkat kemiskinan pada 2027 ditargetkan turun menjadi 6,0-6,5 persen, dibandingkan target APBN 2026 sebesar 6,5-7,5 persen. Penurunan tersebut diharapkan didukung oleh pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat dan pelaksanaan APBN yang efektif.

Tingkat pengangguran terbuka pada 2027 juga ditargetkan turun menjadi 4,30-4,87 persen, dibandingkan target 2026 sebesar 4,44-4,96 persen.

Selain itu, rasio gini ditargetkan membaik menjadi 0,362-0,367 dari target 2026 sebesar 0,377-0,380. Indeks modal manusia juga ditargetkan meningkat menjadi 0,575.