Pengganti LPG 3 Kg Tak Bisa Serentak, CNG Akan Diuji Bertahap

Suara.com - Kepala Pusat Energi dan Pangan INDEF Abra Talattov menilai, rencana pengembangan Compressed Natural Gas (CNG) Merah Putih sebagai alternatif LPG 3 kilogram perlu dilakukan secara bertahap.

Ia menjelaskan, konsep CNG clustering dapat menjadi langkah awal untuk menguji penggunaan CNG sebagai alternatif LPG 3 kg di wilayah yang paling siap.

"Pengembangan CNG untuk rumah tangga merupakan peluang yang perlu didorong. Ketergantungan terhadap LPG impor membuat Indonesia rentan terhadap perubahan harga internasional, nilai tukar, dan gangguan rantai pasok. Pemanfaatan gas domestik dapat memperkuat kemandirian energi. Namun, CNG tidak dapat langsung menggantikan LPG 3 kg di seluruh Indonesia. Implementasinya harus dimulai secara selektif dan bertahap," ujar Abra di Jakarta, Senin (28/9/2026).

Menurut Abra, CNG clustering mengintegrasikan sumber gas, fasilitas kompresi dan pengisian, sistem pengangkutan, serta konsumen dalam satu wilayah layanan.

Pendekatan tersebut dinilai dapat menekan biaya logistik sekaligus memudahkan pengawasan. Pemerintah juga bisa menguji keandalan rantai pasok CNG sebelum memperluas program ke wilayah lain.

"Pemerintah sebaiknya memulai dari klaster yang paling siap. Setiap klaster harus memiliki sumber gas yang jelas, jarak distribusi relatif pendek, konsumen yang memadai, dan infrastruktur pendukung yang tersedia. Rantai pasoknya juga harus dapat dipertanggungjawabkan dari hulu hingga rumah tangga. Harus jelas siapa pemasok gas, operator fasilitas, distributor, dan penanggung jawab keselamatan. Dengan desain tersebut, risiko pada tahap awal dapat ditekan," kata Abra.

Abra mengatakan, lokasi klaster perlu mempertimbangkan kedekatan dengan sumber gas, fasilitas pemrosesan, jaringan pipa, atau fasilitas distribusi yang sudah tersedia.

Selain jumlah rumah tangga penerima LPG 3 kg, pemerintah perlu menghitung jarak angkut, kepadatan konsumen, kondisi jalan, dan akses distribusi.

“Klaster yang ideal memiliki pasokan cukup, jarak angkut pendek, permintaan terkonsentrasi, dan akses distribusi yang baik. Kombinasi itu penting agar fasilitas CNG dapat dimanfaatkan secara optimal. Harga di tingkat konsumen juga harus tetap terjangkau tetapi harus memperhatikan keekonomian Badan Usaha agar menjamin pengelolaan infrastruktur yang berkelanjutan, andal dan aman. Pendekatan klaster dapat diterapkan di daerah yang belum memiliki jaringan gas, tetapi masih berada dalam radius distribusi CNG yang ekonomis. Dalam kondisi tersebut, CNG dapat menjadi jembatan sebelum jaringan pipa tersedia,” kata Abra.

Dalam masa transisi, konsumen CNG juga tidak harus berasal dari rumah tangga saja. Permintaan dapat digabungkan dengan UMKM, pasar tradisional, rumah makan, sekolah, rumah sakit, dan fasilitas publik.

Namun, penambahan konsumen tersebut tidak boleh mengurangi prioritas pasokan untuk rumah tangga.

"Pemerintah harus memastikan kelompok pengguna utama CNG dapat memperkuat keekonomian klaster, bukan menciptakan persaingan pasokan. Alokasi gas untuk setiap kelompok pengguna perlu ditetapkan secara jelas. Setiap klaster juga harus memiliki cadangan untuk menghadapi kenaikan permintaan atau gangguan distribusi. Keberhasilannya tidak cukup diukur dari jumlah tabung yang dibagikan. Indikator utamanya adalah kontinuitas pasokan, keterjangkauan harga, kemudahan akses, dan keselamatan," imbuh Abra.

Setiap klaster awal perlu menjadi proyek percontohan. Pemerintah dapat mengevaluasi biaya distribusi, harga akhir, waktu pengisian ulang, kemudahan penggunaan, penerimaan konsumen, dan keselamatan sebelum memperluas program.

Penerapan CNG clustering juga tidak semestinya langsung menghapus LPG 3 kg. LPG perlu tetap tersedia sampai pasokan CNG terbukti andal dan fasilitas distribusinya mudah dijangkau.

"Transisi tidak boleh menambah beban rumah tangga miskin dan usaha mikro. Perhitungan harga harus mencakup biaya tabung, penyesuaian kompor, regulator, transportasi, serta waktu untuk memperoleh pasokan. Jangan sampai penghematan negara justru berubah menjadi biaya tambahan bagi masyarakat. CNG harus memberikan manfaat nyata dari sisi harga, kemudahan, dan keandalan. Jika masih diperlukan subsidi, skemanya harus transparan dan tepat sasaran," tegas Abra.

Selain keekonomian, keselamatan juga menjadi perhatian karena CNG disimpan pada tekanan tinggi. Tabung, katup, regulator, fasilitas pengisian, kendaraan pengangkut, dan tempat penyimpanan harus memenuhi standar serta sertifikasi.

Kepastian pasokan gas dari hulu juga menjadi faktor penting dalam pengembangan CNG clustering.

"Keberhasilan klaster pada akhirnya bergantung pada kepastian pasokan gas dari hulu. Setiap klaster harus memiliki alokasi, kontrak pasokan, dan rencana cadangan yang jelas. Pemerintah membutuhkan neraca gas regional untuk menentukan lokasi prioritas dan menjaga keseimbangan dengan kebutuhan industri, kelistrikan, pupuk, serta sektor lainnya. Peta jalan CNG harus memuat sumber pasokan, kebutuhan investasi, model distribusi, standar keselamatan, perlindungan konsumen, dan jadwal evaluasi. Prinsipnya, mulailah dari wilayah yang paling siap, uji berdasarkan bukti, lindungi konsumen, lalu perluas secara bertahap," pungkas Abra.