- Menteri Investasi Rosan Roeslani menyatakan investor asing kini dapat mengurus izin KITAS terpusat di kementeriannya pada Selasa, 6 Oktober 2026.
- Pemerintah menerapkan kebijakan perizinan investasi dan pekerja asing terpusat di satu lembaga agar prosesnya selesai dalam waktu enam hari.
- Strategi penyederhanaan birokrasi perizinan tersebut dilakukan untuk memberikan kepastian hukum dan meningkatkan iklim investasi di Indonesia secara optimal.
Suara.com - Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani terus memanjakan para investor agar nyaman berinvestasi di Indonesia. Salah satunya, dengan mengakomodir perizinan Kartu izin Tinggal Terbatas (KITAS) para pekerja asing.
Ia menjelaskan, perizinan KITAS harus melalui Kementerian Imigrasi dan Kementerian Ketenagakerjaan.
Namun, para investor tak perlu mengurus izin KITAS di dua kementerian tersebut, cukup di Kementerian Investasi dan Hiliriasi/BKPM.
Dengan kata lain, semua perizinan investasi hingga pekerja asing bisa dilakukan serentak di satu lembaga.

"Kami telah menandatangani kesepakatan dengan Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian Imigrasi, dalam dua bulan ke depan, seluruh perizinan utama akan diterbitkan oleh Kementerian Investasi kami," ujarnya dalam Indonesia Sustainable Forum, di Grand Ballroom Kempinski, Jakarta, Selasa (6/10/2026).
Menurut Rosan, dengan semua terpusat di Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM perizinan investasi juga akan lebih cepat. Dia berjanji, perizinan investasi hingga KITAS akan selesai dalam enam hari.
"Untuk perizinan utama, Anda hanya perlu menunggu enam hari, dan kami akan menerbitkannya secara otomatis," ucapnya.
Bos Danantara ini menambahkan, lewat strategi ini, pemerintah menciptakan kepastian perizinan investasi kepada para investor. Secara tidak langsung, juga akan meningkatkan iklim investasi Indonesia.
Sebab, Rosan menilai, investasi jika dikelola dengan baik justru akan memberikan kesejahteraan bagi khalayak banyak.
"Indonesia berkomitmen membangun masa depan ekonomi yang tangguh, lebih kompetitif, dan lebih berkelanjutan. Sumber daya, pasar, dan ambisi itu ada di sini. Arah kebijakannya pun jelas," pungkasnya.