- ULN Indonesia mencapai US$459,3 miliar pada Agustus 2026, tumbuh 5,6% yoy.
- ULN pemerintah naik 3,3%, sedangkan ULN swasta turun 0,8% secara tahunan.
- Rasio ULN terhadap PDB mencapai 30,9%, di tengah meningkatnya utang sektor publik.
Suara.com - Utang luar negeri (ULN) Indonesia terus membengkak hingga mencapai US$459,3 miliar atau sekitar Rp7.578 triliun pada Agustus 2026. Posisi tersebut meningkat 5,6% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, dengan kenaikan terutama didorong oleh utang pemerintah dan bank sentral di tengah penurunan utang swasta.
Berdasarkan data Bank Indonesia (BI), Kamis (15/10/2026) posisi ULN Indonesia pada Agustus 2026 setara dengan sekitar Rp7.578 triliun, dengan asumsi kurs Rp16.500 per dolar AS. Angka ini menunjukkan besarnya kewajiban eksternal yang harus dikelola Indonesia di tengah kebutuhan pembiayaan pembangunan dan menjaga stabilitas ekonomi.
ULN pemerintah tercatat sebesar US$220,9 miliar atau sekitar Rp3.645 triliun. Nilai tersebut tumbuh 3,3% secara tahunan (year-on-year/yoy), terutama dipengaruhi oleh aliran masuk investasi asing ke Surat Berharga Negara (SBN).

Di sisi lain, ULN bank sentral turut meningkat seiring kenaikan kepemilikan investor nonresiden pada instrumen moneter Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI). Langkah ini merupakan bagian dari strategi operasi moneter BI untuk mendukung stabilitas nilai tukar rupiah.
Meski demikian, peningkatan ULN publik membuat kenaikan utang nasional tetap menjadi perhatian. Ketergantungan pada pembiayaan eksternal, termasuk melalui kepemilikan asing atas instrumen keuangan domestik, perlu diimbangi dengan pengelolaan risiko yang cermat agar tidak menambah tekanan ketika kondisi pasar keuangan global berubah.
Sementara itu, ULN swasta justru mengalami kontraksi 0,8% yoy menjadi US$195,6 miliar atau sekitar Rp3.227 triliun. Penurunan tersebut terjadi pada kelompok perusahaan nonkeuangan sebesar 0,8% dan perusahaan keuangan sebesar 0,6%.
Berdasarkan sektor ekonomi, ULN swasta terkonsentrasi pada industri pengolahan, jasa keuangan dan asuransi, pengadaan listrik dan gas, serta pertambangan dan penggalian. Keempat sektor tersebut menyumbang 80,5% dari total ULN swasta.
Konsentrasi ini membuat perkembangan utang luar negeri swasta berkaitan erat dengan kebutuhan pendanaan sektor-sektor utama perekonomian. Kemampuan perusahaan menghasilkan pendapatan dan memenuhi kewajiban valas menjadi faktor penting, terutama bagi peminjam yang memiliki pendapatan dalam rupiah tetapi kewajiban dalam mata uang asing.
BI menyatakan struktur ULN Indonesia masih terjaga. Rasio ULN terhadap produk domestik bruto (PDB) tercatat sebesar 30,9% pada Agustus 2026, dengan komposisi utang yang didominasi pinjaman berjangka panjang. Utang pemerintah maupun swasta juga didominasi ULN jangka panjang.
Pemerintah menyatakan ULN dimanfaatkan untuk membiayai berbagai sektor, termasuk jasa kesehatan dan kegiatan sosial yang menyerap 22% dari total ULN pemerintah, administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib sebesar 20,7%, serta jasa pendidikan sebesar 16,2%. Sektor konstruksi menyumbang 11,4%, sedangkan transportasi dan pergudangan sebesar 8,5%.