3 Bulan Tambang Emas Milik Kristalin Ekalestari Ditutup Satgas PKH, IUP Dicabut Tanpa Kejelasan ESDM

Suara.com - Operasi tambang emas PT Kristalin Ekalestari (PT KEL) di Distrik Makimi, Kabupaten Nabire, Papua Tengah, berhenti sejak Juli 2026 setelah wilayah kegiatan perusahaan ditertibkan Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH). Namun, hampir tiga bulan berlalu, kepastian kelanjutan usaha perusahaan belum juga diperoleh, sementara aktivitas pihak lain justru terdeteksi di dalam wilayah izin tambang tersebut.

Berdasarkan dokumen yang diterima Suara.com Rabu (21/10/2026) PT KEL merupakan pemegang dua Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi emas yang diterbitkan pada September 2020. Izin pertama mencakup wilayah seluas 198 hektare, sedangkan izin kedua seluas 3.500 hektare.

Permasalahan bermula ketika Satgas PKH memasang plang di wilayah kegiatan PT KEL pada 10 Juli 2026. Pemasangan plang tersebut pada pokoknya membatasi penguasaan dan pemindahan objek tanpa izin Satgas. Sejak itu, aktivitas operasional perusahaan tidak dapat berjalan normal.

Hingga Oktober 2026, PT KEL masih menunggu kejelasan mengenai dasar penertiban, cakupan wilayah yang menjadi objek tindakan, hasil verifikasi lapangan, serta mekanisme penyelesaian persoalan yang membelit kegiatan pertambangannya.

Di tengah ketidakpastian tersebut, perusahaan mengaku mendokumentasikan keberadaan pihak lain beserta alat berat di dalam maupun sekitar wilayah izin usaha pertambangan (WIUP) sejak akhir Agustus hingga setidaknya 13 September 2026.

Aktivitas yang terdokumentasi antara lain penggunaan ekskavator, kendaraan pengangkut, peralatan penyaringan material, penggalian, serta kegiatan yang disebut sebagai test pit atau pengujian melalui penggalian tanah.

Persoalan semakin menjadi perhatian setelah Tim Eksplorasi Logam Tanah Jarang (LTJ) hasil kerja sama Badan Industri Mineral (BIM), Universitas Padjadjaran (Unpad), dan Universitas Papua (Unipa) menyampaikan surat pada 1 September 2026. Surat tersebut menyatakan kegiatan pengumpulan data geologi mereka di Nabire berada di dalam area Blok IUP PT KEL.

Namun, belum terdapat bukti yang cukup untuk memastikan seluruh aktivitas pihak lain tersebut dilakukan oleh atau berada di bawah kendali Satgas PKH. Identitas, kewenangan, serta dasar hukum masing-masing pihak yang beraktivitas di lokasi tersebut masih perlu diperjelas.

Selain persoalan aktivitas pihak lain, PT KEL juga menghadapi ketidakpastian dalam penyelesaian aspek lingkungan dan penggunaan kawasan hutan.

Berdasarkan surat KLH/BPLH Nomor B.136/C.5/HMS.3.5/09/2026, lokasi kegiatan PT KEL berada di kawasan Hutan Produksi (HP) dan sebagian bertumpang susun dengan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) milik PT Jati Dharma Indah Plywood Industries seluas sekitar 2.303,58 hektare.

KLH/BPLH menyatakan kelanjutan penyelesaian Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) PT KEL menyesuaikan hasil evaluasi atau keputusan Satgas PKH.

Kondisi tersebut membuat penyelesaian dokumen lingkungan perusahaan berkaitan dengan hasil penertiban. Di sisi lain, persoalan penggunaan kawasan hutan, termasuk kebutuhan memastikan status historis kawasan ketika kedua IUP diterbitkan pada September 2020, masih memerlukan pendalaman.

PT KEL mempertanyakan dasar penetapan objek penertiban, luasan dan koordinat wilayah yang ditindak, klasifikasi pelanggaran, hingga hasil pemeriksaan lapangan yang menjadi landasan pembatasan kegiatan perusahaan.

Perusahaan juga menyoroti informasi mengenai pembahasan penyusunan standar operasional prosedur (SOP) pelaksanaan kewenangan Satgas PKH. Berdasarkan informasi dan dokumen yang dimiliki perusahaan, konsinyering terkait penyusunan SOP tersebut masih berlangsung pada 1 September 2026.

Situasi ini memunculkan pertanyaan mengenai standar prosedur yang digunakan dalam pelaksanaan penertiban, mulai dari pemeriksaan, pemasangan plang, pemberian kesempatan klarifikasi hingga penyelesaian perkara.