Daftar Profesi yang Tidak Dapat BSU Rp900 Ribu November 2026, Anda Termasuk?

Suara.com - Pemerintah bersiap kembali mencairkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) pada kuartal IV 2026 sebagai stimulus ekonomi di penghujung tahun. Meski menargetkan 13,3 juta penerima dengan alokasi anggaran mencapai Rp12 triliun, tidak semua kalangan pekerja berhak menikmati kucuran dana bantuan ini.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, pasca-rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto pada Rabu (30/9/2026) lalu di Istana Kepresidenan, mengonfirmasi bahwa BSU akan disalurkan sekaligus sebesar Rp900 ribu (akumulasi dari Rp300 ribu per bulan untuk periode Oktober hingga Desember 2026).

Namun, mengacu pada kerangka regulasi BSU sebelumnya—seperti Permenaker Nomor 16 Tahun 2026—terdapat batasan profesi dan kriteria ketat yang menggugurkan hak pekerja untuk menerima bantuan ini. Apakah Anda termasuk di dalamnya?

Daftar Profesi dan Golongan yang Tidak Berhak Menerima BSU

Untuk memastikan penyaluran bantuan tepat sasaran, pemerintah menetapkan kriteria pengecualian secara tegas. Pekerja dengan latar belakang profesi dan kondisi berikut dipastikan tidak akan masuk dalam daftar penerima BSU Rp900 ribu:

1. Aparatur Sipil Negara (ASN): Seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tidak masuk dalam sasaran program ini.
2. Anggota TNI Aktif: Personel militer yang masih berstatus aktif gugur secara otomatis dari kriteria penerima.
3. Anggota Polri Aktif: Sama halnya dengan TNI, anggota kepolisian tidak berhak atas dana subsidi upah.
4. Pekerja Bergaji di Atas Rp3,5 Juta: BSU dikhususkan bagi pekerja berpenghasilan maksimal Rp3,5 juta per bulan, atau setara dengan batas Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) yang berlaku di daerah masing-masing. Pekerja dengan gaji di atas ambang batas tersebut tidak akan menerima bantuan.
5. Penerima Bansos Lainnya (PKH): Pemerintah memprioritaskan pekerja yang belum tersentuh bantuan sosial. Oleh karena itu, pekerja yang telah terdaftar sebagai penerima Program Keluarga Harapan (PKH) pada tahun anggaran berjalan dipastikan dicoret dari daftar BSU.
6. Bukan Peserta Aktif BPJS Ketenagakerjaan: Syarat mutlak penerima BSU adalah tercatat sebagai peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan setidaknya hingga batas waktu yang ditentukan (Agustus 2026). Pekerja informal atau yang perusahaannya tidak mendaftarkan BPJS tidak akan lolos verifikasi.

Mekanisme Pengecekan dan Imbauan Keamanan Data

Meski besaran dana telah diumumkan, aturan teknis serta jadwal pencairan resmi BSU 2026 masih dalam tahap finalisasi oleh Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker).

Ke depannya, masyarakat dapat memantau status kepesertaan secara mandiri dengan memasukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) melalui kanal resmi pemerintah di laman bsu.kemnaker.go.id.

Mengingat sistem masih dalam tahap pembaruan, pekerja diimbau untuk bersabar menunggu rilis resmi dari kementerian terkait.

Kemnaker juga mengingatkan masyarakat untuk ekstra waspada terhadap potensi penipuan digital (phishing). Pekerja diminta tidak mengklik tautan tidak resmi yang menjanjikan pencairan BSU, apalagi jika disertai permintaan pengisian data pribadi, password, maupun pungutan biaya administrasi.

Patut dicatat, Kementerian Ketenagakerjaan memang sudah menjadwalkan proses pencairan akan berlangsung antara November hingga Desember 2026. 

Namun, meski programnya sudah diumumkan, per 9 November 2026, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyatakan bahwa data sebaran porsi penerima masih dalam proses verifikasi dan finalisasi anggaran bersama Kementerian Keuangan.

Oleh karena itu, halaman resmi pengecekan di bsu.kemnaker.go.id masih dalam proses pembaruan data sistem. Nantinya, dana akan disalurkan langsung melalui rekening bank-bank Himbara (BNI, BRI, Mandiri, BTN) serta PT Pos Indonesia.

Program ini ditargetkan menyasar sekitar 13,3 juta pekerja di Indonesia. Pemerintah mengalokasikan anggaran total mencapai hampir Rp12 triliun untuk mengeksekusi program ini. Khusus untuk pencairan lewat PT Pos Indonesia, Anda dapat membuka aplikasi Pospay, pilih ikon bantuan/Kemnaker, lalu masukkan NIK KTP Anda.

DISCLAIMER: Artikel ini disajikan murni untuk pemenuhan hak informasi publik mengenai program Bantuan Subsidi Upah (BSU) pemerintah dan kebijakan penyaluran bantuan sosial. Informasi terkait syarat dan mekanisme dapat berubah sewaktu-waktu sesuai petunjuk teknis (juknis) terbaru dari Kementerian Ketenagakerjaan. Anda bisa selalu memantau kanal resmi terkait dan direkomendasikan untuk tidak mengikuti arahan di luar akun resmi. Artikel ini bukan merupakan nasihat keuangan atau arahan investasi. Selalu rujuk informasi dan lakukan pengecekan status penerima hanya melalui situs resmi pemerintah (kemnaker.go.id).