REGIONAL:
Suara.com - Perjalanan Indonesia menuju kedaulatan tidak hanya ditandai dengan kemerdekaan, namun lahirnya mata uang sendiri. Penetapan Oeang Republik Indonesia (ORI) sebagai alat pembayaran yang sah pada 30 Oktober 1946 menjadi salah satu tonggak penting dalam sejarah bangsa. Peristiwa ini diperingati sebagai Hari Oeang Republik Indonesia (HORI).
Memasuki peringatan ke-80 pada 2026, HORI mengingatkan masyarakat tentang pentingnya kemandirian ekonomi dan kedaulatan negara. Tahun ini, tema yang diusung dalam perayaan Hari Oeang adalah "Indonesia Berdaulat, APBN Kuat".
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Nufransa Wira Sakti, menjelaskan bahwa sebelum ORI diterbitkan, Indonesia sebenarnya telah merdeka dan memiliki pemerintahan sendiri. Namun, alat pembayaran yang digunakan masyarakat saat itu masih berupa mata uang peninggalan Belanda dan Jepang.
"Momentum itulah yang diambil oleh Kemenkeu untuk dijadikan HORI. Tahun 2026 adalah peringatan yang ke-80," ujar Nufransa, yang mengemban tugas sebagai sebagai Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan mulai 23 Oktober 2026.
Menurutnya, penerbitan ORI memiliki makna yang lebih besar daripada sekadar menghadirkan alat pembayaran nasional. ORI menjadi simbol identitas sekaligus penegasan kedaulatan Indonesia sebagai negara merdeka.
APBN dan APBD sebagai Satu Kesatuan
Semangat kedaulatan ini juga tercermin dalam pengelolaan keuangan negara. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) memiliki keterkaitan erat dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Keduanya merupakan satu kesatuan yang mendukung penyelenggaraan pemerintahan serta pemenuhan kebutuhan masyarakat.
Nufransa menjelaskan bahwa APBN menjangkau daerah melalui berbagai bentuk transfer anggaran untuk memperkuat kapasitas fiskal pemerintah daerah.
"Kita melihat anggaran negara, antara APBN dan APBD adalah satu kesatuan. APBD ditransfer ke daerah, digunakan untuk memperkuat fiskal daerah," jelas Nufransa, yang di Kemenkeu bertanggung jawab untuk merumuskan kebijakan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, serta memastikan distribusi anggaran yang adil dan efisien.
Salah satu bentuk keterkaitan itu diwujudkan melalui kebijakan Transfer ke Daerah (TKD). Kebijakan ini diperlukan karena setiap daerah memiliki kemampuan berbeda dalam menghasilkan pendapatan asli daerah (PAD).
Dari 38 provinsi serta 514 kabupaten dan kota di Indonesia, terdapat daerah yang memiliki sumber daya minyak dan gas melimpah, sementara daerah lainnya memiliki sumber pendapatan yang jauh lebih terbatas.
Kondisi ini membuat kemampuan setiap daerah dalam membiayai kebutuhan pemerintahan dan pelayanan publik tidak sama. Oleh karena itu, dukungan pemerintah pusat diperlukan untuk membantu memenuhi kebutuhan belanja pegawai, operasional pemerintahan, pendidikan, hingga kesejahteraan masyarakat.
Transfer ke Daerah untuk Mengurangi Kesenjangan Fiskal
Penyaluran TKD dilakukan melalui beberapa skema, antara lain Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), dana transfer khusus, serta dukungan untuk daerah istimewa dan daerah dengan status otonomi khusus.
Meskipun memiliki mekanisme berbeda, seluruh skema tadi diarahkan untuk mengurangi kesenjangan kemampuan fiskal antardaerah.
"Bentuknya memang macam-macam, tapi intinya untuk menutup kesenjangan fiskal antardaerah sehingga diharapkan bisa merata antara satu daerah dengan daerah lain. Ini harus dirasakan langsung oleh masyarakat di daerah," kata Nufransa, juga menjabat sebagai Staf Ahli Bidang Pengawasan Pajak.
Ia menegaskan bahwa besaran transfer anggaran tidak dapat diberikan secara seragam. Pemerintah terlebih dahulu menghitung kebutuhan dasar setiap daerah agar kegiatan pemerintahan dan pelayanan masyarakat dapat berlangsung secara normal.
Perhitungan ini mencakup kebutuhan pembayaran gaji pegawai, guru, dan tenaga kesehatan, termasuk pemenuhan standar pelayanan minimal di bidang pendidikan dan kesehatan.
"Pertama, kami menghitung dulu berapa kebutuhan minimal masing-masing daerah, misalnya untuk gaji pegawai, guru, tenaga kesehatan, termasuk standar layanan minimal untuk sekolah dan kesehatan. Itu yang kami tutupi lebih dulu, agar mereka bisa berjalan secara normal," ungkapnya.
Maluku dan Papua Mendapat Perhatian dalam Alokasi Anggaran
Fungsi pemerataan APBN juga terlihat dari perbedaan alokasi anggaran per kapita antardaerah. Pemerintah memberikan perhatian lebih kepada wilayah yang memiliki tantangan geografis, keterbatasan infrastruktur, serta biaya pelayanan publik yang relatif tinggi.
Nufransa mencontohkan alokasi anggaran tahun 2027. Menurutnya, rata-rata gabungan APBN dan APBD mencapai Rp6,5 juta per orang di daerah. Sementara itu, alokasi per kapita tertinggi berada di wilayah Maluku dan Papua, yakni mencapai Rp13,8 juta.
Anggaran yang lebih besar ini menjadi bagian dari upaya pemerintah mendukung daerah terpencil, tertinggal, dan terluar (3T) agar memiliki kesempatan yang lebih baik dalam memenuhi kebutuhan masyarakatnya.
Dalam menentukan besaran alokasi, pemerintah mempertimbangkan sejumlah variabel teknis, seperti jumlah penduduk, luas wilayah, tingkat kesulitan geografis, serta tingkat kemahalan biaya.
Dengan mempertimbangkan berbagai faktor tadi, APBN diharapkan mampu menjalankan fungsi distribusi sehingga kesenjangan pendapatan dan kemampuan pelayanan antardaerah dapat dikurangi.
Nufransa mengakui bahwa perbedaan jumlah anggaran yang diterima masing-masing daerah terkadang menimbulkan pertanyaan. Namun, pemerintah berupaya menyusun kebijakan alokasi secara objektif dan adil berdasarkan kebutuhan serta karakteristik setiap wilayah.
Creative Financing Jadi Alternatif Pembiayaan Daerah
Di samping dukungan pemerintah pusat, pemerintah daerah juga memiliki peluang untuk memperkuat kemampuan fiskalnya secara mandiri. Salah satu caranya adalah melalui skema creative financing atau pembiayaan kreatif.
Skema ini memungkinkan pemerintah daerah menjalin kerja sama dengan badan usaha maupun pihak lain untuk memenuhi kebutuhan pembangunan infrastruktur tanpa sepenuhnya bergantung pada anggaran pemerintah.
Salah satu contoh penerapannya adalah kerja sama pembangunan penerangan jalan umum di Madiun.
Melalui pendekatan tersebut, pemerintah daerah dapat mencari alternatif pembiayaan untuk mempercepat pembangunan sekaligus menjaga kapasitas anggaran daerah.
Pada akhirnya, peringatan 80 tahun Hari Oeang Republik Indonesia tidak hanya menjadi momentum mengenang sejarah lahirnya mata uang nasional. Lebih dari itu, HORI juga menjadi pengingat bahwa kedaulatan ekonomi perlu terus diperkuat melalui pengelolaan keuangan negara yang sehat, pemerataan fiskal, serta pembangunan yang manfaatnya dapat dirasakan masyarakat di seluruh Indonesia.***
TERPOPULER