Gibran Mundur, Kekayannya Melesat Miliaran Rupiah saat Jabat Wapres

Suara.com - Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dikabarkan mengundurkan diri dari jabatannya pada Rabu malam (11/11/2026). Kabar itu dibenarkan Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi, sedangkan Istana belum memberikan pernyataan resmi hingga berita ini ditulis.

Di tengah kabar tersebut, perhatian publik tertuju pula pada kekayaan Gibran, yang menurut laporan harta terakhirnya di KPK tercatat Rp27,9 miliar.

Berita ini masih berkembang dan akan diperbarui setelah ada pernyataan resmi Istana atau DPR.

Latar belakangnya adalah dua putusan pengadilan soal dokumen pendidikan Gibran. Mahkamah Konstitusi (MK) pada 6 Oktober 2026 menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah luar negeri setara minimal SMA.

Mahkamah Agung (MA) pada 30 Oktober 2026, melalui Putusan Nomor 742 K/TUN/2026, membatalkan surat keterangan penyetaraan ijazah SMA yang dipakainya untuk mendaftar pada Pilpres 2024.

Pada Selasa (10/11/2026), Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan Gibran menyampaikan niat mundur dalam pertemuan sekitar 2,5 jam dengan Presiden Prabowo Subianto.

Dalam konferensi pers di Istana Wakil Presiden hari itu, Gibran berkata, "Saya tidak ingin dinamika menjadi polemik politik berkepanjangan," sebagaimana dikutip Samudrafakta.

Pada Rabu (11/11/2026), Budi Arie membenarkan kabar tersebut. "Betul," katanya singkat saat dikonfirmasi Antara di Jakarta. Ia juga membenarkan bahwa surat pengunduran diri diserahkan kepada Presiden Prabowo di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma.

Redaksi Suara.com melaporkan sejumlah ASN dan sekretaris pribadi saling berpelukan dan berpamitan di kantor Wakil Presiden, sementara pernyataan resmi dijadwalkan pada Kamis (12/11/2026).

Jumpa pers yang direncanakan malam itu, dibatalkan tanpa alasan. Belum ada pernyataan langsung dari Gibran maupun pihak Istana soal status surat tersebut.

Di DPR, Wakil Ketua DPR Saan Mustopa menyatakan usulan hak menyatakan pendapat (HMP) atas Gibran akan dibawa ke rapat paripurna pada Kamis (12/11).

"Di rapat paripurna ini akan kami teruskan dan berdasarkan jadwal, rapat paripurna itu kita besok akan lakukan," katanya kepada wartawan di kompleks parlemen.

Sebanyak 120 anggota DPR mengusulkan HMP sebagai bagian dari proses pemakzulan, yang menilai Gibran tidak lagi memenuhi syarat sebagai wakil presiden. Pengusulnya berasal dari PKS (28), NasDem (19), PKB (18), Demokrat (18), PDIP (14), Golkar (11), Gerindra (11), dan PAN (1).

Kekayaan Gibran: Dari Rp25,5 Miliar ke Rp27,9 Miliar

Informasi harta di bawah bersumber dari Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang dilaporkan sendiri oleh Gibran ke KPK. Angka itu bersifat nominal dan tidak menilai asal-usul harta.

Saat dilantik, Oktober 2024, Gibran tercatat memiliki harta sekitar Rp25,5 miliar tanpa utang. Komposisinya terdiri atas tanah dan bangunan Rp17,33 miliar, surat berharga sekitar Rp5,5 miliar, kas Rp2,06 miliar, alat transportasi Rp332 juta, dan harta bergerak lain Rp260 juta. 

LHKPN tahun 2024, mencatat kekayaan Gibran Rp25,27 miliar, dengan enam bidang tanah dan bangunan senilai sekitar Rp15,19 miliar.  Namun, laporan lain menulis Rp27,52 miliar sebagai angka tahun 2024, dengan tanah dan bangunan Rp17,44 miliar. Kas pada laporan ini Rp3,93 miliar.

LHKPN tahun 2025, dilaporkan 23 Maret 2026, di mana kekayaan Gibran yang dilaporkan sebesar Rp27.915.654.176 tanpa utang. Rinciannya: tanah dan bangunan Rp17,44 miliar (tujuh bidang di Surakarta dan Sragen), surat berharga Rp5,552 miliar, kas Rp4,357 miliar, alat transportasi Rp286,5 juta, dan harta bergerak lain Rp280 juta.

Dibanding laporan sebelumnya yang Rp27,52 miliar, harta naik Rp395,68 juta atau sekitar 1,44 persen, sebagian besar dari kenaikan kas sekitar 10,7 persen.

Bila dihitung kasar dari angka saat dilantik, harta tercatat naik sekitar Rp2,4 miliar atau sekitar 9 persen dalam periode jabatan, dan kas melonjak dari Rp2,06 miliar menjadi Rp4,36 miliar.

Namun, laporan untuk tahun 2026 belum tersedia karena LHKPN periodik biasanya disampaikan pada tahun berikutnya, sehingga angka terbaru yang bisa dirujuk tetap Rp27,9 miliar.

Hingga kini, Gibran secara hukum masih menjabat sampai proses pengunduran dirinya berjalan. Bila jabatan Wakil Presiden kosong, Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 mengatur MPR memilih penggantinya dari dua calon yang diusulkan Presiden dalam waktu paling lambat 60 hari. Perkembangan tetap perlu menunggu pernyataan resmi Istana dan keputusan paripurna DPR.