Gibran Mundur, Pengamat Wanti-wanti Risiko Krisis jika Politik dan Ekonomi Memburuk

Suara.com - Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden Indonesia menjadi ujian baru bagi kepercayaan investor terhadap stabilitas politik dan perekonomian nasional.

Perubahan kepemimpinan di tengah sorotan pasar keuangan global membuat pemerintah harus bekerja ekstra untuk menjaga kepercayaan pelaku pasar.

Dampak keputusan tersebut mulai terlihat di pasar keuangan. Nilai tukar rupiah mengalami tekanan hingga menyentuh level 18.247 per dolar Amerika Serikat (AS), sementara Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) justru bergerak positif dengan kenaikan 2,66 persen ke posisi 5.250,89.

Perbedaan respons tersebut menunjukkan bahwa investor masih mencermati arah perkembangan politik Indonesia. Di satu sisi, ketidakpastian pergantian wakil presiden memicu kekhawatiran di pasar valuta asing.

Namun, di sisi lain, pengunduran diri Gibran dinilai dapat membuka jalan bagi proses transisi politik yang lebih terkendali.

Analis bisnis dan ekonomi, Dr Muhammad Ramaditya, mengatakan keputusan Gibran mendapat respons beragam dari pelaku pasar keuangan domestik.

"Dari sisi mata uang, ketidakpastian politik langsung memicu penghindaran risiko sehingga rupiah melemah ke level terendah 18.247 per dolar AS," kata Ramaditya seperti dikutip dari Bernama.

Sebaliknya, pasar saham menunjukkan respons yang lebih positif.

Menurut dia, kenaikan IHSG mencerminkan kelegaan investor yang menilai pengunduran diri secara sukarela dapat menghindarkan Indonesia dari konflik politik berkepanjangan di parlemen.

Investor saham, lanjut Ramaditya, cenderung melihat keputusan tersebut sebagai jalan untuk meredakan ketegangan politik dibandingkan harus menghadapi proses pemakzulan yang berlarut-larut.

Pengganti Gibran Jadi Penentu Kepercayaan Investor

Setelah Gibran secara resmi menyerahkan surat pengunduran dirinya kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada Kamis (12/11/2026), proses pencarian pengganti mulai berjalan.

MPR memiliki waktu maksimal 60 hari untuk mengisi kekosongan jabatan wakil presiden.

Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto harus mengajukan dua nama calon dalam waktu 14 hari setelah menerima permintaan resmi dari MPR.

Ramaditya menilai sosok yang nantinya mendampingi Prabowo akan menjadi faktor penting dalam menentukan arah kepercayaan investor.