Bom Waktu Setoran Pajak Era Suahasil, Defisit Rp514 Triliun Bisa Buat APBN Tercekik

Suara.com - Pemerintah menghadapi pekerjaan berat untuk mengejar target penerimaan pajak 2026. Kekurangan setoran yang mencapai ratusan triliun rupiah bukan hanya mengancam pencapaian target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun ini, tetapi juga berpotensi menjadi bom waktu bagi kesehatan fiskal pada 2027.

Ekonom Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (UGM), Rijadh Djatu Winardi, mengingatkan kegagalan mengejar penerimaan pajak dapat memicu efek berantai terhadap pembiayaan negara. Pemerintah berpotensi menambah penerbitan surat utang negara untuk menutup kekurangan penerimaan tersebut.

Konsekuensinya, beban pembayaran bunga utang pemerintah pada tahun-tahun berikutnya ikut meningkat. Anggaran yang seharusnya bisa digunakan untuk pembangunan, pendidikan, kesehatan, hingga pelayanan publik berisiko semakin banyak terserap untuk membayar bunga utang.

"Kalau kurang penerimaan kan berarti harus ada financing-nya ya yang most likely itu adalah penerbitan surat utang negara yang akan bertambah. Nah, kalau utang bertambah maka bunga juga akan bertambah ya di tahun-tahun berikutnya," kata Rijadh kepada Suara.com, Sabtu (14/11/2026).

Peringatan tersebut muncul setelah Menteri Keuangan Suahasil Nazara meminta dukungan masyarakat untuk mengejar kekurangan target penerimaan pajak sebesar Rp514 triliun.

Berdasarkan data hingga Oktober 2026, realisasi penerimaan pajak baru mencapai Rp1.796,8 triliun atau sekitar 76,2% dari target Rp2.310,8 triliun. Artinya, pemerintah masih harus mengumpulkan sekitar 23,8% dari target hanya dalam dua bulan terakhir tahun ini.

Besarnya kekurangan tersebut membuat pemerintah berpacu dengan waktu. Jika penerimaan pajak gagal mencapai target, tekanan fiskal berpotensi berlanjut hingga tahun anggaran berikutnya.

Rijadh menilai persoalan penerimaan pajak tidak berhenti pada bertambahnya kebutuhan pembiayaan melalui utang. Risiko lainnya adalah semakin terbatasnya ruang fiskal pemerintah untuk menghadapi gejolak ekonomi pada 2027.

Padahal, pemerintah membutuhkan bantalan anggaran yang cukup untuk merespons berbagai kemungkinan tekanan ekonomi, mulai dari perlambatan pertumbuhan, gejolak pasar keuangan, hingga perubahan kondisi ekonomi global.

"Tentu ruang defisit akan makin sempit ya. Jadi kalau untuk bantalan menghadapi mungkin guncangan dari 2027 itu ya akan makin tipis," ujarnya.

Situasi tersebut juga berpotensi membuat target penerimaan pajak 2027 semakin sulit dicapai. Sebab, kegagalan memenuhi target pada tahun sebelumnya dapat menjadi beban tambahan ketika pemerintah harus menyusun target penerimaan berikutnya.

Dengan kata lain, pemerintah menghadapi risiko tekanan fiskal berlapis. Di satu sisi, penerimaan pajak 2026 belum optimal. Di sisi lain, kebutuhan pembiayaan dan pembayaran bunga utang berpotensi semakin besar pada 2027.

Tekanan penerimaan negara juga berpotensi merembet hingga ke daerah. Rijadh mengingatkan pemerintah bisa kembali mengambil langkah penghematan anggaran, termasuk memangkas transfer ke daerah (TKD).

Jika kebijakan tersebut ditempuh, kemampuan pemerintah daerah membiayai pembangunan dan pelayanan publik berpotensi semakin terbatas.

Dampaknya bisa dirasakan masyarakat melalui berkurangnya ruang pembiayaan berbagai program daerah, termasuk pembangunan infrastruktur dan layanan dasar.

Risiko lainnya adalah munculnya kebijakan untuk meningkatkan penerimaan melalui penambahan pajak atau evaluasi batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

Menurut Rijadh, kebijakan tersebut perlu diperhitungkan secara hati-hati karena berpotensi menambah beban masyarakat kelas menengah dan kelompok rentan yang daya belinya belum sepenuhnya pulih.

"Jadi risikonya itu akan luas terkait dengan situasi 2026 yang bergeser ke 2027," ujarnya.

Di tengah kebutuhan mengejar setoran pajak, Rijadh menilai pemerintah tidak bisa hanya mengandalkan imbauan kepada masyarakat agar lebih patuh membayar pajak.

Kepercayaan publik menjadi faktor penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Masyarakat perlu melihat bahwa uang yang disetorkan kepada negara benar-benar kembali dalam bentuk manfaat nyata.

Karena itu, ajakan meningkatkan kepatuhan pajak harus diimbangi tata kelola anggaran yang baik, transparansi penggunaan uang negara, serta kualitas belanja pemerintah yang dapat dirasakan langsung masyarakat.

Meski demikian, peluang untuk mengejar sebagian kekurangan penerimaan pajak pada akhir tahun masih terbuka.

Rijadh menyebut secara historis penerimaan pajak cenderung meningkat menjelang penutupan tahun. Salah satu faktor pendorongnya adalah peningkatan aktivitas pengawasan dan pemeriksaan terhadap wajib pajak.

Optimalisasi pengawasan dan pemeriksaan tersebut dapat membantu pemerintah mengumpulkan tambahan penerimaan. Namun, ia tidak memastikan seluruh kekurangan target sebesar Rp514 triliun bisa tertutup melalui langkah tersebut.