Di Depan Prabowo, Muhammadiyah Sentil Oligarki: Kekayaan RI Dikuasai Segelintir Orang

Suara.com - Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Haedar Nashir menyoroti ketimpangan ekonomi dan praktik oligarki yang dinilai dapat mengancam persatuan bangsa di depan Presiden Prabowo Subianto.

Dia bilang konsentrasi kekayaan Indonesia pada segelintir orang berpotensi memperlebar kesenjangan sosial dan merusak keadilan ekonomi.

Peringatan tersebut disampaikan Haedar di hadapan Presiden Prabowo Subianto dalam acara Tanwir dan Milad ke-114 Muhammadiyah di Palu, Sulawesi Tengah, Sabtu (14/11/2026).

Dalam sambutannya, Haedar mengatakan Indonesia memiliki modal sosial yang kuat untuk menjaga persatuan, mulai dari tradisi gotong royong hingga semangat Bhinneka Tunggal Ika. Namun, modal tersebut bisa terancam apabila persoalan kesenjangan ekonomi dan politik tidak ditangani.

Haedar menjelaskan, terdapat tiga dimensi kebersamaan dan persatuan dalam kehidupan berbangsa, yakni sosial budaya, ekonomi, dan politik.

Pada dimensi ekonomi, dia secara khusus menyoroti distribusi kekayaan yang dinilai belum merata. Menurutnya, ketika sebagian kecil kelompok menguasai sebagian besar kekayaan nasional, kesenjangan sosial ekonomi akan semakin sulit diatasi.

"Persatuan dan kebersamaan menghadapi tantangan kesenjangan ekonomi di mana sebagian kecil orang menguasai kekayaan Indonesia sehingga tercipta kesenjangan ekonomi atau sosial ekonomi," ujar Haedar.

Dia menegaskan, ketimpangan yang terus dibiarkan dapat mengancam prinsip keadilan dan kebersamaan yang menjadi fondasi kehidupan berbangsa.

"Poin pentingnya kebersamaan, persatuan dan keadilan akan rusak ketika ini langgeng. Ketika kesenjangan sosial ekonomi ini tetap menganga karena ada oligarki ekonomi," sambungnya.

Tak hanya persoalan ekonomi, Haedar juga mengingatkan ancaman oligarki dalam kehidupan politik Indonesia.

Menurutnya, praktik politik yang hanya menguntungkan kelompok tertentu dapat memicu perpecahan. Dia mengingatkan agar kekuasaan politik tidak dikuasai kelompok yang hanya mengejar kepentingannya sendiri.

"Oligarki politik itu sering membawa pada kehidupan kebangsaan yang mudah retak bahkan bisa terjadi pecah belah," kata Haedar.

Dia juga memperingatkan adanya kelompok yang terlalu berambisi menguasai politik nasional.

"Dan kalau ada sekelompok apapun yang ingin menguasai politik Indonesia yang kategorinya lapar politik maka rusaklah persatuan," tambahnya.

Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa Muhammadiyah memandang persoalan persatuan nasional tidak cukup diselesaikan melalui pendekatan sosial budaya. Pemerataan ekonomi dan tata kelola kekuasaan juga menjadi faktor penting.

Di tengah kritik mengenai oligarki ekonomi, Haedar turut mengapresiasi komitmen Presiden Prabowo dalam menegakkan konstitusi, terutama terkait reformasi kebijakan pengelolaan sumber daya alam (SDA).

Dia menilai penguasaan negara terhadap sumber daya alam dan kegiatan ekonomi strategis merupakan hal penting untuk memastikan kekayaan nasional memberikan manfaat bagi masyarakat luas.

Haedar mengaitkan hal tersebut dengan amanat Pasal 33 dan Pasal 34 UUD 1945 yang mengatur perekonomian nasional, penguasaan negara atas cabang produksi penting dan sumber daya alam, serta tanggung jawab negara terhadap kesejahteraan sosial.

"Terakhir Bapak mencoba melakukan reformasi kebijakan politik sumber daya alam, di mana sumber daya dan kegiatan ekonomi strategis dikuasai negara," tuturnya.

Haedar juga mengingatkan pesan Ketua Umum PP Muhammadiyah era kemerdekaan, Ki Bagus Hadikusumo, mengenai bahaya hawa nafsu dan sifat tamak sebagai sumber kerusakan bangsa.

Dia berharap langkah pemerintah dalam melakukan perubahan kebijakan ekonomi dan pengelolaan sumber daya alam tetap berjalan sesuai konstitusi serta mengutamakan kepentingan masyarakat.