Sanksi Pajak Dihapus 100 Persen Hingga Akhir 2026, Ini Syarat dan Cara Ajukan

Suara.com - Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan resmi menghadirkan insentif relaksasi perpajakan berupa penghapusan sanksi administrasi hingga 100 persen bagi seluruh wajib pajak di Tanah Air. Fasilitas yang dijalankan melalui skema Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi (PSA) ini berlaku efektif hingga batas waktu 31 Desember 2026.

Kebijakan strategis tersebut digulirkan sebagai bantalan fiskal untuk meringankan beban sektor dunia usaha yang sepanjang tahun berjalan menghadapi berbagai tekanan ekonomi, baik dari faktor domestik maupun gejolak global.

Sepanjang 2026, pelaku usaha nasional tercatat harus berjibaku dengan lonjakan biaya operasional akibat melambungnya harga minyak mentah dunia yang sempat menyentuh level US$117 per barel pada April 2026 lalu.

Sosialisasi mengenai terobosan kebijakan ini disampaikan secara langsung oleh Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) DJP Sumatera Barat dan Jambi, Tarmizi, di hadapan 183 wajib pajak serta perwakilan pengurus asosiasi pengusaha dalam forum Taxpayers' Gathering 2026 di Padang, Sumatera Barat, pada Kamis (12/11/2026).

Dalam paparannya, Tarmizi menjelaskan bahwa instrumen pengampunan pajak (tax amnesty) bukanlah kebijakan yang dapat dieksekusi berulang kali dalam jeda waktu yang berdekatan karena berisiko mencederai kepatuhan sukarela wajib pajak. Oleh karena itu, pemerintah memilih mekanisme PSA sebagai jalan tengah yang berkeadilan untuk memulihkan kondisi pelaku usaha.

"Pengampunan idealnya hadir paling banyak sekali dalam satu generasi, biasanya sekitar 35 tahun. Karena itu, keadilan bagi wajib pajak kami hadirkan dengan cara lain, yakni melalui program Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi (PSA)," jelas Tarmizi dalam acara tersebut, Kamis (12/11/2026).

Skema Baru PMK Nomor 71 Tahun 2026 dan Tahapan Potongan Sanksi

Secara yuridis, pelaksanaan program PSA berpayung pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 71 Tahun 2026 yang merupakan regulasi perubahan atas PMK Nomor 118 Tahun 2024. Pembaruan paling fundamental dalam aturan teranyar ini terletak pada tata urutan alokasi pembayaran utang pajak.

Kini, sistem mewajibkan wajib pajak untuk mendahulukan pelunasan pokok pajak secara penuh sebelum mengajukan permohonan penghapusan sanksi administrasinya.

Bagi wajib pajak yang mengalami keterlambatan dalam penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) dengan status kurang bayar, pemerintah menetapkan skema penghapusan dan pengurangan sanksi secara bertahap berdasarkan waktu penyampaian SPT, dengan rincian sebagai berikut:

• Penghapusan Penuh 100 Persen: Diberikan apabila wajib pajak menyampaikan SPT kurang bayar paling lambat pada 31 Desember 2026.
• Pengurangan Sebesar 50 Persen: Berlaku bagi wajib pajak yang baru menyampaikan SPT pada periode Januari hingga Maret 2027.
• Pengurangan Sebesar 25 Persen: Diberikan kepada wajib pajak yang menyampaikan SPT pada rentang waktu April hingga Juni 2027.

Syarat Mutlak, Panduan Teknis via Coretax, dan Kepastian Hukum

Untuk dapat menikmati fasilitas pembebasan sanksi administrasi ini, wajib pajak diwajibkan memenuhi tiga kriteria utama: telah melunasi seluruh pokok pajak yang terutang, melampirkan surat pernyataan bermeterai, serta dipastikan tidak sedang menempuh upaya hukum atas sengketa pajak terkait.

Sementara itu, tenggat waktu pengajuan berkas permohonan PSA diberikan cukup panjang, yakni paling lambat hingga 1 Oktober 2028, yang dapat diakses secara daring melalui sistem administrasi perpajakan terintegrasi (Coretax) maupun secara langsung di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat wajib pajak terdaftar.

Menjawab keraguan sejumlah pelaku usaha mengenai jaminan kepastian hukum atas pelaksanaan program ini di lapangan, Tarmizi menegaskan bahwa kebijakan tersebut memiliki kekuatan mengikat secara undang-undang.

"Undang-undang dan peraturan pelaksananya adalah wujud akuntabilitas negara. Aturan inilah yang memberi kewenangan kepada DJP untuk menghapus sanksi yang timbul karena kekhilafan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya. Jadi ini bukan sekadar janji, melainkan ketentuan tertulis yang dapat dipegang," tegas Tarmizi.

Bagi pelaku usaha maupun wajib pajak orang pribadi yang ingin segera memanfaatkan relaksasi sebelum tenggat akhir tahun berakhir, DJP mengarahkan tiga langkah teknis yang perlu ditempuh secara berurutan:

1. Verifikasi Data Tunggakan: Melakukan pengecekan status pelaporan SPT dan rincian tagihan pajak melalui akun Coretax masing-masing atau berkonsultasi langsung dengan Account Representative (AR) di KPP terdaftar.
2. Pembetulan dan Pelunasan Pokok: Melakukan penyampaian atau pembetulan SPT yang disertai dengan penyetoran lunas nilai pokok pajak terutang.
3. Pengajuan Permohonan Resmi: Mengajukan permohonan penghapusan sanksi administrasi beserta dokumen persyaratan bermeterai melalui kanal resmi Coretax atau loket pelayanan KPP.