- Said Iqbal mengusulkan Danantara mengelola dana cadangan pesangon pekerja.
- Dana pesangon berpotensi jumbo dan dihimpun dari iuran perusahaan secara berkala.
- Pemerintah wajibkan perusahaan menyediakan dana pesangon, kecuali usaha mikro dan kecil.
Sebelumnya, kewajiban penyediaan dana cadangan pesangon telah diatur dalam Pasal 253 UU Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan.
Dalam Pasal 253 ayat (1), pengusaha diwajibkan menyediakan dana cadangan pesangon sebagai sumber pembayaran hak pekerja ketika terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK).
"Pengusaha wajib menyediakan dana cadangan pesangon sebagai sumber pembayaran hak Pekerja/Buruh akibat Pemutusan Hubungan Kerja," demikian bunyi aturan tersebut.
Dana ini bertujuan menjamin pekerja tetap mendapatkan hak pesangon ketika terkena PHK sebelum memasuki usia pensiun, khususnya bagi pekerja yang belum diikutsertakan dalam program pensiun perusahaan.
Menariknya, pemerintah tidak menyerahkan pengelolaan dana tersebut kepada masing-masing perusahaan. Pasal 253 ayat (3) secara tegas menyebutkan bahwa dana cadangan pesangon dikelola oleh lembaga pemerintah.
Meski demikian, kewajiban menyediakan dana cadangan pesangon tidak berlaku bagi seluruh pelaku usaha. Pasal 253 ayat (4) mengecualikan pengusaha pada kategori usaha mikro dan kecil.