- OJK dan BI menyiapkan aplikasi anti-scam untuk melacak penipuan digital sebelum masyarakat melakukan transaksi keuangan.
- Pengembangan aplikasi yang didanai lembaga internasional tersebut saat ini masih berada dalam tahap uji coba sandbox.
- OJK berencana mengintegrasikan aplikasi dengan berbagai instansi agar dapat memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan dalam menganalisis data.
Suara.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Bank Indonesia (BI) tengah menyiapkan aplikasi khusus untuk membantu masyarakat melacak dan mengidentifikasi berbagai modus penipuan digital atau scam.
Aplikasi yang dikembangkan dengan konsep anti-scam apps tersebut nantinya memungkinkan masyarakat mengecek legalitas nomor telepon, keaslian tautan internet, hingga keamanan rekening tujuan sebelum melakukan transaksi keuangan.
Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen (PEPK) OJK, Dicky Kartikoyono, mengatakan aplikasi ini dikembangkan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat sejak sebelum melakukan transaksi.
"Anti-scam apps itu tujuannya adalah tadi memberikan jawaban kepada masyarakat ketika mereka harus bertanya. Bertanya mengenai ini telepon legal atau ilegal, link ini palsu atau tidak palsu, pembicara ini atau misalnya ada yang di fake ini benar apa enggak," ujar Dicky di Hotel Bidakara, Senin (16/11/2026).

Menurut Dicky, keberadaan aplikasi ini penting karena selama ini masyarakat masih kebingungan mencari tempat untuk memastikan apakah nomor telepon, tautan, maupun penawaran produk keuangan di internet merupakan bagian dari aktivitas penipuan.
Melalui aplikasi tersebut, masyarakat juga nantinya bisa memeriksa apakah rekening tujuan transfer tergolong aman atau sudah terindikasi terlibat dalam aktivitas penipuan.
"Dan kemudian yang paling penting juga ini rekeningnya. Rekening yang aman atau kemudian rekening yang sudah kena scam atau yang menjadi tempat untuk melakukan kejahatan," katanya.
Dicky menjelaskan, pengembangan aplikasi anti-scam saat ini masih dalam tahap sandbox. Dalam prosesnya, OJK memperoleh dukungan pendanaan dari sejumlah lembaga internasional, yakni Asian Development Bank (ADB), World Bank, dan Gates Foundation.
"Saat ini sedang dalam proses sandbox. Kebetulan kalau OJK enggak punya banyak dukungan finansial secara internal, kami dapat dari ADB, dapat dari World Bank, dapat dari Gates Foundation yang bantu kami untuk bangun ini," ungkapnya.
Pada tahap awal, aplikasi tersebut akan difokuskan untuk memberikan informasi mengenai legalitas dan keamanan nomor telepon, tautan, maupun rekening yang digunakan masyarakat.
Selanjutnya, OJK berencana mengintegrasikan aplikasi tersebut dengan berbagai basis data milik kementerian dan lembaga, termasuk data yang dimiliki Satgas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (PASTI).
Apabila integrasi data telah berjalan, aplikasi tersebut berpotensi dikembangkan dengan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) untuk melakukan analisis jaringan atau network analysis.
"Karena nanti kalau sudah terhubung semua bisa kita tambahkan dengan AI yang bisa melakukan network analysis," sambungnya.
Lebih lanjut, Dicky menyebut pengembangan aplikasi ini membutuhkan dukungan data dari berbagai pihak, mulai dari kementerian dan lembaga, industri telekomunikasi, hingga asosiasi di sektor jasa keuangan.
Menurutnya, integrasi data daftar hitam atau blacklist dan daftar putih atau whitelist menjadi penting agar masyarakat bisa memperoleh informasi mengenai keamanan nomor telepon, rekening, maupun pihak yang akan bertransaksi.
"Yang penting bisa mengecek legal atau illegal, aman atau tidak aman, sebelum nantinya diintegrasikan dengan data yang ada di semua kementerian lembaga Satgas Pasti," pungkasnya.