- Guru Besar UGM Agung Harijoko menyatakan wacana relokasi badak Jawa dari Ujung Kulon harus didasarkan kajian risiko terukur.
- Ancaman tsunami dari letusan Krakatau 1883 dan 2018 perlu dipetakan melalui sejarah kebencanaan untuk menilai keselamatan habitat satwa.
- Alasan mitigasi bencana tidak boleh digunakan untuk memindahkan satwa tanpa data ilmiah mengenai cakupan dampak bencana.
Suara.com - Wacana pemindahan badak Jawa dari Taman Nasional Ujung Kulon ke Taman Nasional Alas Purwo dengan alasan mitigasi bencana perlu didasarkan pada kajian risiko yang terukur.
Guru Besar Bidang Vulkanologi Departemen Teknik Geologi UGM, Agung Harijoko menuturkan bahwa potensi gempa bumi dan aktivitas vulkanik di sekitar Selat Sunda memang ada.
"Kalau potensi kan memang ada, potensi kegempaan ataupun Gunung Api di sekitar Selat Sunda, itu memang ada, itu fakta," kata Agung kepada Suara.com, Senin (16/11/2026).
Namun ancaman tsunami yang ditimbulkannya perlu dipetakan lebih dahulu. Pasalnya, potensi bahaya tersebut tidak serta-merta membuktikan bahwa kawasan habitat badak Jawa saat ini berada dalam ancaman yang mengharuskan relokasi.
Menurut Agung, gempa bumi tidak selalu menjadi ancaman langsung bagi keselamatan satwa, terutama apabila kawasan tersebut tidak dipenuhi bangunan permanen.
"Kalau hanya gempa ya paling ya badaknya lari-lari begitu aja. Jadi, gempa kan tidak membunuh, yang membunuh itu kan bangunan yang runtuh," ujarnya.
Risiko yang perlu diperiksa lebih jauh justru dampak ikutan gempa, khususnya apabila aktivitas tersebut memicu tsunami.
Agung mencontohkan dua peristiwa besar di sekitar Selat Sunda, yakni letusan Krakatau pada 1883 dan tsunami pada 2018 yang dipicu longsoran tubuh gunung api. Kedua peristiwa tersebut menunjukkan bahwa ancaman tsunami perlu menjadi perhatian dalam menilai keselamatan kawasan Ujung Kulon.
"Jadi yang mungkin perlu dicek adalah peta tsunami, potensi dampak tsunami, baik tsunami karena gempa bumi atau tsunami karena erupsi Krakatau," tuturnya.
Kajian tersebut harus mencakup pemetaan wilayah genangan dan skenario terburuk apabila tsunami terjadi.
Mulai dari catatan sejarah kebencanaan, termasuk penelitian mengenai tsunami purba di pesisir selatan Jawa dapat menjadi salah satu rujukan untuk mengetahui jangkauan ancaman di kawasan tersebut.
Sementara itu, kata dia, aktivitas erupsi gunung api juga perlu dibedakan berdasarkan jenis bahayanya.
Menurut Agung, abu vulkanik memiliki karakter ancaman berbeda dibandingkan aliran awan panas yang lebih mematikan. Sehingga penilaian risiko tidak cukup hanya menyebut adanya potensi letusan Gunung Anak Krakatau.
"Sehingga mungkin yang perlu diwaspadai adalah apakah ada bahaya atau bahaya ikutan dari gempa bumi ataupun erupsi gunung api atau longsor gunung api, yaitu tsunami," tandasnya.
Agung menegaskan, alasan mitigasi bencana tidak bisa digunakan sebagai dasar pemindahan satwa tanpa didukung data ilmiah mengenai tingkat ancaman dan cakupan dampaknya. Tanpa pemetaan yang jelas, wacana relokasi berisiko hanya bertumpu pada asumsi mengenai kemungkinan terjadinya bencana.