Setoran Pajak Kurang Rp514 Triliun, Menkeu Memelas ke Rakyat yang Terjepit

Liberty Jemadu, Hiskia Andika Weadcaksana

Senin, 16 November 2026 | 16:58 WIB
Setoran Pajak Kurang Rp514 Triliun, Menkeu Memelas ke Rakyat yang Terjepit
Menteri Keuangan Suahasil Nazara meminta dukungan publik untuk mencapai target penerimaan pajak. Masalahnya masyarakat sudah menanggung beban hingga 16 jenis pajak di tengah penurunan upah riil dan kenaikan inflasi pangan. [Dok Kemenkeu]
baca 10 detik
  • Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyatakan pemerintah harus mengumpulkan sisa target pajak sebesar Rp514 triliun pada akhir tahun 2026.
  • Masyarakat kelas menengah menanggung beban hingga 16 jenis pajak di tengah penurunan upah riil dan kenaikan inflasi pangan.
  • Kekurangan penerimaan pajak berisiko menambah utang negara serta mempersempit ruang fiskal untuk anggaran pembangunan pada tahun 2027.

Suara.com - Menteri Keuangan Suahasil Nazara pada pekan lalu mengungkapkan pemerintah masih perlu mengumpulkan  Rp514 triliun hingga akhir tahun. Ia mengatakan target pajak tahun ini baru tercapai sekitar 79 persen.

Suahasil memohon dukungan publik agar target penerimaan pajak itu tercapai di sisa dua bulan 2026.

"Rp514 triliun dipakai buat apa? Untuk belanja negara. Saya mohon dukungan dari seluruh masyarakat, seluruh media untuk kita bisa mengumpulkan penerimaan pajak,” kata Suahasil dalam paparan APBN Kita, Jumat (16/11/2026).

Tapi menurut para analis, pengumpulan pajak di dua bulan terakhir tahuni ini tak akan mudah. Masyarakat juga sedang menjerit di tengah kondisi ekonomi yang tak menentu.

16 pajak jepit kelas menengah

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Riza Annisa Pujarama pada pekan lalu menjelaskan masyarakat kelas menengah kini sedang terhimpit, khususnya oleh banyaknya pungutan pajak negara.

Masyarakat kelas menengah di Indonesia berpotensi menanggung hingga 16 jenis pajak, baik yang dipungut pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Belasan pajak itu mencakup pajak atas penghasilan, seperti PPh Pasal 21 dari gaji, tunjangan, bonus, dan THR, serta pajak atas penghasilan usaha, bunga deposito, dividen, transaksi saham, penyewaan properti, hingga pengalihan tanah dan bangunan.

Selain penghasilan, pajak juga melekat pada aktivitas konsumsi dan kepemilikan aset, seperti Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) untuk restoran, hotel, parkir, dan hiburan, serta PBB-P2, pajak kendaraan bermotor, pajak bahan bakar, BPHTB, dan bea meterai.

baca juga

Di saat yang sama, harga-harga kebutuhan pokok termasuk pangan terus naik sementara pendapatan masyarakat semakin seret.

Menurut Ekonom Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (FEB UGM), Denni Puspa Purbasari per Agustus 2026, upah nominal buruh, karyawan, dan pegawai tumbuh 2,7 persen secara tahunan. Sementara itu, inflasi mencapai 3,2 persen dan inflasi pangan bahkan mencapai 5 persen.

“Artinya upah riil menurun. Ini semestinya menekan konsumsi khususnya kelas menengah ke bawah,” kata Denni.

Masyarakat tak percaya

Di tengah himpitan pajak, menurut ekonom Universitas Atma Jaya Yogyakarta (UAJY), Y. Sri Susilo, kepercayaan masyarakat pada pemerintah juga dinilai sedang tergerus.

"Tapi kalau misalnya bayar pajak, tapi yang muncul di berita adalah oknum pegawai pajak korupsi?" kata Sri Susilo kepada Suara.com.

Ia mengingatkan kemauan masyarakat membayar pajak berkaitan erat dengan kepercayaan terhadap pengelolaan uang negara. Ketika manfaatnya tidak dirasakan, sementara persoalan korupsi dan program pemerintah yang belum optimal terus muncul, kepatuhan wajib pajak berpotensi terpengaruh.

Ia menyoroti alokasi anggaran pemerintah yang kini difokuskan pada sejumlah program, termasuk Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).  Pengalihan anggaran itu berpotensi membuat pembangunan fasilitas publik yang lebih dirasakan masyarakat dampaknya terganggu.

Hutang dan bunga utang

Menurut ekonom Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM, Rijadh Djatu Winardi, potensi kekurangan penerimaan pajak pada 2026 dapat menambah tekanan fiskal pada APBN 2027. 

Pemerintah berisiko harus menambah utang untuk menutup kekurangan penerimaan, yang kemudian memperbesar beban pembayaran bunga pada tahun-tahun berikutnya.

"Kalau kurang penerimaan kan berarti harus ada financing-nya ya yang most likely itu adalah penerbitan surat utang negara yang akan bertambah. Nah, kalau utang bertambah maka bunga juga akan bertambah di tahun-tahun berikutnya," kata Rijadh kepada Suara.com.

Konsekuensinya, anggaran yang seharusnya digunakan untuk pembangunan dan kepentingan masyarakat berpotensi tersedot untuk membayar bunga utang.

Tekanan berikutnya adalah semakin sempitnya ruang fiskal pemerintah untuk menghadapi gejolak ekonomi pada 2027. 

"Tentu ruang defisit akan makin sempit. Jadi kalau untuk bantalan menghadapi mungkin guncangan dari 2027 itu ya akan makin tipis," ucapnya.

Rijadh menyebut persoalan tersebut dapat membuat target penerimaan pajak 2027 semakin berat. Kegagalan memenuhi target pada tahun sebelumnya akan menjadi beban tambahan bagi pemerintah dalam menyusun dan merealisasikan target penerimaan berikutnya.

Ia khawatir kegagalan penarikan pajak tahun ini bisa berimbas pada evaluasi batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Jika dilakukan, kebijakan tersebut berpotensi menambah beban kelas menengah dan kelompok rentan yang daya belinya belum sepenuhnya pulih.

Apa solusinya?

Menurut Rijadh pemerintah tidak bisa hanya mengandalkan imbauan kepada masyarakat untuk meningkatkan kepatuhan pajak. Dukungan publik perlu diimbangi dengan tata kelola anggaran yang baik serta hasil belanja negara yang dapat dirasakan kembali oleh masyarakat.

Di sisi lain, ia melihat pemerintah masih memiliki peluang mengejar kekurangan penerimaan pada akhir tahun. Secara historis, penerimaan pajak biasanya mengalami peningkatan menjelang penutupan tahun, terutama melalui pengawasan dan pemeriksaan terhadap wajib pajak.

Sementara Sri Susilo mengingatkan pemerintah harus memastikan masyarakat merasakan manfaat nyata dari uang pajak yang disetorkan agar ada kemauan untuk membayar pajak.

Menurut dia, kemauan masyarakat membayar pajak berkaitan erat dengan kepercayaan terhadap pengelolaan uang negara. Ketika manfaatnya tidak dirasakan, sementara persoalan korupsi dan program pemerintah yang belum optimal terus muncul, kepatuhan wajib pajak berpotensi terpengaruh.

"Jadi prinsipnya demikian, kalau pajak itu benar-benar dia nikmati, kembali kepada masyarakat, pasti dengan relatif lebih sukarela membayar pajak itu dan mungkin membayar pajak dengan benar, apalagi di Indonesia ini kan sistemnya self-assessment, mengisi pajak sendiri," ujarnya.

Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto, di kesempatan yang sama dengan Suahasil, mengatakan DJP akan mengoptimalkan penerimaan pajak dalam dua bulan terakhir, termasuk menggenjot penerimaan dari sektor-sektor kontributor utama seperti perdagangan, manufaktur, jasa perusahaan, serta transportasi dan pergudangan.

DJP juga akan mengoptimalkan pengawasan kepatuhan pajak di sektor ekonomi digital guna memastikan kesetaraan perlakuan perpajakan dengan sektor ekonomi konvensional.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

Kalkulator Kecocokan Jodoh Online Menurut Primbon Jawa, Bantu Cek Keserasian Pasangan
Ikuti Kuisnya ➔
Gryffindor atau Slytherin? Cek Kepribadianmu di Kuis Asrama Hogwarts
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Leo Sih Kamu? Mengukur Tingkat Percaya Diri dan Karisma
Ikuti Kuisnya ➔
Kalkulator Weton Online, Cek Hari Lahir Menurut Penanggalan Jawa
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kacamata Apa yang Paling Cocok dengan Gayamu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Sepatu Mana yang Cocok dengan Kepribadianmu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan Si Zodiak Cancer?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Buruh Usul Pekerja Gaji Rp4,5-Rp7,5 Juta Tidak Dipungut PPh

Buruh Usul Pekerja Gaji Rp4,5-Rp7,5 Juta Tidak Dipungut PPh

Bisnis | Senin, 16 November 2026 | 16:55 WIB

Beli Tisu Online Kena Pajak, Menkeu Suahasil Sebut Biar Adil

Beli Tisu Online Kena Pajak, Menkeu Suahasil Sebut Biar Adil

Bisnis | Senin, 16 November 2026 | 11:22 WIB

Suahasil Akan Habiskan Rp 945,2 T dari APBN untuk Belanja Negara di November-Desember

Suahasil Akan Habiskan Rp 945,2 T dari APBN untuk Belanja Negara di November-Desember

Bisnis | Senin, 16 November 2026 | 10:36 WIB

Ilusi Defisit Pajak: Ketika Rakyat Dipalak di Tengah Kusutnya Tata Kelola

Ilusi Defisit Pajak: Ketika Rakyat Dipalak di Tengah Kusutnya Tata Kelola

Your Say | Senin, 16 November 2026 | 13:45 WIB

Ada 2 Pesawat, Kenapa Prabowo Pakai Pesawat Registrasi Negara Bebas Pajak?

Ada 2 Pesawat, Kenapa Prabowo Pakai Pesawat Registrasi Negara Bebas Pajak?

Bisnis | Senin, 16 November 2026 | 06:00 WIB

Terkini

Buruh Usul Pekerja Gaji Rp4,5-Rp7,5 Juta Tidak Dipungut PPh

Buruh Usul Pekerja Gaji Rp4,5-Rp7,5 Juta Tidak Dipungut PPh

Bisnis | Senin, 16 November 2026 | 16:55 WIB

Rakor Antisipasi Bencana Hidrometrologi 2026, Pemerintah akan Modifikasi Cuaca di Sumatera

Rakor Antisipasi Bencana Hidrometrologi 2026, Pemerintah akan Modifikasi Cuaca di Sumatera

Sumut | Senin, 16 November 2026 | 16:55 WIB

Kemenkum Blokir Akses Kepengurusan Futsal sampai Ada Kejelasan dari PSSI

Kemenkum Blokir Akses Kepengurusan Futsal sampai Ada Kejelasan dari PSSI

Bola | Senin, 16 November 2026 | 16:47 WIB

Sekolah Rakyat Akan Dibangun di Dalam Kampus UI

Sekolah Rakyat Akan Dibangun di Dalam Kampus UI

News | Senin, 16 November 2026 | 16:46 WIB

Hari Pahlawan, Wakil Penasihat DWP Kemensos Ajak Murid SRT 1 Rembang Ziarah Makam RA Kartini

Hari Pahlawan, Wakil Penasihat DWP Kemensos Ajak Murid SRT 1 Rembang Ziarah Makam RA Kartini

News | Senin, 16 November 2026 | 16:42 WIB

Paradise Lost: Saat Batas Antara Dunia Nyata dan Dunia Maya Mulai Kabur!

Paradise Lost: Saat Batas Antara Dunia Nyata dan Dunia Maya Mulai Kabur!

Your Say | Senin, 16 November 2026 | 16:40 WIB

Bareskrim Telusuri Dugaan TPPU BBM Subsidi di Sulsel, Potensi Kerugian Negara Capai Rp67,9 Miliar

Bareskrim Telusuri Dugaan TPPU BBM Subsidi di Sulsel, Potensi Kerugian Negara Capai Rp67,9 Miliar

News | Senin, 16 November 2026 | 16:39 WIB

HP 4 Jutaan Berlayar AMOLED Terbaik, Layak Beli di Akhir Tahun 2026

HP 4 Jutaan Berlayar AMOLED Terbaik, Layak Beli di Akhir Tahun 2026

Tekno | Senin, 16 November 2026 | 16:38 WIB

Razia Tempat Hiburan dan Kos di Pringsewu, Dua Motor Tanpa Dokumen Diamankan

Razia Tempat Hiburan dan Kos di Pringsewu, Dua Motor Tanpa Dokumen Diamankan

Lampung | Senin, 16 November 2026 | 16:32 WIB

Tol LematangPelabuhan Panjang Dikebut, Kunci Hilirisasi dan Wisata 50 Juta Orang

Tol LematangPelabuhan Panjang Dikebut, Kunci Hilirisasi dan Wisata 50 Juta Orang

Lampung | Senin, 16 November 2026 | 16:24 WIB

×