Kedaulatan Energi di Rumah Sendiri: Saat Sumur Warga Resmi Dipeluk Negara

M Nurhadi

Senin, 16 November 2026 | 18:52 WIB
Kedaulatan Energi di Rumah Sendiri: Saat Sumur Warga Resmi Dipeluk Negara
Seorang warga di Wonocolo, Bojonegoro menuangkan minyak mentah ke dalam wadah di penambangan minyak rakyat [SUARA.COM/HO-Antara]
baca 10 detik
  • Kebijakan legalisasi sumur rakyat berhasil menghilangkan rasa takut penambang dari ancaman penertiban, namun realisasi volume produksinya baru mencapai sebagian kecil dari target minimal pemerintah dan belum mampu mendongkrak defisit lifting nasional secara signifikan.
  • Lonjakan impor migas akibat gejolak geopolitik di Timur Tengah (konflik AS-Iran) telah mendongkrak harga minyak mentah dunia
  • Lemahnya tata kelola karena aturan hukum yang berlaku saat ini baru sebatas peraturan menteri, sementara RUU Migas permanen belum kunjung disahkan.

Suara.com - Lebih dari setahun setelah negara melegalkan sumur minyak warga, rasa takut penambang di Musi Banyuasin kini berganti ketenangan. Kemitraan resmi terus meluas, meski produksi masih harus dikejar di tengah gejolak pasokan minyak dunia.

"Ga takut lagi kami molot (kerja) nambang. Kalau sudah legal aman kami, Pak," ujar Anita Bakti, warga Desa Mekar Sari, Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan.

Kelegaan Anita ungkapkan saat Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengunjungi desanya pada 16 Oktober 2025. Warga lain, Joko Mulyo, merasakan hal serupa.

"Dengan adanya (aturan) sumber minyak yang dikelola masyarakat ini, sangat terbantukan sekali. Kami kami kerja mungkin tidak ada rasa takut, rasa was-was dan berasa terlindungi," kata Joko.

Anita Bakti, warga Mekar Sari (paling kanan) saat berbincang dengan Menteri Bahlil Lahadalia pada momen kunjungan  di Desa Mekar Sari, Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan [Suara.com/HO-KemenESDM]
Anita Bakti, warga Mekar Sari (paling kanan) saat berbincang dengan Menteri Bahlil Lahadalia pada momen kunjungan di Desa Mekar Sari, Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan [Suara.com/HO-KemenESDM]

Rasa takut mereka bukan tanpa alasan. Lima pekan sebelumnya (9/9/2025), sumur tradisional yang diduga ilegal terbakar di Desa Kaliberau, Kecamatan Bayung Lencir, masih di kabupaten yang sama, dan menewaskan lima orang.

Tragedi semacam inilah yang hendak diakhiri lewat legalisasi. "Ini bukan sekadar tentang minyak, tapi tentang martabat rakyat," kata Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru. Payung hukumnya ialah Peraturan Menteri ESDM Nomor 14 Tahun 2025. Aturan itu layak diuji dari dua sisi: keselamatan dan kesejahteraan warga, serta artinya bagi negara yang masih bergantung pada minyak impor, terlebih sejak konflik Timur Tengah mengganggu Selat Hormuz pada Februari 2026.

Satu Kabupaten, 22.381 Sumur

Bermula dari skala persoalan, inventarisasi pemerintah per 9 Oktober 2025 yang mencatat 45.095 sumur minyak masyarakat di enam provinsi, dan 22.381 di antaranya berada di Musi Banyuasin.

Di balik angka itu tersimpan ketergantungan ekonomi yang besar. Mongabay Indonesia pada 2024 memperkirakan, 230.000 orang terlibat menambang minyak di kabupaten tersebut. Karena itu, pemerintah memilih jalan tengah, keselamatan dan legalitas ditegakkan tanpa memutus nafkah warga.

baca juga

Jalan tengah itu diwujudkan lewat insentif harga. Di Mekar Sari, Bahlil mengumumkan harga beli 80 persen dari Indonesian Crude Price (ICP), harga patokan minyak mentah Indonesia, naik dari sebelumnya 70 persen.

"Dengan harga beli 80 persen dari ICP, masyarakat tetap mendapatkan keuntungan yang layak, sementara negara bisa mengawasi agar kegiatan ini, sesuai aturan," katanya.

Namun, harga hanyalah pintu masuk. Perubahan mendasarnya ada pada cara negara memandang sumur warga, dari sasaran penertiban menjadi mitra resmi. Gubernur menunjuk pengelola atas rekomendasi bupati atau wali kota, paling banyak satu BUMD, satu koperasi, dan satu UMKM per kabupaten, dengan persetujuan Menteri ESDM.

Para pengelola itu lalu bermitra dengan kontraktor kontrak kerja sama (KKKS), perusahaan pemegang wilayah kerja migas, selama empat tahun pertama. Mereka wajib menjaga keselamatan kerja, lingkungan, dan kaidah keteknikan yang baik, menyerahkan seluruh produksi kepada kontraktor, serta tidak mengebor sumur baru.

Arah kebijakan ini didukung akademisi. Pakar kebijakan publik Universitas Airlangga, Falih Suaedi, menilai, "Pemerintah saat ini tidak hanya bicara soal penyediaan energi, tetapi juga kemandirian dalam mengelola."

Meski demikian, ketatnya standar teknis membuat transisi tidak bisa langsung tancap gas. Pengiriman perdana ke KKKS baru berlangsung di Stasiun Pengumpul Tempino, Jambi, pada 31 Desember 2025, sekitar 240 barel. Pada 11 Februari 2026, Kepala SKK Migas Djoko Siswanto melaporkan kepada DPR bahwa baru satu UMKM yang mengalirkan minyak.

Hambatan itu diurai satu per satu. Biaya angkut yang semula US$6,1 per barel dinegosiasikan menjadi paling tinggi US$1. Hasilnya terasa di Musi Banyuasin. PT Keban Berkah Energi meneken perjanjian dengan Medco E&P Grissik pada 20 April 2026, dua hari kemudian mengalirkan 174,57 barel pertamanya, dan pada pertengahan Juni berproduksi 423,6 barel per hari (BOPD).

Dari satu titik, laju itu menjalar ke daerah lain. Menurut SKK Migas, sembilan badan usaha telah berproduksi 1.500 BOPD pada 3 Juni 2026, dan pada pertengahan bulan itu total produksi dari Jambi, Sumatera Selatan, dan Jawa Tengah mencapai sekitar 2.454 BOPD.

Menteri Bahlil Lahadalia saat meninjau sumur tua di Blora, Kamis (17/7/2025). [Suara.com/HO-KemenESDM]
Menteri Bahlil Lahadalia saat meninjau sumur tua di Blora, Kamis (17/7/2025). [Suara.com/HO-KemenESDM]

Momentum itu berlanjut pada paruh kedua tahun. Agustus membawa komitmen pembiayaan dari Bank Mandiri dan BNI serta kontrak baru untuk 359 sumur bersama Medco dan 2.109 sumur di Langkat, Muaro Jambi, dan Musi Rawas. Aceh menyusul pada Oktober, lalu PT Sele Raya Merangin Dua dan Techwin Energy South Betung bergabung pada November. Djoko menyebut kini "sudah empat KKKS yang bekerja sama menampung minyak dari sumur masyarakat".

Kemajuan itu tetap menyisakan jarak dengan sasaran. SKK Migas berharap sumbangan minimal 20.000 barel per hari, sementara capaian pertengahan Juni baru sekitar seperdelapannya.

Kepatuhan di lapangan juga terus ditegakkan. Pada September 2026, Dirjen Penegakan Hukum ESDM Jeffri Huwae mengakui masih ada minyak sumur rakyat yang mengalir ke kilang ilegal dan menegaskan minyak itu wajib dijual ke KKKS.

Pentingnya jalur legal kembali terlihat di Aceh Timur. Pada 13 November 2026, ANTARA melaporkan petugas mengambil sampel air sawah di Kecamatan Darul Ihsan setelah kolam penampungan minyak meluap. Camat setempat, Rafli, sudah mengimbau warga agar tidak menambang minyak secara liar.

Pembenahan itu juga menanti payung hukum yang lebih kokoh, sebab hulu migas masih dikelola SKK Migas, lembaga sementara sejak BP Migas dibubarkan Mahkamah Konstitusi pada 2012. RUU Migas menjadi usul inisiatif DPR pada 18 Agustus 2026, disusul surat presiden pada 14 September. Per 11 November, Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung menyebut Presiden masih meminta satu-dua putaran pembahasan sebelum naskah diserahkan ke DPR.

Ukuran Kedaulatan dari Halaman Rumah

Di tengah pembenahan itu, semangat awal kebijakan tetap menjadi pegangan.

"Kita ingin menjadikan orang daerah menjadi tuan di negerinya sendiri," kata Bahlil pada pertengahan Oktober 2026 lalu.

Setahun berselang, janji itu mulai menemukan wujudnya. Warga seperti Anita dan Joko merasakan ketenangan bekerja, dan mitra penyerap terus bertambah. Tambahan sekitar 2.454 barel per hari memang belum mengubah neraca negara yang masih bergantung pada impor, tetapi fondasinya telah diletakkan.

Karena itu, kedaulatan energi paling jujur dapat diukur dari halaman rumah warga, di mana sumur legal bisa 'dipanen' dengan aman, harga layak yang sampai ke tangan penambang, minyak yang mengalir ke kontraktor resmi, dan sawah yang tetap bisa ditanami. Legalitas yang disyukuri Anita Bakti dan Joko Mulyo telah membuka jalan, tugas berikutnya ialah membuktikan bahwa manfaat ini benar-benar menyentuh titik akar rumput terdalam yang dibuktikan fakta di lapangan.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

Kalkulator Kecocokan Jodoh Online Menurut Primbon Jawa, Bantu Cek Keserasian Pasangan
Ikuti Kuisnya ➔
Gryffindor atau Slytherin? Cek Kepribadianmu di Kuis Asrama Hogwarts
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Leo Sih Kamu? Mengukur Tingkat Percaya Diri dan Karisma
Ikuti Kuisnya ➔
Kalkulator Weton Online, Cek Hari Lahir Menurut Penanggalan Jawa
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kacamata Apa yang Paling Cocok dengan Gayamu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Sepatu Mana yang Cocok dengan Kepribadianmu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan Si Zodiak Cancer?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Sempat Menolak, Indonesia Akhirnya akan Teken ASEAN Power Grid

Sempat Menolak, Indonesia Akhirnya akan Teken ASEAN Power Grid

Bisnis | Senin, 16 November 2026 | 14:15 WIB

Bekas Pabrik Semen di Jateng Mau Dipakai Pemerintah Bangun PLTS 700 MW

Bekas Pabrik Semen di Jateng Mau Dipakai Pemerintah Bangun PLTS 700 MW

Bisnis | Jum'at, 13 November 2026 | 21:12 WIB

Kapasitas Turun, PLTP Sarulla Bakal Berstatus Kahar

Kapasitas Turun, PLTP Sarulla Bakal Berstatus Kahar

Bisnis | Jum'at, 13 November 2026 | 16:21 WIB

Gegara PLTU, Kebutuhan Batu Bara di 2027 Diproyeksikan Naik 13,82%

Gegara PLTU, Kebutuhan Batu Bara di 2027 Diproyeksikan Naik 13,82%

Bisnis | Jum'at, 13 November 2026 | 15:41 WIB

Wilayah Sumut Dapat Pasokan Listrik dari PLTA Batang Toru, Bebas Mati Lampu?

Wilayah Sumut Dapat Pasokan Listrik dari PLTA Batang Toru, Bebas Mati Lampu?

Bisnis | Jum'at, 13 November 2026 | 14:17 WIB

Kementerian ESDM Buka Penawaran 4 Blok Migas di Indonesia Timur

Kementerian ESDM Buka Penawaran 4 Blok Migas di Indonesia Timur

Bisnis | Selasa, 10 November 2026 | 12:07 WIB

Terkini

RI Mulai Bikin Chip Sendiri, Mampukah Lepas dari Ketergantungan Impor?

RI Mulai Bikin Chip Sendiri, Mampukah Lepas dari Ketergantungan Impor?

Bisnis | Senin, 16 November 2026 | 19:00 WIB

Gerindra DKI Usulkan Sufmi Dasco Jadi Wapres Pengganti Gibran, Ini Alasannya

Gerindra DKI Usulkan Sufmi Dasco Jadi Wapres Pengganti Gibran, Ini Alasannya

Jakarta | Senin, 16 November 2026 | 18:58 WIB

Kedaulatan Energi di Rumah Sendiri: Saat Sumur Warga Resmi Dipeluk Negara

Kedaulatan Energi di Rumah Sendiri: Saat Sumur Warga Resmi Dipeluk Negara

Bisnis | Senin, 16 November 2026 | 18:52 WIB

Ungkap 23 Kasus Kejahatan Siber, Polda Jateng Tetapkan 27 Tersangka

Ungkap 23 Kasus Kejahatan Siber, Polda Jateng Tetapkan 27 Tersangka

Jawa Tengah | Senin, 16 November 2026 | 18:52 WIB

Kejagung Banding Vonis 5 Tahun Hery Susanto, Soroti Uang Pengganti yang Lebih Rendah dari Tuntutan

Kejagung Banding Vonis 5 Tahun Hery Susanto, Soroti Uang Pengganti yang Lebih Rendah dari Tuntutan

News | Senin, 16 November 2026 | 18:50 WIB

Cemas Setiap Hari Senin: Mengurai Monday Blues dan Keterasingan Pekerja

Cemas Setiap Hari Senin: Mengurai Monday Blues dan Keterasingan Pekerja

Your Say | Senin, 16 November 2026 | 18:50 WIB

Pemilik BMW Diimbau Parkir di Luar Ruangan Karena Risiko Terbakar

Pemilik BMW Diimbau Parkir di Luar Ruangan Karena Risiko Terbakar

Otomotif | Senin, 16 November 2026 | 18:50 WIB

Dari Ponpes Tegalrejo, Cak Imin Usul Wapres Baru dari Gerindra: Biar Tak Ada Tendensi

Dari Ponpes Tegalrejo, Cak Imin Usul Wapres Baru dari Gerindra: Biar Tak Ada Tendensi

News | Senin, 16 November 2026 | 18:49 WIB

7 Moisturizer untuk Anti Aging dan Flek Hitam Usia 40 Tahun ke Atas

7 Moisturizer untuk Anti Aging dan Flek Hitam Usia 40 Tahun ke Atas

Lifestyle | Senin, 16 November 2026 | 18:45 WIB

Alasan MPR Undur Paripurna Pemilihan Wapres Jadi 9 Desember 2026

Alasan MPR Undur Paripurna Pemilihan Wapres Jadi 9 Desember 2026

News | Senin, 16 November 2026 | 18:44 WIB

×