- Pemerintah Indonesia akan menandatangani pembaruan nota kesepahaman ASEAN Power Grid di Manila pada 15 hingga 17 November 2026.
- Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyatakan penandatanganan dilakukan setelah regulasi domestik selesai ditata agar kerja sama memberikan keuntungan yang adil.
- Keikutsertaan Indonesia dalam jaringan listrik kawasan tersebut bertujuan untuk memperkuat ketahanan energi serta membuka peluang ekonomi baru secara bersama.
Suara.com - Indonesia memastikan akan menandatangani nota kesepahaman yang diperbarui atau Enhanced Memorandum of Understanding (MoU) on ASEAN Power Grid (APG), setelah sebelumnya sempat menahan diri bergabung dalam forum tersebut.
Penandatanganan dijadwalkan berlangsung dalam rangkaian Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-49 ASEAN di Manila, Filipina, pada 15–17 November 2026.
Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Energi sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia menyatakan pemerintah kini telah merampungkan penataan regulasi domestik sebelum resmi bergabung dalam interkoneksi jaringan listrik kawasan tersebut.
"Indonesia mendukung penuh terwujudnya ASEAN Power Grid. Interkoneksi listrik kawasan akan memperkuat ketahanan energi dan membuka peluang ekonomi baru," ujar Bahlil dalam keterangannya yang dikutip pada Senin (16/11/2026).
Namun, dia menambahkan, kerja sama ini harus berdiri di atas prinsip saling menguntungkan dan tetap menghormati regulasi serta kepentingan nasional setiap negara.
Sebelumnya, pada September 2026, Bahlil sempat menolak menandatangani kesepakatan kelistrikan tersebut meski Indonesia menjadi satu-satunya negara anggota yang belum membubuhkan tanda tangan.

Dalam acara Enlit Asia dan MKI Electricity Connect 2026 di Tangerang, Banten, pada 22 September lalu, ia menilai skema yang ditawarkan saat itu belum memberikan keuntungan yang adil bagi Indonesia, terutama terkait rencana ekspor listrik ke negara tetangga.
"Tinggal Indonesia katanya yang belum tanda tangan karena betul itu saya belum tanda tangan karena hitungan saya belum win-win. Kalau sudah win-win saya akan teken," kata Bahlil kala itu.
Ia juga menekankan bahwa harga jual ekspor listrik harus memberikan nilai keekonomian yang sepadan, bukan ditentukan sepihak oleh negara pembeli.
Komitmen untuk menuntaskan penandatanganan MoU baru mulai menguat pada Pertemuan Menteri Energi ASEAN (AMEM) ke-44 di Manila pada Oktober 2026, setelah pemerintah membenahi aturan di dalam negeri.
"Kami ingin Indonesia bergabung dalam kondisi yang benar-benar siap. Karena itu, regulasi domestik kami tata lebih dulu, supaya ketika interkoneksi berjalan, manfaatnya dirasakan langsung oleh rakyat Indonesia dan negara-negara tetangga," terang Bahlil.
ASEAN Power Grid merupakan salah satu program utama kerja sama energi di bawah ASEAN Plan of Action for Energy Cooperation (APAEC) 2026–2030 untuk menghubungkan sistem ketenagalistrikan antarnegara anggota.
Setelah MoU berlaku, pelaksanaannya akan dijalankan melalui sejumlah gugus tugas (task force) di bawah ASEAN Power Grid Consultative Committee (APGCC).