- Kementerian Ketenagakerjaan menetapkan Upah Minimum Provinsi paling lambat 21 November 2026 dan Upah Minimum Kabupaten/Kota paling lambat 25 November 2026 berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026.
- Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia menuntut kenaikan upah minimum tahun 2027 berada dalam rentang 7,5 persen hingga 9,5 persen dengan melibatkan Dewan Pengupahan Daerah.
- Pemerintah menggunakan formula penyesuaian upah minimum yang mempertimbangkan inflasi, pertumbuhan ekonomi, indeks tertentu, dan Kebutuhan Hidup Layak guna menjaga keseimbangan antara perlindungan pekerja serta keberlangsungan usaha.
Suara.com - Penetapan upah minimum 2027 memasuki tahap pembahasan menjelang tenggat yang ditetapkan pemerintah. Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memastikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 harus ditetapkan paling lambat 21 November 2026, sedangkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) paling lambat 25 November 2026.
Di tengah proses tersebut, pemerintah memperkenalkan kerangka penghitungan upah minimum yang mempertimbangkan kebutuhan hidup layak (KHL), kondisi ekonomi, dan ketenagakerjaan.
Sementara itu, kalangan buruh melalui Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) meminta kenaikan upah yang lebih tinggi, yakni dalam rentang 7,5%–9,5%.
Perbedaan kepentingan antara pekerja, pemerintah daerah, dan pengusaha akan menjadi bagian penting dalam pembahasan besaran upah minimum tahun depan. Karena itu, pekerja dan pelaku usaha perlu membedakan angka tuntutan, hasil simulasi, rekomendasi Dewan Pengupahan, dan keputusan resmi gubernur.
Jadwal Penetapan UMP dan UMK 2027
Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyampaikan jadwal penetapan upah minimum 2027 dalam rapat koordinasi bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan kepala daerah pada Senin, 16 November 2026.
Berdasarkan jadwal tersebut, pemerintah menetapkan empat tenggat utama:
Jenis upah minimum Batas penetapan
UMP 2027 21 November 2026
UMSP 2027 26 November 2026
UMK 2027 25 November 2026
UMSK 2027 30 November 2026
UMP merupakan standar upah minimum di tingkat provinsi, sedangkan UMK berlaku di tingkat kabupaten atau kota. Adapun UMSP dan UMSK merupakan upah minimum sektoral untuk sektor usaha tertentu.
Dalam UU No. 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan, gubernur diwajibkan menetapkan UMP dan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP). Sementara itu, penetapan UMK dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) mengikuti kebijakan gubernur masing-masing daerah. UMK ditetapkan setelah UMP dan nilainya harus lebih tinggi dari UMP.
Dengan demikian, pekerja tidak hanya perlu memperhatikan pengumuman UMP, tetapi juga keputusan UMK di wilayah tempat mereka bekerja. Besaran UMK di suatu kabupaten atau kota dapat berbeda dari standar provinsi.
Rumus Baru dan Komponen Penghitungan
Penetapan upah minimum 2027 memiliki aspek penting karena menggunakan landasan hukum terbaru, yakni UU No. 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan, khususnya Pasal 137 sampai Pasal 139.
Aturan tersebut menetapkan bahwa upah minimum didasarkan pada tiga pertimbangan utama, yakni kebutuhan hidup layak, kondisi ekonomi, dan ketenagakerjaan.
Untuk penghitungan melalui formula, terdapat tiga variabel yang digunakan, yaitu inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu atau alfa.
Secara matematis, formula penyesuaian yang tercantum dalam PP No. 49 Tahun 2025 adalah:
Penyesuaian upah minimum = [inflasi + (pertumbuhan ekonomi × alfa)] × upah minimum berjalan.
Perubahan penting terdapat pada rentang indeks tertentu. PP No. 49 Tahun 2025 sebelumnya mengatur nilai alfa antara 0,50 hingga 0,90. Namun, Pasal 139 UU No. 27 Tahun 2026 memperluas rentang tersebut menjadi 0,50 hingga 1,00.
Artinya, nilai alfa tidak lagi dibatasi pada 0,90 dalam ketentuan undang-undang terbaru. Penentuan indeks tetap mempertimbangkan kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan di masing-masing wilayah, serta kepentingan pekerja dan perusahaan.
Selain menggunakan formula, UU No. 27 Tahun 2026 juga mengatur penggunaan Kebutuhan Hidup Layak sebagai dasar penghitungan. Pasal 139 menyatakan penetapan upah minimum didasarkan pada nilai tertinggi antara hasil formula dan KHL yang disepakati Dewan Pengupahan Daerah.
Kemnaker menyebut estimasi KHL 2026 disusun berdasarkan data konsumsi rumah tangga dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Badan Pusat Statistik (BPS).
Komponen KHL tersebut mencakup empat aspek, yaitu pengeluaran makanan, kebutuhan pokok lainnya, kesehatan dan pendidikan, serta tempat tinggal.
Pemerintah juga menyusun estimasi KHL kabupaten/kota melalui pendekatan klasterisasi berdasarkan 11 parameter karakteristik daerah. Data tersebut akan menjadi bahan pertimbangan bagi Dewan Pengupahan Daerah sebelum memberikan rekomendasi kepada gubernur.
Untuk 2027, pemerintah menggunakan estimasi KHL 2026 sebagai bahan pertimbangan. Menteri Ketenagakerjaan menyebut survei KHL sesuai amanat undang-undang baru dipersiapkan untuk menjadi dasar penetapan upah minimum 2028.
Dengan demikian, besaran kenaikan upah minimum 2027 tidak otomatis sama untuk seluruh daerah. Perbedaan inflasi, pertumbuhan ekonomi, kondisi ketenagakerjaan, nilai alfa, serta estimasi KHL dapat menghasilkan besaran yang berbeda.
Tuntutan Buruh dan Posisi Pemerintah Daerah
Di tengah perubahan aturan tersebut, KSPI meminta kenaikan UMP 2027 berada dalam rentang 7,5%–9,5%.
Presiden KSPI Said Iqbal menyampaikan bahwa penentuan kenaikan harus melibatkan Dewan Pengupahan Daerah dan tidak ditetapkan melalui intervensi sepihak pemerintah pusat.
KSPI juga mendorong penggunaan indeks tertentu sebesar 0,9. Menurut Said, pembahasan nilai alfa seharusnya dilakukan melalui Dewan Pengupahan dengan mempertimbangkan kondisi masing-masing daerah.
Tuntutan tersebut merupakan aspirasi serikat pekerja, bukan angka yang sudah ditetapkan pemerintah. Bahkan, dengan berlakunya UU No. 27 Tahun 2026, rentang alfa yang diatur undang-undang kini mencapai 1,0.
Di tingkat daerah, pemerintah provinsi mulai mengumpulkan masukan dari pekerja dan pengusaha. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, misalnya, menggelar dialog bersama perwakilan buruh dan pengusaha di Semarang pada 3 November 2026.
Dalam pertemuan tersebut, perwakilan Aliansi Buruh Jawa Tengah (ABJaT) mendorong agar penetapan UMP dan UMK mempertimbangkan KHL serta memperluas penerapan upah minimum sektoral.
Sementara itu, perwakilan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jawa Tengah menyampaikan sejumlah persoalan terkait infrastruktur, khususnya kedalaman pelabuhan dan terbatasnya pilihan kapal. Kondisi tersebut dinilai berpengaruh terhadap rantai pasok bahan baku industri.
Aspirasi tersebut menunjukkan bahwa pembahasan pengupahan tidak hanya berkaitan dengan peningkatan pendapatan pekerja, tetapi juga mempertimbangkan kondisi operasional dan kemampuan dunia usaha.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta kepala daerah melibatkan tiga unsur dalam pembahasan, yaitu pemerintah daerah, serikat pekerja atau buruh, serta pengusaha yang diwakili Apindo atau Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin).
Pemerintah mengharapkan mekanisme tripartit tersebut dapat menghasilkan kebijakan pengupahan yang mempertimbangkan perlindungan pekerja sekaligus keberlangsungan usaha.
Dalam prosesnya, Dewan Pengupahan Daerah menjadi forum penting untuk membahas data ekonomi, KHL, kondisi ketenagakerjaan, serta aspirasi masing-masing pihak sebelum memberikan rekomendasi kepada gubernur.
Simulasi UMP 2027: Jika Naik 5%, 7,5%, atau 9,5%
Sebelum keputusan resmi diumumkan, pekerja dan pengusaha dapat memperkirakan perubahan besaran upah dengan menggunakan UMP 2026 sebagai basis perhitungan.
Sebagai ilustrasi, berikut simulasi jika UMP 2026 di tiga provinsi mengalami kenaikan sebesar 5%, 7,5%, dan 9,5%.
Provinsi UMP 2026 Naik 5% Naik 7,5% Naik 9,5%
DKI Jakarta Rp5.729.876 Rp6.016.370 Rp6.159.617 Rp6.274.214
Jawa Tengah Rp2.327.386,07 Rp2.443.755 Rp2.501.940 Rp2.548.488
Jawa Barat Rp2.317.601 Rp2.433.481 Rp2.491.421 Rp2.537.773
Catatan: Seluruh angka di atas merupakan simulasi matematis berdasarkan UMP 2026, bukan prediksi maupun keputusan resmi UMP 2027. Perhitungan dilakukan dengan mengalikan UMP 2026 dengan persentase kenaikan yang diasumsikan.
Sebagai contoh, UMP Jawa Tengah 2026 sebesar Rp2.327.386,07. Jika diasumsikan naik 7,5%, nilainya menjadi sekitar Rp2.501.940 per bulan.
Sementara itu, dengan asumsi kenaikan 9,5%, nilainya menjadi sekitar Rp2.548.488 per bulan.
Perhitungan tersebut tidak bisa langsung dijadikan acuan untuk menentukan besaran upah minimum tahun depan. Keputusan final tetap harus mengikuti ketentuan penghitungan yang berlaku dan keputusan gubernur masing-masing daerah.
Penetapan UMP dan UMK 2027 berdampak langsung terhadap pekerja, pengusaha, serta pemerintah daerah.
Bagi pekerja, besaran upah minimum menjadi standar perlindungan pendapatan, khususnya bagi pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun pada perusahaan yang bersangkutan. Ketentuan tersebut tercantum dalam Pasal 140 UU No. 27 Tahun 2026.
Bagi pekerja dengan masa kerja lebih dari satu tahun, pengupahan perlu memperhatikan struktur dan skala upah perusahaan. Karena itu, kenaikan upah minimum tidak otomatis menjadi satu-satunya acuan penyesuaian gaji seluruh karyawan.
Bagi pengusaha, keputusan gubernur akan menjadi dasar untuk menyusun anggaran pengupahan, memperkirakan biaya tenaga kerja, serta menyesuaikan perencanaan operasional dan bisnis pada 2027.
UU No. 27 Tahun 2026 juga mengatur bahwa perusahaan yang belum mampu memenuhi upah minimum dapat mengajukan permohonan pengecualian kepada gubernur. Pengajuan tersebut harus didasarkan pada kesepakatan bipartit dan disertai hasil audit eksternal.
Sementara itu, usaha mikro dan kecil memiliki ketentuan pengupahan tersendiri. Upah ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pemberi kerja dan pekerja, dengan ketentuan batas minimum yang diatur undang-undang.
Bagi pemerintah daerah, penetapan upah minimum menjadi bagian dari upaya menjaga keseimbangan antara perlindungan tenaga kerja, kondisi ekonomi daerah, dan keberlanjutan kegiatan usaha.
Menunggu Rekomendasi dan Keputusan Gubernur
Tahapan berikutnya adalah pembahasan di Dewan Pengupahan Daerah dengan melibatkan unsur pemerintah, pekerja, dan pengusaha.
Dewan Pengupahan akan mempertimbangkan data inflasi, pertumbuhan ekonomi, ketenagakerjaan, dan estimasi KHL sebelum memberikan rekomendasi. Selanjutnya, gubernur menetapkan besaran upah minimum sesuai kewenangannya.
Pekerja perlu mengikuti perkembangan keputusan gubernur, terutama untuk memastikan besaran UMP, UMK, dan upah minimum sektoral yang berlaku di wilayah kerja masing-masing.
Sementara itu, perusahaan perlu mulai menyiapkan proyeksi biaya tenaga kerja dengan memperhitungkan beberapa kemungkinan kenaikan. Perusahaan juga perlu memeriksa ketentuan sektoral yang berlaku, karena standar upah pada sektor tertentu dapat berada di atas upah minimum umum.
Dengan demikian, penetapan upah minimum 2027 bukan sekadar menentukan persentase kenaikan gaji. Proses ini juga menjadi ujian bagi pelaksanaan kebijakan pengupahan baru, terutama dalam mengintegrasikan kebutuhan hidup layak, kondisi ekonomi, dan kepentingan pekerja serta pengusaha.
Hasil akhirnya akan terlihat melalui keputusan masing-masing gubernur menjelang akhir November 2026. Hingga keputusan tersebut diterbitkan, angka kenaikan 7,5%–9,5% tetap merupakan tuntutan KSPI, sedangkan simulasi berdasarkan UMP 2026 hanya dapat digunakan sebagai gambaran awal bagi pekerja dan dunia usaha.