Sanksi Perusahaan Tak Siapkan Dana Pesangon yang Disetor ke Negara

M Nurhadi

Selasa, 17 November 2026 | 16:31 WIB
Sanksi Perusahaan Tak Siapkan Dana Pesangon yang Disetor ke Negara
Pesangon (Shutterstock)
baca 10 detik
  • Kementerian Ketenagakerjaan mewajibkan perusahaan mengalihkan dana cadangan pesangon ke lembaga negara mulai Oktober 2027.
  • Kebijakan ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 untuk menjamin hak pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja.
  • Pemerintah memberlakukan sanksi administratif berjenjang bagi perusahaan yang abai dan mengecualikan sektor usaha mikro serta kecil.

Suara.com - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menegaskan bahwa skema pengelolaan dana cadangan pesangon (DCP) yang disisihkan oleh kalangan dunia usaha akan dialihkan sepenuhnya kepada lembaga resmi yang ditunjuk oleh negara.

Kebijakan baru yang dirancang untuk memperkuat jaring pengaman bagi para pekerja di berbagai pusat industri dan kota besar Indonesia ini dijadwalkan mulai berlaku secara efektif pada Oktober 2027. Kendati masa pemberlakuannya masih menyisakan waktu persiapan, pihak kementerian meminta seluruh perusahaan untuk mulai bersiap sejak sekarang.

Pemberlakuan tata kelola baru ini merupakan tindak lanjut langsung dari terbitnya Undang-Undang (UU) Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan.

Melalui payung hukum tersebut, seluruh dana pesangon milik pekerja tidak lagi tersebar di masing-masing internal korporasi, melainkan akan dihimpun dan dikelola secara terpusat di bawah naungan lembaga pengelola DCP yang ditunjuk langsung oleh pemerintah.

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker, Indah Anggoro Putri, menekankan bahwa kewajiban penyerahan dana tersebut bersifat mutlak bagi seluruh perusahaan yang masuk dalam cakupan regulasi.

"Semua dana pesangon harus diserahkan kepada Dana Cadangan Pesangon," kata Indah dalam keterangannya pada Sabtu (14/11/2026).

Ketentuan Tertulis dalam Pasal 253 UU Pelindungan Ketenagakerjaan

Secara yuridis, mandat mengenai penyediaan sekaligus tata kelola dana pesangon ini mulai dijabarkan secara eksplisit pada Pasal 253 UU Nomor 27 Tahun 2026. Beleid tersebut mengikat setiap pemberi kerja untuk menyiapkan alokasi dana khusus guna mengantisipasi pemenuhan hak karyawan apabila sewaktu-waktu terjadi pengakhiran hubungan kerja.

"Pengusaha wajib menyediakan dana cadangan pesangon sebagai sumber pembayaran hak Pekerja/Buruh akibat Pemutusan Hubungan Kerja." tulis pasal 253.

baca juga

Lebih lanjut, dalam ayat penjelasan undang-undang tersebut diuraikan bahwa pembentukan dana cadangan pesangon bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak finansial pekerja atau buruh yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) akibat alasan di luar memasuki usia pensiun, terutama bagi pekerja atau buruh yang belum diikutsertakan dalam program pensiun.

Selain mengatur kewajiban penyediaan, Pasal 253 poin 3 juga mengunci otoritas pengelolaannya agar berada di tangan negara.

"Dana cadangan pesangon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh lembaga pemerintah." tulis pasal 253 poin 3. Namun demikian, regulasi ini tetap memberikan ruang kelonggaran bagi pelaku usaha skala kecil. Pada poin 4 di pasal yang sama, undang-undang menegaskan bahwa kewajiban penyediaan dan penyetoran dana cadangan pesangon dikecualikan bagi para pengusaha yang bergerak pada sektor usaha mikro dan kecil.

Di luar pengecualian bagi segmen usaha mikro dan kecil tersebut, pemerintah menyiapkan instrumen penegakan aturan yang ketat guna memastikan kepatuhan dunia usaha. Ketentuan mengenai dana cadangan pesangon ini turut memuat pasal penindakan bagi korporasi yang abai atau tidak menjalankan kewajibannya sesuai tenggat waktu yang ditetapkan.

Merujuk pada poin 5 dalam ayat yang sama, pengusaha yang terbukti tidak menyediakan dana cadangan pesangon akan dijatuhi sanksi administratif secara berjenjang.

Bentuk sanksi tersebut meliputi pemberian peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara sebagian maupun seluruh kegiatan operasional usaha, hingga sanksi paling berat berupa pencabutan perizinan berusaha.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

Kalkulator Kecocokan Jodoh Online Menurut Primbon Jawa, Bantu Cek Keserasian Pasangan
Ikuti Kuisnya ➔
Gryffindor atau Slytherin? Cek Kepribadianmu di Kuis Asrama Hogwarts
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Leo Sih Kamu? Mengukur Tingkat Percaya Diri dan Karisma
Ikuti Kuisnya ➔
Kalkulator Weton Online, Cek Hari Lahir Menurut Penanggalan Jawa
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kacamata Apa yang Paling Cocok dengan Gayamu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Sepatu Mana yang Cocok dengan Kepribadianmu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan Si Zodiak Cancer?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Dana Cadangan Pesangon Jadi Aturan Baru, Pekerja Lebih Aman atau Perusahaan Terbebani?

Dana Cadangan Pesangon Jadi Aturan Baru, Pekerja Lebih Aman atau Perusahaan Terbebani?

Bisnis | Selasa, 17 November 2026 | 05:31 WIB

Dana Cadangan Pesangon Bakal Jadi Iuran Wajib, Said Iqbal: Ini Meringankan Perusahaan

Dana Cadangan Pesangon Bakal Jadi Iuran Wajib, Said Iqbal: Ini Meringankan Perusahaan

Bisnis | Senin, 16 November 2026 | 14:52 WIB

Said Iqbal Desak Pemerintah Segera Atur Dana Cadangan Pesangon, Usulkan Danantara Jadi Pengelola

Said Iqbal Desak Pemerintah Segera Atur Dana Cadangan Pesangon, Usulkan Danantara Jadi Pengelola

News | Senin, 16 November 2026 | 13:55 WIB

Bos Buruh Dukung Danantara Kelola Dana Cadangan Pesangon

Bos Buruh Dukung Danantara Kelola Dana Cadangan Pesangon

Bisnis | Senin, 16 November 2026 | 12:43 WIB

Diisukan Kelola Dana Cadangan Pesangon Pekerja, Danantara Klaim Belum Ditunjuk

Diisukan Kelola Dana Cadangan Pesangon Pekerja, Danantara Klaim Belum Ditunjuk

Bisnis | Senin, 16 November 2026 | 11:41 WIB

3 Hal Penting dari Aturan Baru Pesangon Karyawan, Wajib Tahu!

3 Hal Penting dari Aturan Baru Pesangon Karyawan, Wajib Tahu!

Bisnis | Minggu, 15 November 2026 | 22:16 WIB

Terkini

Sanksi Perusahaan Tak Siapkan Dana Pesangon yang Disetor ke Negara

Sanksi Perusahaan Tak Siapkan Dana Pesangon yang Disetor ke Negara

Bisnis | Selasa, 17 November 2026 | 16:31 WIB

Beda dengan Anggota DPR RI, Gaji dan Fasilitas Wakil Rakyat Swedia Jauh dari Kemewahan

Beda dengan Anggota DPR RI, Gaji dan Fasilitas Wakil Rakyat Swedia Jauh dari Kemewahan

Lifestyle | Selasa, 17 November 2026 | 16:31 WIB

Senator Ramai Dukung Dasco Wapres Gantikan Gibran, Ketua DPD: Itu Sikap Pribadi

Senator Ramai Dukung Dasco Wapres Gantikan Gibran, Ketua DPD: Itu Sikap Pribadi

News | Selasa, 17 November 2026 | 16:30 WIB

Tak Hanya Kualitas Produk, Ini yang Harus Disiapkan UMKM untuk Ekspor

Tak Hanya Kualitas Produk, Ini yang Harus Disiapkan UMKM untuk Ekspor

Bisnis | Selasa, 17 November 2026 | 16:29 WIB

Sebelum Duduki Kursi Wapres, AMPB Ingatkan Dasco: Ada Janji Terkait RUU Perampasan Aset

Sebelum Duduki Kursi Wapres, AMPB Ingatkan Dasco: Ada Janji Terkait RUU Perampasan Aset

Jawa Tengah | Selasa, 17 November 2026 | 16:28 WIB

8 Cara Mencerahkan Kulit Wajah Secara Alami dan Cepat Tanpa Bahan Kimia

8 Cara Mencerahkan Kulit Wajah Secara Alami dan Cepat Tanpa Bahan Kimia

Lifestyle | Selasa, 17 November 2026 | 16:25 WIB

Transaksi QRIS Sulsel Tembus Rp7,64 Triliun, Sentra QRIS UMKM Hub Hadir di Makassar

Transaksi QRIS Sulsel Tembus Rp7,64 Triliun, Sentra QRIS UMKM Hub Hadir di Makassar

Sulsel | Selasa, 17 November 2026 | 16:21 WIB

Ungkap Keputusasaan Anak Muda! TXT Resmi Comeback dengan Lagu Angel Bite

Ungkap Keputusasaan Anak Muda! TXT Resmi Comeback dengan Lagu Angel Bite

Your Say | Selasa, 17 November 2026 | 16:20 WIB

Bukan Lagi Ekspor Bahan Mentah, Bahlil Incar Pasar Semikonduktor Korea Selatan

Bukan Lagi Ekspor Bahan Mentah, Bahlil Incar Pasar Semikonduktor Korea Selatan

Bisnis | Selasa, 17 November 2026 | 16:16 WIB

Cegah Penipuan Digital, IASC Kembangkan Aplikasi Anti-Scam untuk Cek Rekening hingga Nomor HP

Cegah Penipuan Digital, IASC Kembangkan Aplikasi Anti-Scam untuk Cek Rekening hingga Nomor HP

Bisnis | Selasa, 17 November 2026 | 16:16 WIB

×