- Kementerian Ketenagakerjaan mewajibkan perusahaan mengalihkan dana cadangan pesangon ke lembaga negara mulai Oktober 2027.
- Kebijakan ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 untuk menjamin hak pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja.
- Pemerintah memberlakukan sanksi administratif berjenjang bagi perusahaan yang abai dan mengecualikan sektor usaha mikro serta kecil.
Menjawab pertanyaan kalangan dunia usaha mengenai nasib dana pesangon yang selama ini telah dikelola secara mandiri oleh perusahaan melalui Dana Pensiun (Dapen) ataupun Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK), Indah Anggoro memberikan penjelasan terpisah.
Ia menerangkan bahwa mekanisme transisi dan teknis pengalihan dana yang sudah lebih dahulu ditempatkan di Dapen maupun DPLK masih menunggu penerbitan aturan pelaksana berupa Peraturan Pemerintah (PP).
Meskipun aturan teknisnya sedang disusun, Indah menggarisbawahi satu prinsip utama yang tidak dapat ditawar, yakni pengelolaan DCP ke depan tidak lagi diperbolehkan dilakukan secara terpisah oleh Dapen atau DPLK milik masing-masing perusahaan. Pasalnya, UU Nomor 27 Tahun 2026 secara tegas mengamanatkan agar seluruh pengelolaan dana tersebut terpusat pada lembaga resmi yang ditunjuk oleh pemerintah.
"Undang-undang ini pesannya adalah lembaga resmi yang ditunjuk oleh pemerintah. Semua ngumpul di satu lembaga pemerintah ini," tegasnya.
Sebagai langkah antisipasi sebelum aturan ini resmi berlaku penuh pada Oktober 2027, Indah mengimbau seluruh jajaran manajemen perusahaan untuk segera melakukan inventarisasi dan pendataan internal secara rinci, mulai dari memverifikasi jumlah total pekerja hingga memetakan kondisi keuangan perusahaan yang berkaitan langsung dengan kewajiban pembayaran pesangon.