Gaduh Dana Cadangan Pesangon Terbit di Aturan UU, Menaker Akui Belum Libatkan Pengusaha

Mohammad Fadil Djailani, Fakhri Fuadi Muflih

Selasa, 17 November 2026 | 19:01 WIB
Gaduh Dana Cadangan Pesangon Terbit di Aturan UU, Menaker Akui Belum Libatkan Pengusaha
Pemerintah bersiap mengubah skema pengelolaan dana pesangon pekerja melalui kewajiban penyetoran Dana Cadangan Pesangon (DCP) secara terpusat mulai Oktober 2027. Foto Suara.com
baca 10 detik
  • Pemerintah belum menetapkan besaran iuran dana cadangan pesangon.
  • Lembaga penampung dana dan kewajiban perusahaan masih dikaji.
  • Aturan turunan akan melibatkan pengusaha, pekerja, DPR, dan Presiden.

Suara.com - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli belum dapat memastikan pelaksanaan kebijakan dana cadangan pesangon pekerja. Hingga kini, pemerintah bahkan belum menetapkan besaran dana yang harus disiapkan maupun kewajiban perusahaan untuk menyetorkannya.

Yassierli mengatakan, implementasi kebijakan tersebut masih menunggu aturan turunan dari Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026. Aturan itu nantinya akan mengatur secara lebih terperinci mekanisme pengumpulan hingga pengelolaan dana cadangan pesangon.

"Sampai saat ini terkait dengan dana cadangan pesangon seperti yang tertulis dalam Undang-Undang 27/2026, sesuai pasal yang tertulis di situ dan detailnya harus dibuat peraturan turunan. Dan kita belum sampai ke sana," kata Yassierli di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan, Jakarta, Selasa (17/11/2026).

Selain besaran iuran, pemerintah juga belum menentukan lembaga yang akan menerima dan menampung dana tersebut. Seluruh aspek itu masih akan dikaji sebelum pemerintah menetapkan skema pelaksanaannya.

Menurut Yassierli, penyusunan aturan turunan akan melibatkan pengusaha dan pekerja melalui mekanisme meaningful participation atau partisipasi bermakna. Pemerintah juga akan berkonsultasi dengan DPR, Presiden Prabowo Subianto, serta menteri koordinator terkait.

Dia mengakui proses penyusunan aturan tersebut berpotensi memakan waktu panjang. Pemerintah ingin memastikan kebijakan dana cadangan pesangon tidak menjadi beban tambahan bagi perusahaan.

Di sisi lain, dana tersebut diharapkan memberikan kepastian perlindungan finansial bagi pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK).

Yassierli menegaskan, pemerintah ingin menjaga keseimbangan kepentingan kedua pihak. Dengan demikian, ketika PHK terjadi, pekerja sudah memiliki kepastian bahwa dana untuk membayar hak pesangon telah dialokasikan.

baca juga
Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

Kalkulator Kecocokan Jodoh Online Menurut Primbon Jawa, Bantu Cek Keserasian Pasangan
Ikuti Kuisnya ➔
Gryffindor atau Slytherin? Cek Kepribadianmu di Kuis Asrama Hogwarts
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Leo Sih Kamu? Mengukur Tingkat Percaya Diri dan Karisma
Ikuti Kuisnya ➔
Kalkulator Weton Online, Cek Hari Lahir Menurut Penanggalan Jawa
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kacamata Apa yang Paling Cocok dengan Gayamu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Sepatu Mana yang Cocok dengan Kepribadianmu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan Si Zodiak Cancer?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

OJK Ingin Dana Cadangan Pesangon Pekerja Masuk Industri Dapen

OJK Ingin Dana Cadangan Pesangon Pekerja Masuk Industri Dapen

Bisnis | Selasa, 17 November 2026 | 18:20 WIB

DPR Setujui RUU Tata Cara Pembentukan UU Jadi Usul Inisiatif

DPR Setujui RUU Tata Cara Pembentukan UU Jadi Usul Inisiatif

News | Selasa, 17 November 2026 | 18:16 WIB

Upah Minimum 2027 Mulai Dihitung, Ini Jadwal Penetapan UMP hingga UMSK

Upah Minimum 2027 Mulai Dihitung, Ini Jadwal Penetapan UMP hingga UMSK

News | Selasa, 17 November 2026 | 09:02 WIB

Terkini

Gaduh Dana Cadangan Pesangon Terbit di Aturan UU, Menaker Akui Belum Libatkan Pengusaha

Gaduh Dana Cadangan Pesangon Terbit di Aturan UU, Menaker Akui Belum Libatkan Pengusaha

Bisnis | Selasa, 17 November 2026 | 19:01 WIB

Riset: Penipuan Online Bikin RI Rugi Rp 104,3 Triliun dalam Setahun

Riset: Penipuan Online Bikin RI Rugi Rp 104,3 Triliun dalam Setahun

Bisnis | Selasa, 17 November 2026 | 19:01 WIB

MPR Tetapkan 22 Syarat Calon Wapres Pengganti Gibran, Tenggat Penyerahan Nama 25 November 2026

MPR Tetapkan 22 Syarat Calon Wapres Pengganti Gibran, Tenggat Penyerahan Nama 25 November 2026

Video | Selasa, 17 November 2026 | 19:00 WIB

Oven Listrik Advance 12L Apakah Bagus? Cek Spesifikasi, Fitur, dan Harganya

Oven Listrik Advance 12L Apakah Bagus? Cek Spesifikasi, Fitur, dan Harganya

Lifestyle | Selasa, 17 November 2026 | 18:57 WIB

Mudah Dibuat Tapi Nol Makna, Mengapa AI Slop Jadi Ancaman Baru di Dunia Digital?

Mudah Dibuat Tapi Nol Makna, Mengapa AI Slop Jadi Ancaman Baru di Dunia Digital?

Your Say | Selasa, 17 November 2026 | 18:56 WIB

Ingin Runtuhkan Rezim Infantino, UEFA Dukung Penuh Bos Zinedine Zidane Jadi Calon Presiden FIFA

Ingin Runtuhkan Rezim Infantino, UEFA Dukung Penuh Bos Zinedine Zidane Jadi Calon Presiden FIFA

Bola | Selasa, 17 November 2026 | 18:55 WIB

5 HP OPPO Snapdragon Termurah, Bawa Baterai Jumbo dan Bodi Tangguh

5 HP OPPO Snapdragon Termurah, Bawa Baterai Jumbo dan Bodi Tangguh

Tekno | Selasa, 17 November 2026 | 18:55 WIB

Review Streaming: Film Korea yang Menyoroti Sisi Gelap Dunia Live Streaming

Review Streaming: Film Korea yang Menyoroti Sisi Gelap Dunia Live Streaming

Your Say | Selasa, 17 November 2026 | 18:50 WIB

Doyan Pasta dan Daging, Begini Cara Mariano Peralta Menikmati Hidup di Bandung

Doyan Pasta dan Daging, Begini Cara Mariano Peralta Menikmati Hidup di Bandung

Bola | Selasa, 17 November 2026 | 18:49 WIB

Gugatan Ditolak Hakim! Gelar Pahlawan Nasional Soeharto Sah

Gugatan Ditolak Hakim! Gelar Pahlawan Nasional Soeharto Sah

News | Selasa, 17 November 2026 | 18:47 WIB

×