- Otoritas Jasa Keuangan menyatakan bahwa lembaga pengelola dana cadangan pesangon pekerja harus merupakan penyelenggara program pensiun.
- Pernyataan tersebut disampaikan oleh Ogi Prastomiyono dalam diskusi OJK di Nusa Dua, Bali, pada hari Selasa, 17 November 2026.
- Kebijakan pengelolaan dana tersebut berpotensi memperbesar aset industri dana pensiun untuk mencapai target enam puluh persen dari PDB pada tahun 2045.
Suara.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan kriteria lembaga yang cocok kelola dana cadangan pesangon pekerja. OJK ingin lembaga pengelola dana cadangan pesangon ini fokus di industri dana pensiun.
Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Ogi Prastomiyono, mengatakan lembaga tersebut bisa menyerupai BPJS Ketenagakerjaan atau BPJSTK.
"Pengelolanya adalah pengelola yang menyelenggarakan program pensiun, Apakah itu di BPJSTK, apakah itu di Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) atau apakah itu di lembaga khusus yang dibentuk khusus menyelenggarakan ini," ujarnya dalam Diskusi Anggota Dewan Komisioner OJK di Nusa Dua, Bali, Selasa (17/11/2026).
![Ilustrasi dana pensiun [AI]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2026/05/01/91161-ilustrasi-dana-pensiun-ai.jpg)
Ogi menegaskan kembali, jika memang dibentuk lembaga khusus baru, maka tetap harus menjalankan fungsi sebagai penyelenggara program dana pensiun, bukan sekadar lembaga pengelola dana biasa.
"Karena dana pensiun itu jangka panjang, beda dari dana-dana biasa, Itu yang perlu dipahami," ucapnya.
Namun, pada dasarnya Ogi menyerahkan keputusan lembaga khusus tersebut kepada pemerintah. Terlebih, lembaga khusus bisa terbentuk, setelah adanya Peraturan Pemerintah yang merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan.
"Jadi posisi Dana Cadangan Pesangon Pekerja sebaiknya itu tetap dikategorikan sebagai dana pensiun. Kalau penyelenggaranya kita open siapa saja, tapi adalah lembaga penyelenggara dana pensiun. Kalau pemerintah mau bentuk yang baru, Silahkan. tapi itu adalah penyelenggara dana pensiun," bebernya.
Sebelumnya, Ogi menilai kebijakan tersebut juga berpotensi memperbesar aset industri dana pensiun di Indonesia.
Ia menjelaskan, pemerintah memiliki target agar aset industri dana pensiun mencapai 60 persen dari produk domestik bruto (PDB) pada 2045. Sementara itu, posisi aset saat ini masih sekitar 28 persen dari PDB.
Menurut Ogi, pencapaian target tersebut membutuhkan inovasi produk dan sumber pertumbuhan baru bagi industri dana pensiun. Dana cadangan pesangon dapat menjadi salah satu instrumen yang mendukung pengembangan tersebut.
"Untuk mencapai target aset dana pensiun sebesar 60 persen dari PDB pada 2045, diperlukan inovasi produk-produk baru. Dana cadangan pesangon bisa menjadi salah satu peluang untuk memperbesar aset industri dana pensiun," pungkasnya.