- Pemerintah Provinsi Banten mengusulkan perairan Ujung Kulon menjadi Wilayah Usaha Pertambangan melalui surat tahun 2015.
- Kementerian ESDM memasukkan wilayah tersebut ke dalam beberapa keputusan menteri karena memiliki potensi mineral berdasarkan data geologi.
- Kementerian ESDM menegaskan status tersebut hanya perencanaan tata kelola tanpa adanya izin eksploitasi di lokasi.
Suara.com - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menegaskan sebenarnya penetapan Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) di perairan laut sekitar Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK) berasal usulan dari Pemerintah Provinsi Banten.
Juru Bicara Kementerian ESDM Dwi Anggia menjelaskan, usulan itu disampaikan melalui surat Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Banten Nomor 540/763-Distamben/2015 tertanggal 16 November 2015.
Padahal, pada tahun 2014 lewat Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM Nomor 1204 Tahun 2014, perairan Ujung Kulon ini sempat dikecualikan dari WUP.
Kendati begitu, 7sulan ulang dari pemerintah daerah itu kemudian diakomodasi dalam Kepmen ESDM Nomor 3672 Tahun 2017 tentang Penetapan Wilayah Pertambangan Pulau Jawa dan Bali, lalu ditetapkan kembali lewat Kepmen ESDM Nomor 84.K/MB.01/MEM.B/2022 tentang Wilayah Pertambangan Provinsi Banten.
![Kawasan Perairan Taman Nasional Ujung Kulon. [Dokumentasi Kehutanan.go.id].](https://media.suara.com/pictures/653x366/2026/11/17/98260-kawasan-perairan-taman-nasional-ujung-kulon.jpg)
Sementara itu, terbitnya Kepmen ESDM Nomor 65.K Tahun 2026 berfungsi mengulang penetapan sebelumnya sekaligus memperbaiki sebagian ketentuannya berdasarkan usulan Pemerintah Provinsi Banten.
Berdasarkan kajian data geologi, sebagian perairan tersebut dinilai memiliki potensi mineral pembawa sehingga memenuhi kriteria teknis untuk ditetapkan sebagai WUP.
Meski masuk dalam WUP, Anggia menegaskan kawasan daratan maupun inti Taman Nasional Ujung Kulon sama sekali tidak termasuk wilayah pertambangan. Hingga saat ini, pemerintah juga belum menerbitkan satu pun izin penambangan di area tersebut.
"Kementerian ESDM menegaskan bahwa kawasan Taman Nasional Ujung Kulon tidak ditetapkan sebagai wilayah pertambangan dan hingga saat ini tidak ada satu pun izin tambang apa pun yang dikeluarkan, baik itu di wilayah perairan sekitar Taman Nasional Ujung Kulon ataupun di Taman Nasional Ujung Kulon itu sendiri," ujar Anggia lewat keterangannya yang dikutip pada Rabu (18/11/2026).
Ia menekankan status WUP hanyalah instrumen perencanaan dan tata kelola sumber daya mineral nasional, bukan persetujuan untuk melakukan eksploitasi.
"Perlu ditegaskan bahwa penetapan wilayah usaha pertambangan merupakan bagian dari wilayah pertambangan yang masuk dalam perencanaan dan tata kelola sumber daya mineral nasional, bukan sebagai izin ataupun persetujuan untuk melakukan kegiatan penambangan," katanya.